Kerjasama ini untuk membangun sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mempercepat sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Sinergi tersebut diwujudkan melalui kegiatan audiensi yang dilaksanakan di Kantor Bupati Maluku Tenggara Bersama Wakil Bupati Maluku Tenggara Charlos Viali Rahantoknam, Jumat (13/3/2026).

Audiensi dihadiri oleh Pengawas JPH Loka Penyelenggara JPH Maluku Moylani Teddi, Ketua Satgas Halal Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara Muhammad Yusri Bau, dan Pendamping Proses Produk Halal Surati Hanafi.

Pertemuan ini bertujuan untuk membangun koordinasi dan dukungan pemerintah daerah dalam mendorong percepatan implementasi program Jaminan Produk Halal di Kabupaten Maluku Tenggara.

Tim BPJPH dan Kemenag menyampaikan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam mendorong para pelaku usaha, khususnya UMK, untuk mengurus sertifikat halal melalui program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI).

“Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mempermudah pelaku usaha kecil memperoleh sertifikasi halal bagi produk yang mereka hasilkan,” kata tim BPJPH.

Selain itu, tim juga menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatan Wajib Halal Oktober (WHO) 2026 yang akan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia pada 18 April 2026 sebagai bagian dari sosialisasi kebijakan kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang beredar di masyarakat.

Wakil Bupati Maluku Tenggara Charlos Viali Rahantoknam mengapresiasi inisiatif BPJPH dan Kementerian Agama dalam mendorong percepatan sertifikasi halal di daerah.

Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menyatakan komitmennya mendukung pelaksanaan program tersebut, terutama dalam mengajak pelaku UMK agar segera mengurus sertifikat halal.

Sebagai tindak lanjut dari audiensi tersebut, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berencana mengeluarkan memo kepada Dinas Pariwisata serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar dapat menindaklanjuti program tersebut serta menghimbau para pelaku UMK untuk segera mengurus sertifikasi halal.

<p>The post BPJPH Gandeng Pemkab Malra Percepat Sertifikasi Halal UMK first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Data dari Badan Karantina Indonesia (Barantin) tersebut disampaikan Kepala Karantina Maluku Willy Indra Yunan saat kunjungan kerja dan audiensi dengan Bupati Kepulauan Tanimbar Ricky Jauwerissa.

Pertemuan berlangsung di Kantor Bupati Tanimbar, Kota Saumlaki, Selasa (10/3/2026). Kunjungan ini untuk memperkuat sinergi pengawasan dan pelayanan karantina di wilayah Tanimbar. Dan membahas peran strategis karantina dalam mendukung kelancaran lalu lintas komoditas perikanan, pertanian, dan peternakan sekaligus menjaga wilayah dari ancaman hama dan penyakit.

Berdasarkan data karantina tahun 2025, lalu lintas komoditas perikanan dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar tercatat cukup signifikan, yakni sebanyak 213.103 ekor ikan hidup serta 3.324 ton ikan non-hidup yang dikirim ke berbagai daerah.

Willy mengatakan dukungan pemerintah daerah sangat penting untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan pelayanan karantina di Kepulauan Tanimbar yang memiliki potensi besar di sektor perikanan.

“Sinergi antara karantina dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam menjaga kesehatan media pembawa serta mendukung pengembangan potensi komoditas daerah agar dapat dilalulintaskan secara aman,” ujar Willy dalam keterangan tertulis.

Pengawasan karantina juga dilakukan untuk mencegah masuk dan tersebarnya penyakit ikan yang dapat mengancam produksi perikanan, seperti White Spot Syndrome Virus (WSSV), Viral Nervous Necrosis (VNN), dan Megalocytivirus.

Bupati Kepulauan Tanimbar Ricky Jauwerissa berharap kerja sama antara pemerintah daerah dan karantina dapat terus diperkuat. Kabupaten Kepulauan Tanimbar memiliki potensi komoditas unggulan yang cukup besar, khususnya di sektor perikanan dan perkebunan.

Ia menyebut beberapa komoditas yang memiliki peluang untuk dikembangkan hingga pasar ekspor antara lain kepiting bakau, ikan kerapu, dan rumput laut.

“Dengan dukungan karantina, kami optimistis potensi komoditas daerah dapat terus dikembangkan sehingga memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat,” ujarnya.

