Setelah menyelesaikan gelaran pemilihan presiden dan anggota legislatif, kini para penggawa penyelenggara pemilu ini bersiap menjalankan Pilkada Serentak nasional di Maluku pada 27 November 2024.

Sisa waktu lebih kurang delapan bulan jelang hari pencoblosan, saatnya KPU menyiapkan seluruh tahapan Pilkada.

Pilkada serentak di Maluku yaitu pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Bersamaan digelar pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di kota Ambon, kabupaten Maluku Tengah, kabupaten Seram Bagian Barat, kabupaten Buru, kabupaten kepulauan Tanimbar, kabupaten Maluku Tenggara dan kota Tual.

KPU RI resmi menetapkan jadwal Pilkada serentak pada 27 November 2024. Penetapan itu dituangkan dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2/2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

PKPU Nomor 2/2024 itu diteken Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari pada 26 Januari 2024. Mengacu pada PKPU itu, KPU baru akan mengumumkan pendaftaran pasangan calon pada 24-26 Agustus 2024. Sementara itu, penetapan paslon baru dilakukan pada 22 September 2024.

Adapun tahapan kampanye Pilkada 2024 dimulai pada 25 September sampai 23 November 2024 atau selama 60 hari. “Pelaksanaan pemungutan suara pada Rabu, 27 November 2024,” demikian bunyi PKPU Nomor 2/2024.

Pemungutan suara dilaksanakan sampai 16 Desember 2024. Setelah itu, KPU akan melakukan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Namun demikian, jadwal dan tahapan penetapan calon terpilih tidak ditetapkan dengan pasti oleh KPU. Sebab, menyesuaikan mekanisme di Mahkamah Konstitusi (MK).

Jika tanpa permohonan perselisihan hasil pemilih, calon kepala daerah terpilih bakal ditetapkan paling lama lima hari setelah MK secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU.

Sementara itu jika ada sengketa di MK, penetapan pasangan calon terpilih dilakukan paling lama 5 hari setalah salinan penetapan, putusan dismisal, atau putusan MK diterima KPU.

Harapan DPRD Maluku

Wakil Ketua Komisi I DPRD Maluku Jantje Wenno berharap kepada komisioner KPU di Maluku segera menyiapkan tahapan pelaksanaan Pilkada serentak dengan baik agar kekurangan pada Pilpres dan Pileg lalu tidak terulang.

“Harapan kami sebagai mitra dari KPU dan Bawaslu mereka bergerak cepat menyiapkan tahapan Pilkada serentak,” tegas Wenno.

Pemilu pada 14 Februari lalu masih banyak kekurangan sehingga harapannya Pilkada serentak berlangsung aman dan damai.

Menurutnya dalam pengawasan, eskalasi keamanan yang timbul tidak terlepas dari aparat penyelenggara terindikasi menjadi bagian dari proses pelanggaran kode etik. “Kami dalam kunjungan ada informasi dari banyak pihak misalnya, di Maluku Tenggara. Masalah itu juga timbul akibat dari aparat penyelenggara jadi wasit tapi juga jadi pemain. Itu keluhan sewaktu pengawasan di Kabupaten Maluku Tenggara, masyarakat mengeluh seperti itu. Jadi dibilang wasit itu mulai dari KPU sampai Bawaslu sampai ke bawah termasuk PPK, PPS dan KPPS ikut berperan,” kata politisi Partai Perindo ini.

Agar hal seperti itu tidak kembali terjadi, dia mengingatkan penyelenggara Pemilu bertindak jujur dan netral.

Wenno juga berharap Komisioner KPU Provinsi Maluku segera mengisi kekosongan jabatan sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Aru agar tidak menghambat tahapan Pilkada 2024.

Komisioner KPU Terpilih

Sebelumnya KPU RI telah menetapkan Komisioner Terpilih KPU Provinsi Maluku periode 2024-2029. Mereka yaitu Almudatsir Zain Sangadji, Engelbertus Dumatubun, Muhammad Shaddek Fuad, Syarif Mahulauw dan Wawan Kurniawan Susanto.

Pada deretan nama itu, hanya ada dua nama komisioner KPU Maluku periode sebelumnya atau petahana, yakni Almudatsir Sangadji dan Engelbertus Dumatubun.

<p>The post 8 Bulan Lagi Pencoblosan, Ini Tahapan Pilkada Serentak 2024 first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Syafrial menekankan agar seluruh prajurit TNI tidak terlibat dalam politik praktis saat Pemilu 2024. “Perlu saya ingatkan bahwa ini sudah masuk tahun politik, sehingga menjelang pemilu semua prajurit agar menjaga netralitas TNI,” kata Syafrial saat bertatap muka dengan ratusan prajurit di markas Kodim 1513 kabupaten Seram Bagian Barat, Kamis (9/11/2023).

Dia menegaskan prajurit TNI dilarang terlibat politik praktis karena hal itu bertentangan dengan undang-undang. Karena itu dia mengingatkan prajurit di wilayah Maluku untuk tidak memihak kepada salah satu partai politik atau calon presiden tertentu pada Pemilu 2024. “Kita tidak boleh berkepentingan dalam politik, harus melaksanakan perintah sesuai dengan konstitusi. Implementasinya tidak boleh memihak atau mendukung para calon,” tegasnya.

