Penetapan digelar dalam rapat pleno terbuka dengan agenda penetapan bupati dan wakil bupati Malra terpilih di Hotel Aurelia Kimson, Kamis (6/2/2025) malam.

Rapat pleno dilaksanakan pasca Mahkamah Konstitusi menolak permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah yang diajukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Malra Martinus Sergius Ulukyanan-Ahmad Yani Rahawarin, Rabu (5/2/2025).

Ketua KPU Malra Basuki Rahmat Oat menyampaikan rapat pleno terbuka merujuk surat dinas KPU RI nomor 232 tahun 2025 tentang rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota yang telah diputus dismissal oleh Mahkamah Konstitusi.

Selain surat dinas itu, KPU Malra berpedoman pada ketentuan Pasal 57 ayat 1 huruf b dan Pasal 60 ayat 2 peraturan KPU nomor 18 tahun 2024.

Penetapan Hanubun-Rahantoknam sebagai bupati dan wakil bupati Malra terpilih tertuang dalam surat keputusan KPU Malra nomor 2 tahun 2025.

Pilkada Malra 2024 diikuti tiga pasangan calon. Paslon nomor urut 3, Hanubun-Rahantoknam pemenang Pilkada Malra meraih 28.929 suara atau 48,4 persen dari total suara sah 59.757.

Rapat pleno dihadiri Pemda Malra, Forkopimda, Bawaslu, Parpol peserta kontestasi Pilkada, dan tokoh agama. Sementara bupati dan wakil bupati Malra terpilih Hanubun-Rahantoknam yang berada di luar daerah mengikuti rapat pleno via daring.

Jaga Perdamaian

Bupati Malra terpilih Muhamad Thaher Hanubun mengimbau masyarakat menjaga keamanan dan perdamaian. Menurutnya perbedaan dalam pesta demokrasi adalah aset.

“Tidak ada kata lain, selain kami berdua mengucapkan banyak terimakasih kepada KPU, Bawaslu, pimpinan partai politik dan juga semua tim yang ada di ohoi (desa) yang telah bekerja untuk kemenangan ini,” kata Hanubun melalui rekaman video, Jumat (7/2/2025).

<p>The post Pasca Putusan MK, KPU Tetapkan Hanubun-Rahantoknam Bupati dan Wakil Bupati Malra Terpilih first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Penyegelan secara adat atau sasi itu dilakukan warga sebagai protes atas keputusan Bupati Maluku Tenggara M. Thaher Hanubun atas penunjukkan pejabat kepala desa Mun Ohoi Ir yang dinilai sepihak dan tidak aspiratif.

Pemalangan oleh warga di kantor desa dan jembatan telah berlangsung sejak Rabu (18/10/2023). Hingga saat ini pemasangan sasi di kedua lokasi masih belum dicabut.

Salah satu tokoh masyarakat desa Mun Ohoi Ir, Emanuel Tebwayanan mengatakan aksi sasi sebagai bentuk kekecewaan atas keputusan bupati yang tidak mengakomodir aspirasi warga.

“Sasi adat di kantor desa dan jembatan karena kami kecewa dengan SK Bupati tentang penunjukkan pejabat kepala desa,” kata Emanuel, Jumat (20/10/2023).

Sasi adat yang dilakukan warga merupakan rangkaian kejadian sebelumnya.

Inisiator sasi ini menuturkan awalnya warga mengusulkan dirinya sebagai calon kepala desa, namun ditolak oleh bupati dengan alasan yang tak berdasar. “Ditolak oleh bupati karena masa kepemimpinannya sudah mau berakhir,” katanya.

Warga Protes Bupati

Setelah menolak pencalonan kepala desa, bupati Thaher mengusulkan ke warga untuk menunjuk Pj kepala desa. Keputusan itu pun disambut baik oleh warga. Tetapi penunjukkan Pj kepala desa tidak sesuai harapan dan keinginan warga setempat.

