AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath menghadiri Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian (Rakorendal) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.
Rakorendal diselenggarakan di Hotel Aston Sentul Lake, Begor, Jawa Barat, Selasa (18/11/2025). Kegiatan digagas oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia ini bertujuan untuk mendorong percepatan pembangunan di kawasan perbatasan negara yang terpadu dan berkesinambungan.
Rakorendal dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Djamari Chaniago selaku Ketua Pengarah BNPP RI, bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian sebagai Kepala BNPP RI.
Tito menegaskan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan harus diimplementasikan dengan fokus ganda pada dimensi Keamanan (Security) dan Kesejahteraan (Prosperity).
Dia menekankan secara keamanan, perbatasan adalah simbol kedaulatan, dan menjaga perbatasan adalah hal krusial mengingat Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang berbatasan dengan 10 negara tetangga.
Sementara dari sisi kesejahteraan, perbatasan harus dikembangkan untuk mewujudkan keadilan pembangunan dan pemerataan ekonomi. “Perbatasan bukan lagi dipandang sebagai wilayah tertinggal. Sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo-Gibran, perbatasan harus dibangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan,” ujarnya.
Mendagri Tito Karnavian menjabarkan tiga tugas utama BNPP sesuai Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 yang menjadi arah strategis BNPP periode 2025-2029. “Penyelesaian Sengketa Batas, Pembangunan PLBN, Pembangunan Kawasan” ucapnya.
Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (BWN-KP) periode 2025-2045 diarahkan untuk menjadikan perbatasan sebagai beranda terdepan negara, mencakup pertahanan, peningkatan kesejahteraan, keberlanjutan lingkungan, dan penguatan tata kelola pemerintahan.
Untuk mendukung misi ini, BNPP telah mengalokasikan Anggaran Pengelolaan BWN-KP tahun anggaran 2025 sebesar Rp 6,41 triliun.