Syafrial katakan menjelang Pemilu 2024 banyak sekali bertebaran berita hoaks. Hal itu tidak harus memengaruhi komitmen prajurit TNI untuk tetap berdiri netral menghadapi pemilu. Sehari sebelumnya saat mengunjungi prajurit 731 Kabaresi di Masohi, kabupaten Maluku Tengah Syafrial juga mengingatkan prajurit agar tetap netral jelang pemilu 2024.

Dia mengancam prajuritnya yang bermain politik praktis segera keluar dari TNI. Selain mengingatkan prajurit agar tetap netral, saat kunjungannya di SBB Syafrial juga ikut mensosialisasikan program unggulan Kodam XVI Pattimura yakni “Basudara Pattimura”. Program ini merupakan upaya Kodam Pattimura dalam rangka menjaga persaudaraan sesama warga di Maluku.

<p>The post Pangdam Pattimura Ingatkan Prajurit Jaga Netralitas di Tahun Politik first appeared on Sentraltimur.com.</p>

ASN diingatkan netral saat Pemilu legislatif, Pemilu presiden, dan Pilkada serentak tahun 2024. ASN lingkup Pemerintah Kota Ambon menandatangani pakta integritas tentang komitmen netralitas dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2024.

Penandatangan pakta integritas dilakukan perwakilan ASN Pemkot Ambon yakni kepala sekolah, kepala puskesmas, kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, lurah dan camat, pada rapat koordinasi pemerintahan di Ambon, Senin (17/4/2023).

Penjabat Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena menyatakan ASN selain menandatangani pakta integritas juga berikrar untuk bersikap netral dalam Pemilu dan Pilkada.

Bodewin menegaskan ASN harus menghindari konflik kepentingan dengan tidak melakukan praktik negatif berupa ancaman kepada ASN dan seluruh elemen masyarakatdan tidak memihak pada peserta pemilu dan pilkada.

ASN juga harus menggunakan media sosial secara bijak dan tidak digunakan untuk mendukung peserta pemilu dan pilkada tertentu dan tidak melakukan kampanye hitam, menyebarkan ujaran kebencian dan berita bohong. ”Terutama menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun,” katanya mengingatkan.

ASN memiliki hak politik untuk memilih kontestan politik di dalam bilik suara untuk mengekspresikan pilihan politiknya. “Di bilik suara ASN dapat menyalurkan pilihan, tetapi di luar itu  ASN tidak perlu menunjukkan ekspresi politik dalam bentuk apapun,” katanya.

Ikrar tersebut dibuat dan dilaksanakan dalam bentuk rasa tanggung jawab dalam rangka mewujudkan netralitas pegawai ASN yang bermartabat, beretika dan bermoral demi terwujudnya kesatuan NKRI. (ADI)

<p>The post Teken Pakta Integritas, Pj Wali Kota Ambon Ingatkan ASN Netral first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Hal itu diputuskan dalam rapat antara Komisi II DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Kamis (3/6/2021).

“Ya. Itu hasil kesepakatan tadi malam,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim, Jumat (4/6/2021).

Selain memutuskan hari pemungutan suara, rapat juga memutuskan tahapan Pemilu 2024 dimulai 25 bulan sebelum hari pemungutan suara yakni pada Maret 2022.

Rapat juga menyepakati bahwa dasar pencalonan pada Pilkada 2024 akan didasarkan pada hasil Pemilihan Legislatif 2024.

Luqman melanjutkan, DPR bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu masih akan membahas sejumlah masalah krusial terkait Pemilu 2024. Salah satunya soal masa jabatan KPU di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang akan habis pada 2023, 2024, dan 2025.

Luqman mengatakan, sebagian menganggap hal tersebut akan mengganggu pelaksanaan tahapan pemilu.

“Apakah akan diperpanjang sampai dengan 2025 semua? Atau dimajukan rekrutmennya di 2022, atau tetap sesuai periode yang berpotensi mengganggu pelaksanaan tahapan pemilu?” ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, KPU mengusulkan jadwal pemungutan suara pada Pemilu 2024 dipercepat dari yang biasanya digelar pada bulan April.

Hal ini demi efisiensi waktu lantaran pemilihan presiden dan legislatif (pemilu) digelar dalam tahun yang sama dengan pemilihan kepala daerah (pilkada).

“Kami mengusulkan pada tanggal 21 Februari 2024 untuk penyelenggaraan pemilu, dan kemudian pilkada kita laksanakan pada tanggal 20 November 2024,” kata Ketua KPU RI Ilham Saputra dalam diskusi daring yang ditayangkan YouTube Perludem, Minggu (30/5/2021). (KPC/RED)

<p>The post Pemerintah-KPU-DPR Sepakat Pilpres 2024 Digelar 28 Februari, Pilkada Serentak 27 November first appeared on Sentraltimur.com.</p>