<p>The post Tolak Keputusan Bupati Malra, Warga Sasi Jembatan & Kantor Desa first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Pelaku penganiayaan diduga merupakan “kaki tangan” Bupati Malra, M. Thaher Hanubun yang bernama Denis Remaur.

Penganiayaan itu diduga buntut pemberitaan terkait pernyataan sikap Forum Mama Malra yang mengecam kasus dugaan kekerasan seksual Hanubun.

Yoseph menurutkan sebelum aksi penganiayaan terjadi, handphone miliknya yang ditinggal di rumahnya dihubungi oleh seorang pria bernama Denis.

“Saya ke pasar meninggalkan handphone (di rumah) ada nomor baru yang menghubungi. Istri saya angkat telepon tapi terdengar suara lelaki marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar,” tutur Yoseph, Selasa (26/9/2023).

Istrinya sempat menanyai pria yang menghubungi nomor telepon suaminya tersebut, dan pria itu memberitahukan namanya. “Bilang sama  ocep (Yoseph) ini saya Denis,” kata Yoseph meniru pengakuan istrinya.

Sepulang Yoseph dari pasar, istrinya tidak langsung memberitahunya tentang pria yang menghubunginya tersebut. “Dia lupa dan baru menceritakan sekira pukul 18.00.WIT. Saya langsung menyimpulkan orang tersebut adalah Denis Remaur, kaki tangan Bupati Maluku Tenggara, itu sudah menjadi rahasia umum,” ucapnya.

Pelaku Datangi Rumah Korban

Setelah diberitahu istrinya, Yoseph meminta sang istri menutup kios. Dia juga mengembalikan motor tetangga yang dipinjam. Namun ketika baru saja mengganti pakaian, sebuah mobil berhenti di depan rumahnya. Denis dan tiga orang pria turun dari mobil dan masuk ke rumahnya.

“Dia (Denis) sempat bilang, “hei kau buat apa, kau buat berita apa, ose mau apa, kau tahu itu saya punya tempat nasi, jadi stop buat berita. katong ini keluarga, jangan begitu, ini beta pung tampa nasi,” ungkap Yoseph mengutip keterangan Denis.

Setelah mengeluarkan ancaman, pelaku melayangkan tinju wajah Yoseph. Sedangkan tiga orang lainnya menunggu di depan rumah. Usai kejadian itu, pelaku meninggalkan rumah Yoseph.

Yoseph yang menjadi korban penganiayaan berkoordinasi dengan keluarga dan rekan-rekannya dan setelah itu mendatangi kantor Polres Malra, Selasa (26/9/2923) dini hari melaporkan kejadian tersebut.

“Saya sudah menjalani pemeriksaan awal di Polres Malra, terkait ancaman kekerasan dan intimidasi terhadap profesi. Saya juga sudah menjalani visum di RSUD Langgur,” ujarnya.

Intimidasi dan kekerasan lantaran pelaku keberatan dengan pemberitaan Carang TV soal pernyataan sikap Forum Mama Malra yang mengecam kasus dugaan kekerasan seksual Bupati.

Yoseph heran ada pihak yang sengaja mengintimidasi dan menghalang-halangi tugas wartawan untuk menyampaikan informasi ke publik. “Padahal (pemberitaan) itu adalah jumpa pers,” sebutnya.

<p>The post Wartawan Dianiaya, Pelaku Diduga “Kaki Tangan” Bupati Malra first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Perkara ini dilaporkan oleh pelapor berinisial TSA (21) di SPKT Polda Maluku pada 1 September 2023.

Gelar perkara dipimpin Irwasda Maluku, Kombes Pol Marthin Hutagaol. Turut hadir Direktur Reskrimum, Kabid Humas dan pejabat lainnya beserta penyidik Mapolda Maluku, Rabu (13/9/2023).

Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. M. Roem Ohoirat mengungkapkan sejak pelapor melaporkan perkara, penyidik mulai bergerak. Penanganan kasus juga melibatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang menunjuk Otte Patty sebagai pendamping pelapor.