<p>The post Nilai Komoditas Perikanan Tanimbar Capai Rp834 Miliar, Karantina Maluku Perkuat Pengawasan first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Wakil Bupati Maluku Tenggara Charlos Viali Rahantoknam menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Musrenbang gabungan kedua kecamatan tersebut.

Ia menegaskan Hoat Sorbay dan Kei Kecil Barat memiliki kesamaan kekuatan utama, yakni laut sebagai sumber kehidupan sekaligus penggerak ekonomi masyarakat. “Laut memberi makan, laut memberi penghasilan, dan laut pula yang harus dijaga bersama,” ujar Rahantoknam membuka Musrembang di Gedung Serbaguna Desa Ohoira, Senin (2/3/2026).

Kecamatan Hoat Sorbay dikenal sebagai sentra produksi rumput laut terbesar di Maluku Tenggara. Wilayah Hoat Sorbay, Warbal, Tanimbar Kei, Ur Pulau, dan pulau-pulau sekitarnya telah diakui sebagai kawasan sentra budidaya rumput laut nasional.

Teluk Hoat Sorbay menjadi tumpuan ekonomi ratusan keluarga yang menggantungkan penghidupan pada komoditas tersebut.

Selain sebagai lumbung rumput laut, Hoat Sorbay juga berperan sebagai sumber air bersih utama bagi daratan Pulau Kei Kecil, termasuk Kota Langgur. Kondisi tersebut menjadikan wilayah ini memiliki peran strategis tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga keberlanjutan kehidupan masyarakat.

Potensi wisata alam turut memperkuat daya tarik wilayah ini, antara lain Goa Hawang, Pemandian Evu, dan Dian Wakat Park yang telah dikenal luas oleh wisatawan.

Sementara itu, Kecamatan Kei Kecil Barat berperan dalam menjaga kawasan konservasi laut dengan ekosistem mangrove yang relatif terpelihara. Desa Wisata Tanimbar Kei menjadi contoh pengelolaan kawasan berbasis konservasi yang berjalan seiring dengan peningkatan ekonomi masyarakat.

Rahantoknam menekankan pentingnya keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya laut. Menurutnya, produksi dan konservasi harus berjalan beriringan agar keberlanjutan ekonomi tetap terjaga.

<p>The post Rumput Laut dan Mangrove Pilar Pembangunan Malra 2027 first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Plh Sekda Maluku Tenggara, Rasyid menjelaskan RAT merupakan forum strategis untuk memastikan koperasi berjalan sesuai prinsip demokrasi ekonomi. “RAT menjadi ruang evaluasi menyeluruh atas kinerja pengurus sekaligus sarana merumuskan kebijakan yang berpihak pada kepentingan anggota,” ujar Rasyid di Grand Vilia Hotel, Langgur pada Sabtu (28/2/2026).

Pelaksanaan RAT sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menempatkan anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

Mengangkat tema “Meningkatkan Kesejahteraan Anggota melalui Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal”, CU AHA dinilai memiliki peran penting dalam mendukung penguatan ekonomi berbasis masyarakat.

Potensi sektor perikanan, pertanian, perkebunan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Maluku Tenggara perlu didorong melalui dukungan pembiayaan yang mudah diakses, edukasi keuangan, serta pendampingan usaha berkelanjutan.

Credit union bukan sekadar lembaga simpan pinjam, melainkan institusi pemberdayaan yang membangun kemandirian dan solidaritas ekonomi anggota.

Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara komitmen memperkuat sinergi dengan koperasi dan credit union sebagai mitra pembangunan daerah. Kolaborasi diarahkan pada penguatan UMKM, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan usaha berbasis potensi unggulan daerah. (RED)

<p>The post Pemkab Malra Komitmen Perkuat Tata Kelola Koperasi first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Penandatanganan MoU di Gedung PT Nindya Karya, kawasan Cawang, Jakarta Timur, Kamis (29/1/2026).  MoU ditandatangani oleh Direktur Utama PT Maluku Energi Abadi (MEA) MAS Latuconsina didampingi Komisaris Utama Izaack Alexander Saimima dengan Senior Vice President Divisi EPC PT Nindya Karya, Arif Iswadi.

Sam, sapaan MAS Latuconsina menjelaskan kerja sama yang dibangun bersama PT Nindya Karya dalam rangka mendukung pengembangan proyek strategis nasional Gas Abadi Blok Masela. MoU ini menandai langkah penting dalam memperkuat peran daerah, khususnya Maluku dalam rantai pasok industri migas nasional.

