AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Pemerintah Kota Ambon meminta pemerintah desa, negeri, dan kelurahan memastikan data masyarakat penerima bantuan sosial (Bansos) benar-benar akurat. Hal ini penting agar penyaluran bantuan pemerintah tepat sasaran dan benar-benar diterima warga yang membutuhkan.
Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena mengatakan, Pemkot Ambon masih menunggu data masyarakat yang dinilai layak menerima bansos dari pemerintah desa, negeri, dan kelurahan.
Menurut Bodewin, data dari tingkat paling bawah menjadi penting karena pemerintah desa, negeri, dan kelurahan dinilai lebih mengetahui kondisi masyarakat di wilayah masing-masing. “Kami masih menunggu data tersebut, supaya tidak pusing lagi dalam mendata kembali masyarakat yang layak mendapatkan bansos,” kata Bodewin kepada wartawan, Senin (28/9/2026).
Ia berharap pemerintah desa, negeri, dan kelurahan tidak sekadar menyerahkan data, tetapi terlebih dahulu memastikan nama-nama yang diusulkan benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan bantuan. “Yang saya harapkan yang membutuhkan dan layak mendapatkan bantuan sosial. Jangan sampai tidak tepat sasaran dan banyak masyarakat yang mengeluh,” ujarnya.
Pemkot Ambon tetap akan melakukan verifikasi terhadap data yang disampaikan. Karena itu, pemerintah desa, negeri, dan kelurahan diminta tidak memasukkan keluarga yang secara ekonomi tergolong mampu sebagai penerima bantuan.
“Nanti kita cek lagi. Jangan sampai pihak desa, negeri, atau kelurahan juga memberikan kepada keluarga mereka yang tidak membutuhkan, dalam hal ini mampu,” tegasnya.
Bodewin meminta masyarakat yang merasa membutuhkan bantuan agar aktif melaporkan kondisi mereka kepada pemerintah desa, negeri, atau kelurahan setempat. Menurutnya, masyarakat tidak cukup hanya menunggu bantuan, tetapi juga perlu memastikan nama mereka telah tercatat dalam data calon penerima yang disampaikan pemerintah setempat.
“Kalau ada masyarakat yang benar-benar tidak mampu dan layak mendapatkan bantuan, segera laporkan nama di desa setempat. Jangan sampai nanti nama tidak ada, baru salahkan pemerintah,” ujarnya.