“Tentu keberhasilan pengungkapan kasus ini juga tergantung dari bagaimana keinginan dan kooperatifnya pelapor berdasarkan bukti-bukti yang cukup untuk bisa ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan,” katanya.

Roem menepis asumsi dan opini bahwa Polda lambat, menurutnya karena sejak awal penyidik PPA bertindak berdasarkan protap dan tahapan penanganan kasus sesuai Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kapolda Maluku Irjen Pol. Lotharia Latif sejak awal juga sudah mengingatkan dan menekankan agar semua ditangani dengan transparan, sesuai aturan hukum dan menghargai hak hukum baik pelapor maupun terlapor.

Setelah dilaporkan pelapor, penyidik melanjutkan dengan pemeriksaan visum et repertum ke RS Bhayangkara Polda Maluku, Ambon. Pelapor selanjutnya diwawancara oleh penyidik. Esok harinya atau pada 2 September, diterbitkan surat perlindungan sementara kepada pelapor yang berlaku selama 14 hari. Penyidik melakukan perlindungan dan pendampingan kepada TSA.

“Sejak dilaporkan, Direskrimum menerbitkan surat perintah nomor 392 tanggal 2 September 2023 tentang perlindungan dan pendampingan sementara kepada pelapor TSA. Penyidik setiap hari melakukan pendampingan,” kata mantan Kapolres Malra ini.

Setelah itu penyidik melakukan beberapa hal pada Senin 4 September. Di antaranya membuat administrasi penyelidikan, melayangkan surat undangan kepada empat saksi, dan penyidik berencana membawa pelapor melakukan visum psikiatrikum. Tetapi pelapor dalam kondisi sakit sehingga tidak dapat dilaksanakan.

Tak Penuhi Panggilan

“Pada Selasa 5 September 2023 saksi-saksi yang diundang tidak memenuhi undangan. Penyidik juga membuat surat kepada RSKD Ambon untuk pelaksanaan visum psikiatrikum terhadap pelapor,” jelasnya.

Selanjutnya, pada 6 September penyidik kembali membuat undangan kedua kepada empat saksi untuk dimintai keterangan pada Jumat, 8 September. “Pada tanggal 6 September penyidik juga menerima surat permohonan pencabutan laporan polisi dari pelapor TSA,” ungkap Roem.

Kendati demikian, proses penyelidikan terus berjalan. Dan pada 7 September, penyidik menjemput pelapor untuk membawanya menjalani pemeriksaan psikiatrikum (MMPI) di RSKD. Hasilnya invalid dan akan dilanjutkan esoknya. Namun pihak keluarga pelapor meminta untuk dilaksanakan 9 September. “Pada hari Kamis ini penyidik juga menyerahkan undangan wawancara klarifikasi kedua kepada 5 saksi dan pelapor,” katanya.

Dari undangan yang dikirim untuk diminta datang pada Jumat (8/9/2023) hanya kakak kandung pelapor yang memenuhi undangan wawancara klarifikasi. Sementara pelapor, hingga orang tuanya tidak hadir. Pemeriksaan kakak pelapor juga sudah dituangkan dalam Berita Acara Wawancara (BAW).

“Pada hari yang sama yaitu Jumat kuasa hukum pelapor Malik Tuasamu menemui Kasubdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Maluku dan penyidik pembantu untuk menyerahkan surat pernyataan pelapor menolak melanjutkan pemeriksaan visum psikiatrikum,” jelasnya.

Di hari yang sama, penyidik juga menyampaikan undangan wawancara klarifikasi kedua kepada 5 saksi dari pihak keluarga dan pelapor untuk hadir pada Senin (11/9/2023) pukul 09.00 WIT.

Roem melanjutkan, penyidik juga berkomunikasi dengan keluarga pelapor perihal pemeriksaan ulang tes psikiatrikum pada Sabtu (9/9/2023). Namun menurut kakak kandung pelapor, adiknya (pelapor) tidak berada di rumah.