“Penandatanganan kerja sama ini, menandai langkah penting dalam memperkuat peran daerah, khususnya Maluku, dalam rantai pasok in­dustri migas nasional,” kata Sam dalam keterangan tertulis, Kamis.

Kerja sama ini mencakup sinergi kompetensi antara kontraktor EPC nasional dan BUMD energi daerah untuk memastikan proyek Masela memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Maluku, baik dari sisi ekonomi, tenaga kerja, material dan vendor lokal, maupun peningkatan kapasitas industri daerah.

Dia menegaskan PT MEA hadir bukan hanya sebagai pemilik PI 10 persen, tetapi sebagai integrator yang memastikan kontraktor EPC nasional dan lokal dapat bekerja bersama, memaksimalkan potensi TKDN dan mendorong pertumbuhan ekonomi Maluku.

Kerja sama ini lanjut Sam, merupakan bagian dari langkah besar PT MEA untuk memastikan peran aktif daerah dalam proyek Gas Abadi Masela, sebagaimana diarahkan oleh Gubernur Maluku dalam berbagai kesempatan.

Senior Vice President Divisi EPC PT Nindya Karya Arif Iswadi menjelaskan, kehadiran Nindya Karya dalam skema kerja sama EPC merupakan upaya untuk memastikan masyarakat Maluku menjadi penerima manfaat utama dari proyek Gas Abadi Blok Masela.

“Manfaat yang diterima baik melalui penciptaan lapangan kerja, pengembangan kapasitas tenaga kerja lokal hingga penguatan industri pendukung di daerah Maluku,” tandas Arif.

<p>The post PT MEA dan PT Nindya Karya Teken Kerja Sama EPC Blok Masela first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Kepala DPMPTSP Kota Ambon, Feberien Maail menegaskan pelaporan LKPM merupakan kewajiban setiap pelaku usaha yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan menjadi instrumen penting bagi pemerintah dalam memantau realisasi investasi.

“Data LKPM sangat penting bagi pemerintah daerah maupun pusat untuk mengevaluasi realisasi penanaman modal, perkembangan usaha, serapan tenaga kerja, serta sebagai dasar perumusan kebijakan investasi yang tepat,” ujar Maail, Rabu (7/1/2026).

Pelaporan LKPM terbagi dalam dua kategori. Pelaku Usaha Skala Menengah dan Besar (PMDN/PMA) wajib menyampaikan LKPM triwulan IV tahun 2025 dengan periode kegiatan Oktober hingga Desember 2025.

Sementara itu, Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMKM) diwajibkan melaporkan LKPM semester ii tahun 2025, periode Juli hingga Desember 2025.

Seluruh proses pelaporan dilakukan secara online melalui sistem Online Single Submission (OSS) pada laman oss.go.id dengan memilih menu Pelaporan. Adapun batas waktu penyampaian LKPM ditetapkan mulai 1-10 Januari 2026.

DPMPTSP terus melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha guna memastikan proses pelaporan berjalan lancar dan tepat waktu, sekaligus menghindari potensi sanksi administratif bagi pelaku usaha yang tidak patuh.

“Kami mengimbau pelaku usaha agar tidak menunda pelaporan. Jika mengalami kendala teknis dalam pengisian LKPM melalui OSS, silakan berkoordinasi dengan DPMPTSP Kota Ambon untuk mendapatkan pendampingan,” tegasnya.

Kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan LKPM akan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas data investasi daerah, yang pada akhirnya mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat, transparan, dan berkelanjutan di Kota Ambon.

DPMPTSP berharap seluruh pelaku usaha berpartisipasi aktif dalam memenuhi kewajiban pelaporan LKPM sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pembangunan ekonomi dan peningkatan investasi daerah. (RED)

<p>The post DPMPTSP Kota Ambon Imbau Pelaku Usaha Laporkan LKPM 2025 first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Salah satunya dengan melakukan audiens dan pembicaraan teknis bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), daerah yang berbatasan langsung dengan MBD dan memiliki industri pengolahan minuman beralkohol.

Bupati MBD Benyamin Thomas Noach bertemu dengan Gubernur NTT Melki Laka Lena di pendopo gubernur, Selasa (23/12/2025). “Kami berkesempatan bertatap muka dengan Gubernur NTT, Melki Laka Lena. Pertemuan ini sangat strategis karena membicarakan peluang kerjasama antar daerah yang saling berbatasan serta memiliki ciri khas dan budaya yang hampir mirip,” kata Bupati Noach dalam keterangan tertulis, Senin (5/1/2026).

