Prestasi ini disampaikan Wakil Bupati Maluku Tenggara, Charlos Viali Rahantoknam saat memimpin apel akbar ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lapangan upacara kantor Bupati, Kamis (12/2/2026).

“Rilis BKN pada 11 Februari 2026 menyatakan indeks kualitas data kabupaten Maluku Tenggara berpredikat tinggi dengan nilai 95,75%. Indeks ini menjadi dasar penting dalam memastikan data yang digunakan untuk pengambilan keputusan manajemen ASN, termasuk promosi, mutasi, hingga pembayaran gaji ASN,” ujar Rahantoknam.

Indeks kualitas data ASN merupakan ukuran resmi yang ditetapkan BKN berdasarkan surat edaran kepala BKN Nomor 17 Tahun 2024. “Penilaian indeks tersebut mencakup sejumlah dimensi penting, antara lain kelengkapan data, ketepatan waktu, akurasi, serta konsistensi data kepegawaian,” sebutnya.

Capaian tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam memastikan data pada sistem MYASN tersaji akurat dan mutakhir guna mendukung layanan manajemen ASN yang profesional, sekaligus mewujudkan program satu data Indonesia.

“Kualitas data dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) ASN adalah ukuran yang ditetapkan BKN untuk menilai akurasi, kelengkapan, ketepatan waktu, dan konsistensi data kepegawaian. Tujuannya memastikan seluruh sistem ASN memiliki data yang valid guna mendukung manajemen ASN dan program Satu Data Indonesia,” jelas Rahantoknam.

Dengan capaian indeks sebesar 95,75% Kabupaten Maluku Tenggara menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola kepegawaian yang transparan, tertib, profesional, dan berbasis data berkualitas. (RED)

<p>The post Malra Raih Indeks Kualitas Data ASN Tertinggi first appeared on Sentraltimur.com.</p>

ASN dilarang berpolitik praktis. Bagi ASN yang terbukti mendukung salah satu calon anggota legislatif pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 akan diberikan sanksi.

Bodewin mengaku menerima laporan dari masyarakat ada oknum lurah yang membagikan kartu nama caleg kepada masyarakat. Dia menegaskan hal ini melanggar netralitas ASN.

Bodewin telah meminta masyarakat untuk memberikan bukti berupa foto saat oknum ASN Pemkot Ambon itu membagikan kartu nama caleg. “Jika terbukti melakukan pelanggaran akan dinonjobkan dari jabatan. Saya sudah ingatkan berkali-kali khusus untuk ASN netralitas sangat penting,” tegas Bodewin, Selasa (9/1/2024).

Dia juga menerima laporan dari Bawaslu dugaan pelanggaran netralitas ASN Pemkot Ambon yang disampaikan berserta bukti di media sosial.

Dugaan pelanggaran yang dilakukan dengan memberikan dukungan berupa memberikan respon pada postingan salah satu caleg di media sosial. ”Saya telah meneruskan temuan pelanggaran tersebut ke kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah) untuk diperiksa. Dan jika melanggar akan diberikan sanksi sesuai tingkatan, mulai dari teguran lisan hingga tertulis,” ujarnya.

Dia menegaskan tugas utama ASN adalah menjaga netralitas dan sesuai ketentuan perundang-undangan, ASN tidak boleh terlibat dalam politik praktis.

ASN diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. “Karena itu mari kita gunakan saja hak pilih, jangan gunakan kesempatan dalam politik. Hal ini kerap saya sampaikan kepada ASN menjelang pemilu dan Pilkada 2024,” kata Bodewin.

Dia kembali mengingatkan ASN di lingkup Pemkot Ambon abijak menggunakan media sosial menjelang Pemilu 2024. ”Saya kembali mengingatkan ASN berhati-hati dan bijak dalam menggunakan medsos juga berperilaku selama masa kampanye hingga Pemilu 2024,” kata Bodewin. (ADI)

Ikuti berita sentraltimur.com di Google News

<p>The post Pj Wali Kota Ambon Tegaskan ASN Dilarang Terlibat Politik Praktis first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Transformasi jabatan fungsional yang dikembangkan tertuang dalam enam pokok tata kelola jabatan fungsional. Berdasarkan ruang lingkup tugas teknis pada setiap tahapan dan disesuaikan dengan ekspektasi kinerja, perpindahan dapat dilaksanakan lintas rumpun untuk memudahkan mobilitas talenta, target angka kredit tahunan ditetapkan sebagai koefisien penggali untuk konversi predikat evaluasi kinerja setiap tahun, tidak ada lagi DUPAK, evaluasi berdasarkan hasil penilaian pemenuhan ekspektasi kinerja.