“Pada tanggal 11 September semua saksi dan keluarga pelapor tidak hadir memenuhi undangan klarifikasi kedua. Penyidik kemudian melakukan pengecekan dan didapati keterangan dari kakak kandung pelapor bahwa pelapor dan ayahnya sudah berada di Ternate,” jelasnya.

Dengan kondisi tersebut, menurut Roem, penyidik memiliki sejumlah kendala di antaranya belum diperiksanya para saksi termasuk pemeriksaan tambahan kepada pelapor. Mereka tidak memenuhi undangan wawancara yang kerap dilayangkan penyidik.

“Kendala lainnya yaitu belum dilanjutkannya pemeriksaan psikiatrum terhadap pelapor karena pelapor melalui pengacara mengajukan surat pernyataan menolak dilakukan pemeriksaan psikiatrikum lanjutan,” katanya.

Pelapor Tak Kooperatif

Selain itu, hingga saat ini penyidik tidak dapat berkomunikasi dengan pelapor karena pihak keluarga tidak mau mempertemukan. Dan penyidik tidak mengetahui keberadaan pelapor.

<p>The post Selidiki Kasus Bupati Malra, Polda Maluku Hadapi Kendala: Pelapor Tak Kooperatif first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Thaher dikabarkan menikah lagi. Istri barunya adalah seorang gadis muda berinisial TSA. Wanita berusia 21 tahun itu adalah korban dugaan kekerasan seksual oleh Thaher di kafe miliknya di kawasan Air Salobar, kota Ambon pada April 2023 lalu.

Karyawan kafe tersebut telah melaporkan Thaher ke Ditreskrimum Polda Maluku pada Jumat (1/9/2023) lalu.

Kabar Thaher mempersunting gadis cantik itu datang dari pendamping korban, Othe Patty. Nikah siri kedua mempelai telah berlangsung di Kota Tual pada Jumat (8/9/2023) lalu.

Pernikahan itu hanya berselang dua hari setelah TSA mencabut laporannya di Polda Maluku. “Iya, (menikah) hari Jumat kemarin,” kata Patty saat menyampaikan keterangan pers di Ambon, Selasa (12/9/2023).

Pernikahan dihadiri paman kandung korban sebagai wali mempelai wanita. Menariknya pernikahan “mendadak” itu mempelai wanita tidak berada di acara pernikahan melainkan di Jakarta. “Om kandung korban hadir di pernikahan itu sebagai wali dari mempelai wanita,” ujar Patty.

Mahar Fantastis

Mengejutkan lagi Thaher mempersunting TSA untuk dijadikan istri mudanya dengan mahar bernilai fantastis sebesar Rp1 miliar. Mahar telah diantar oleh salah satu orang dekat bupati Thaher ke TSA di Jakarta. “Maharnya diantar oleh kontraktor bupati ke Jakarta,” sebutnya.

<p>The post Bupati Malra Nikahi Korban yang Melapornya ke Polisi, Mahar Rp1 Miliar first appeared on Sentraltimur.com.</p>

“Saya sudah perintahkan penyidik untuk menangani kasus ini secara profesional,” kata Latif dalam keterangan tertulis, Selasa (5/9/2023).

Proses penanganan kasus tersebut juga akan dilakukan transparan melibatkan instansi terkait, baik psikolog dan Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (TP2TPA) agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dalam kasus ini, pihak korban diduga telah mendapatkan sejumlah intimidasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Latif meminta semua pihak menghargai proses hukum yang sedang berjalan.

Jenderal dua bintang ini mengingatkan pihak manapun jang mencoba untuk mengintervensi kasus tersebut atau mengancam korban dan keluarganya. “Kami juga mengingatkan kepada siapa pun untuk jangan coba-coba mengancam atau menekan pelapor, atau coba-coba intervensi kasus yang sedang ditangani ini,” tegas mantan Kapolda NTT ini.