Bupati menjelaskan terdapat sejumlah peluang ekonomi, sosial dan budaya yang dapat dikembangkan dua daerah tersebut, salah satunya pengembangan komoditas sopi yang selama ini diproduksi masyarakat MBD. “Kita ingin berkolaborasi dengan Pemprov NTT yang telah memproduksi bahan baku sopi menjadi Sophia, jenis minuman beralkohol berstandar, di mana yang sumber bahan bakunya dapat disediakan oleh MBD,” jelasnya.

Bupati menjelaskan melalui kerja sama dengan NTT, pengrajin sopi di MBD dapat mendistribusikan sopi ke NTT sesuai standar yang dibutuhkan.

Dalam pertemuan itu, Bupati Noach menyampaikan terimakasih kepada Gubernur NTT dan jajaran yang bersedia menerima dan merespon usulan yang disampaikan. “Pak Gubernur memberikan respon positif dan akan dilanjutkan dengan pembahasan teknis di tahun 2026. Semoga semuanya dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat MBD,” harapnya.

Selain menetapkan sejumlah peraturan daerah pendukung pengembangan sopi, Pemkab MBD juga sedang melakukan standardisasi peralatan dan proses produksi sopi bekerjasama dengan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon. (RED)

<p>The post Pemkab MBD-Pemprov NTT Jajaki Kerja Sama first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Penegasan tersebut disampaikan Bodewin menjawab keluhan pedagang yang meminta untuk berjualan kembali di area Terminal Mardika jelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). “Sekali kita larang, seterusnya akan kita larang. Kita tidak bisa larang hari ini, besoknya berjualan lagi. Pemerintah harus konsisten,” tegas Bodewin, Selasa (16/12/2025).

Dia menegaskan tujuan penertiban pedagang dari area terminal yang dilakukan Pemkot Ambon adalah untuk menerapkan fungsi terminal sebagaimana mestinya. “Kita tertibkan pedagang untuk mengembalikan fungsi terminal yang sudah terlihat semrawut. Tidak bisa terminal beralih fungsi jadi pasar,” tegas Bodewin.

Soal alasan belum adanya tempat yang representatif pasca penertiban beberapa bulan lalu, Bodewin mengatakan lantai atas gedung Pasar Mardika baru masih kosong. “Kita berharap begini, pasar Mardika baru itu kan kosong di atas. Kenapa tidak berjualan di atas? Jangan memilih-milih tempat jualan, kalau jualan semua di dalam, pasti orang akan ke sana,” tegasnya.

Menurutnya, penataan dan penertiban dilakukan selama ini supaya menempatkan fungsi-fungsi ruang sesuai dengan peruntukannya.

Sebelumnya diberitakan, DPRD Kota Ambon meminta Pemkot Ambon memberikan perhatian serius terhadap nasib para pedagang yang beraktivitas di area terminal A dan B Mardika Ambon.

Hal ini disampaikan menyusul keluhan pedagang terkait penertiban yang dinilai membuat mereka kehilangan tempat berjualan. “Benar bahwa fungsi terminal bukan untuk orang berjualan. Tapi kami harap Pemkot bisa memberikan ruang kepada mereka. Paling tidak ada tempat yang disediakan,” kata anggota Komisi II DPRD Kota Ambon, Hadiyanto Junaidi, Rabu (10/12/2025)

Menurutnya pasca penertiban oleh Pemkot Ambon, pedagang di area terminal Mardika tak lagi memiliki lokasi untuk berdagang. Menjelang Natal 2025, pedagang meminta Pemkot Ambon memberikan kelonggaran dengan membiarkan pedagang untuk beraktivitas dimulai pukul 6 sore hingga selesai. “Karena di jam 6 sore itu, lokasi terminal sudah lengang. Jadi mereka harap Pemkot bisa berikan kelonggaran bagi mereka untuk berjualan,” ujar Hadiyanto. (RED)

<p>The post Wali Kota Ambon Tegaskan Terminal A-B Mardika tak Alih Fungsi first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Acara dirangkai dengan pemaparan perkembangan ekonomi dan inflasi Maluku sepanjang tahun serta penganugerahan Mitra Strategis KPwBI Maluku 2025, Rabu (3/12/2025) di Ambon.