“Ketentuan kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada pejabat fungsional yang memiliki kinerja keahlian yang luar biasa dalam menjalankan tugas jabatan fungsional dan instansi pembina menyusun konten pembelajaran, strategi dan program pengembangan kompetensi,” kata Bupati Maluku Barat Daya Benyamin Thomas Noach saat pembukaan Forum Koordinasi Kepegawaian Provinsi Maluku, Minggu (18/06/2023).

MBD sebagai salah satu entitas pemerintah daerah di negara Republik Indonesia juga telah melakukan penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional sebanyak 176 jabatan yang telah dilantik pada 31 Desember 2021 lalu.

Digelar selama dua hari, 18-19 Juni, Forum Koordinasi Kepegawaian Provinsi Maluku 2023 dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Setda Maluku Piterson Rangkoratat mewakili Gubernur Maluku Murad Ismail.

Hadir pula Direktur Jabatan ASN Badan Kepegawaian Negara Sri Gantini, Asisten Komisi ASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah II Agus Sudiyanto dan Kepala  Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Maluku Halimah Soamole.

Gubernur dalam sambutannya dibacakan Piterson Rangkoratat menyampaikan Pemerintah Provinsi Maluku menyambut positif pelaksanaan Forum Koordinasi Kepegawaian Tahun bertema “Transformasi Tata Kelola Jabatan Fungsional Dalam Perspektif Permenpan Nomor 1 Tahun 2023”.

Menurutnya forum koordinasi ini bertujuan sebagai wadah diskusi berbagi pengetahuan dan pengalaman serta memecahkan berbagai permasalahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian di Maluku.

Penataan Jabatan Fungsional

Tema ini sangat tepat dan aktual untuk menjamu keruwetan bersama khususnya dalam tata laksana jabatan fungsional pasca kebijakan penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional pada akhir tahun 2021.

“Saya yakin setiap instansi pemerintah daerah mengalami persoalan dan tantangan yang sama dalam mengelola jabatan fungsional hasil penyetaraan tersebut,” ujarnya.

Era baru dalam penataan jabatan fungsional di awal tahun 2023 ditandai dengan dikeluarkannya regulasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang jabatan fungsional.

Peraturan ini sebagai pengganti dari Permenpan RB Nomor 13 Tahun 2019 tentang penetapan penggunaan jabatan fungsional pegawai negeri sipil. 

“Revisi ini sebagai bentuk transformasi sumberdaya manusia, salah satunya menciptakan manajemen jabatan fungsional yang lincah dan profesional. Ini juga merupakan bagian dari transformasi birokrasi birokrasi tahun 2023, yaitu birokrasi yang semakin efektif,” jelas gubernur.

<p>The post MBD Tuan Rumah Forum Koordinasi Kepegawaian Provinsi Maluku 2023 first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Larangan ini juga berlaku bagi tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). ASN dan PPPK Kota Ambon juga dilarang menjadi tim kampanye dan tetap menjaga netralitas pada pemilu 2024.

Imbauan ini disampaikan Penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena dalam acara sosialisasi penandatangan pakta integritas netralitas ASN Pemkot Ambon di kota Ambon, Selasa (7/2/2023).

“Saya minta kepada seluruh ASN dan PPPK untuk menjaga netralitas dan tidak terlibat politik praktis pada pemilu 2024,” kata Bodewin.

Aturan perundang-undangan mengikat setiap ASN untuk tidak terlibat dalam politik praktis. ASN Pemkot Ambon harus tetap menjaga netralitas di tahun politik. “Tugas utama kita adalah untuk menjaga netralitas ASN. Kita ada dalam pengaturan sesuai ketentuan perundang-undangan sehingga tidak boleh terlibat politik praktis,” tegasnya.

Dia mengingatkan tugas pemerintah adalah memfasilitasi terselenggaranya pemilu dan Pilkada agar berjalan aman, lancar dan demokratis.

Karenanya setiap PNS tidak boleh memihak pada kepentingan politik tertentu apalagi sampai terlibat menjadi tim sukses. “Sebagai ASN tidak boleh memihak atau menjadi tim sukses, cukup gunakan hak pilih yang merupakan hak politik,” katanya mengingatkan.

Bodewin berkewajiban memyampaikan hal itu karena tahun politik sudah di depan mata. “Ini momen yang tepat bagi saya untuk menyampaikan tugas kita jelang Pemilu 2024,” ujarnya.

<p>The post ASN Kota Ambon Diingatkan Tak Terlibat Politik Praktis first appeared on Sentraltimur.com.</p>