Latif mengatakan siapa pun yang mencoba mengintervensi kasus tersebut dan mengancam korban akan berhadapan dengan pihak kepolisian. “Siapa pun yang akan menghambat proses ini kami tidak segan-segan untuk menindaknya,” tegas Latif.

<p>The post Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Bupati Malra, Kapolda: Jangan Coba Main Ancam  first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku terus menyelidiki kasus tersebut. Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. M. Roem Ohoirat mengatakan penyidik telah mengundang tiga orang saksi untuk dimintai keterangan.

“Hari ini kami mengundang tiga orang saksi untuk meminta klarifikasi mereka terkait laporan kasus dugaan kekerasan seksual dengan terlapor Bupati Maluku Tenggara. Tapi mereka meminta untuk ditunda sampai besok (Rabu),” kata Roem, Selasa (5/9/2023).

Sehari sebelumnya, kata Roem tim penyidik juga berencana melakukan pemeriksaan psikologi sekaligus memberikan pendampingan kepada pelapor (korban) inisial TSA, namun wanita 21 tahun itu masih sakit.

“Polda Maluku tetap akan melakukan pendampingan psikologi kepada pelapor, termasuk memberikan rasa aman, dan nyaman kepada bersangkutan,” ungkapnya.

Kasus dugaan kekerasan seksual terhadap korban dilaporkan terjadi di kediaman Bupati yang juga masih satu lokasi dengan kafe miliknya di kawasan Air Salobar, Kecamatan Nusaniwe, Ambon pada April 2023 lalu.

Korban merupakan karyawan baru yang bekerja di kafe milik orang nomor satu di Malra itu. Korban telah dipecat diduga lantaran menolak ajakan bupati Malra untuk melakukan hubungan intim ketiga kalinya. 

Kasus ini terbongkar setelah korban mendatangi kantor Ditreskrimum Polda Maluku melaporkan tindakan bejat pelaku terhadapnya pada Jumat (1/9/2023) lalu.

Akibat menjadi korban kekerasan seksual, korban mengalami depresi. Korban kini telah mendapat pendampingan dari aktivis perempuaan Maluku.

Ini Kata Bupati Malra

Perbuatan bejat pelaku terjadi di kafe Agniya Caffe n Resto yang berada di Jl. Dr. Malaihollo, kota Ambon pada April 2023 lalu.

<p>The post Polda Pastikan Proses Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Bupati Malra Hingga Tuntas first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Hanubun diadukan oleh seorang wanita berinisial TSA (21), ke Ditreskrimum Polda Maluku, Jumat (1/9/2023). Aksi tidak senonoh terjadi di kafe Agniya Caffe n Resto yang berada di Jl. Dr. Malaihollo, kota Ambon.

Korban adalah karyawan di kafe milik orang nomor satu di kabupaten Malra tersebut. Kasus dugaan pelecehan seksual terjadi April 2023 lalu.

Dilaporkan oleh korban ke polisi, Hanubun buka suara. Dia mendukung langkah polisi menyelidiki kasus ini untuk membuktikan laporan korban.

“(Korban) sudah lapor, tugas penyidik mencari pembuktian,” kata Hanubun kepada sentraltimur.com melalui telepon seluler, Jumat (1/9/2023) malam.

Dia mengakui TSA bekerja di kafe miliknya tersebut. Kafe dikelola oleh menantunya. “Yang kelola anak mantu (saya),” ungkapnya.

Hanubun tidak rutin menyambangi kafe yang berada di bibir pantai di kawasan Air Salobar itu. Selain sebagai lokasi usaha kuliner, kafe itu juga merupakan kediamannya. “Tidak mesti, kadang sebulan sekali (sambangi kafe). Kalau datang dengan maitua (istrinya), saya tidur di situ. Kalau sendiri saya nginap di hotel,” jelas Hanubun.