Dihadiri jajaran Forkopimda, perbankan, pelaku usaha, akademisi, serta mitra strategis BI. PTBI 2025 mengusung tema “Tangguh dan Mandiri: Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi.”

Acara ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor di tengah dinamika perekonomian nasional.

Kepala BI Maluku Mohammad Latief menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan atas sinergi yang terus terbangun. Dia menegaskan ekonomi Maluku tetap menunjukkan fundamental yang kuat di sepanjang 2025.

“Kondisi ekonomi Maluku hari ini masih menunjukkan fundamental yang cukup kuat dengan pertumbuhan 4,31 persen pada Triwulan III 2025, dan diharapkan dapat mendekati 5 persen pada akhir tahun,” ujarnya.

Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, termasuk meningkatnya produksi ikan di sejumlah wilayah pesisir. Sektor perdagangan besar dan eceran juga menguat, didorong oleh naiknya penjualan kendaraan bermotor.

Konsumsi masyarakat yang meningkat karena momen hari besar dan aktivitas ekonomi turut memperkuat pemulihan. Dari sisi inflasi, Maluku mencatatkan inflasi 2,33 persen pada November 2025 yang masih berada dalam rentang sasaran nasional, meski biaya distribusi antarpulau masih menjadi tantangan utama.

Bank Indonesia juga mencatat pertumbuhan pesat penggunaan pembayaran digital. Sepanjang 2025, 150.000 pengguna QRIS tercatat di Maluku, dengan 100.000 merchant yang telah terdaftar.

Perkembangan ini, menurut BI, menunjukkan semakin kuatnya adopsi masyarakat dan pelaku usaha terhadap transaksi non-tunai, sejalan dengan arah kebijakan digitalisasi sistem pembayaran nasional.

BI memberikan dukungan kepada pelaku UMKM melalui pelatihan digital, pendampingan ekspor, serta penyelenggaraan event dan business matching yang turut mendorong peningkatan transaksi.

<p>The post Bupati MBD Raih Penghargaan Bank Indonesia first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati MBD Agustinus L. Kilikily, Forkopimda, pimpinan OPD, pimpinan Bank Maluku Malut, Kepala BRI Unit Tiakur dan wajib pajak.

Dalam laporannya Kepala Bapenda MBD sekaligus Sekretaris TP2DD, Johana V. Johansz mengatakan digitalisasi pendapatan dan belanja daerah dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan tata kelola keuangan. Seluruh transaksi pajak maupun retribusi didukung melalui kanal digital Bank Maluku Maluku Utara (Malut).

MBD mencatat peningkatan signifikan Indeks ETPD, 2022 (70,0), 2023 (92,3), 2024 (92,2), 2025 semester I (96,5) termasuk dalam peringkat pertama se-Maluku. Capaian ini didorong oleh pelaksanaan 6 high level meeting, 7 capacity building, dan 12 literasi digital melalui media sosial.

Namun, masih terdapat tantangan seperti keterbatasan SDM, jaringan internet, minimnya transaksi non-tunai, dan layanan perbankan yang belum merata.

Dua inovasi digital resmi dilaunching yaitu, yang pertama (e-MBLB) Sistem pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan secara digital. Terintegrasi dengan sistem perbankan, e-MBLB mempermudah pembayaran, meningkatkan akuntabilitas, serta meminimalkan risiko kesalahan manual.

Kedua, (SPARTA-BMD) Sistem informasi pengelolaan aset daerah yang mendigitalisasi pendataan, penilaian, hingga pelaporan Barang Milik Daerah secara terintegrasi dan akurat.

Kedua inovasi ini merupakan aksi perubahan peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan VIII, Masran Suade, ST (SPARTA-BMD), Ramena F. Letelay, ST (e-MBLB).

Mewakili Bank Maluku Malut, Moses Batlayeri menegaskan komitmen memperkuat kanal pembayaran digital daerah. “Bank Maluku Malut telah mendukung pembayaran retribusi rumah sakit, pasar, parkir, pelabuhan, pariwisata, serta monitoring pajak hotel, restoran, dan rumah makan,” ujar Moses.

<p>The post Indeks ETPD Tertinggi, MBD Luncurkan e-MBLB dan SPARTA-BMD first appeared on Sentraltimur.com.</p>