Ia mengingatkan akurasi data harus menjadi perhatian bersama. Pemerintah desa, negeri, kelurahan, hingga kecamatan membutuhkan informasi dari masyarakat agar penyaluran bansos dapat dilakukan berdasarkan kondisi riil di lapangan. “Karena desa, negeri, kecamatan yang meminta nama, tapi masyarakat tidak berikan. Nanti sudah pembagian baru masyarakat marah kepada pemerintah,” tandas Bodewin. (RED)