Dia menyerahkan sepenuhnya kasus yang diadukan korban kepada penyidik. “Sebagai warga negara, saya menyerahkan kepada proses hukum,” ujarnya lalu menutup telepon dengan alasan sedang rapat.

<p>The post Diduga Lakukan Pelecehan Seksual, Bupati Malra Bilang Begini first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Aksi itu dilakukan bupati di kafe Agniya Caffe n Resto yang berada di Jl. Dr. Malaihollo, kawasan Air Salobar, kota Ambon. Wanita berparas cantik itu merupakan karyawan di kafe milik bupati tersebut.

Kasus dugaan pelecehan seksual terjadi April 2023 pada sore hari. Setelah lama menutup rapat tindakan amoral pelaku, Wanita berusia 21 tahun itu akhirnya mendatangi kantor Ditreskrimum Polda Maluku di kawasan Batu Meja, Ambon. Dia melaporkan orang nomor satu di Malra itu atas kasus dugaan pelecehan seksual, Jumat (1/9/2023).

Setelah menerima laporan korban, penyidik Ditreskrimum bergerak melakukan penyelidikan. Penyidik telah memeriksa korban untuk dimintai keterangan.

“Sementara dilakukan pemeriksaan (terhadap korban),” kata Direskrimum Polda Maluku Kombes Pol. Andri Iskandar kepada sentraltimur.com, Jumat malam.

Untuk mendukung proses penyelidikan, korban diminta penyidik melakukan visum. “Penyidik masih menunggu hasil visum korban dari dokter,” pungkas Andri. (ADI)

<p>The post Bupati Malra Diterpa Kasus Pelecehan Seksual, Korban Lapor ke Polisi first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Dua desa atau ohoi di kabupaten Maluku Tenggara (Malra) menjadi sasaran sosialisasi Desa Antikorupsi, yaitu Ohoi Yavawun dan Ohoi Elaar Lamagorang.

Bupati Malra, M. Thaher Hanubun mengapresiasi perhatian pemerintah melalui KPK atas penetapan dua desa tersebut. Hanubun menyampaikan itu saat menerima tim sosialisasi KPK di kantor bupati Malra, Rabu (15/02/2023).

Pemda Malra menjadi salah satu daerah di Indonesia yang ditetapkan untuk mengikuti Desa Antikorupsi. “Mengangkat harkat dan martabat desa di Malra karena sesuai dengan kearifan lokal yaitu hukum adat larvul ngabal yang mengatur tentang tatanan kehidupan,” kata Hanubun.

Dua ohoi yang akan ikut serta dalam penilaian tim penilaian Desa Antikorupsi dan Malra menjadi bagian dari lokasi yang akan dinilai menjadi tempat kick off anti korupsi. Olehnya itu Hanubun menginstruksikan OPD yang melakukan pendampingan yaitu Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Perempuan dan Anak (DPMPA) serta Dinas Kominfo.

Sementara itu, Ketua Tim Observasi Observasi  Percontohan Desa Antikorupsi Indonesia untuk Malra Andhika Widiarto, spesialis pembinaan peran serta masyarakat dalam paparannya menjelaskan sesuai koordinasi bersama Kementerian terkait, dua desa di Malra dilakukan observasi kegiatan ini dan ada indikator Desa Antikorupsi yang harus dipenuhi.

KPK Observasi Desa

Antara lain penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan kapasitas pelayanan publik, penguatan partisipasi masyarakat dan kearifan lokal, maka dukungan Pemda dalam beberapa tahapan yaitu observasi yang saat ini dilakukan dan lanjutannya Bimtek yang didampingi Inspektorat, DPMPA dan Dinas Kominfo Malra, monitoring evaluasi serta terakhir penilaian oleh tim.

<p>The post Bupati Malra Apresiasi KPK Tetapkan Dua Ohoi Lokasi Sosialisasi Desa AntiKorupsi first appeared on Sentraltimur.com.</p>