MASOHI, SENTRALTIMUR.COM – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Ahmad Ajlan Alwi itu merobek dokumen pidato Penjabat Bupati Rakib Sahubawa.
Aksi ini terjadi saat rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pj bupati di gedung DPRD Malteng, Selasa (6/8/2024).
Alwi merobek lembaran pidato Sahubawa lantaran merasa kesal tidak ada kejelasan pencairan dana bansos kepada masyarakat di kecamatan Seram Utara dan Utara Barat.
Dalam rapat dengan agenda penyampaian nota pengantar Ranperda LKPJ tahun anggaran 2023 sebanyak 30 kelompok penerima bansos, termasuk gereja dan masjid hingga pertengahan 2024 belum juga menerima dana bansos.
Dalam lembaran pidato itu, Alwi mengatakan tidak ada penjelasan konkret atas anggaran yang telah ditetapkan sebagai hibah bansos. “Kenapa harus robek LKPJ, ini kelompok penerima bansos sudah ada SK, perencanaan anggaran sudah ada. Lalu LKPJ anggaran itu defisit berarti belanja terpakai habis bahkan melebihi dari yang ditetapkan. Logikanya anggaran untuk belanja bansos dan hibah ini dikemanakan,” tegasnya, Kamis (8/8/2024).
Anggota parlemen dua periode itu mempertanyakan isi pidato yang dinilai tidak menjawab kebutuhan masyarakat. “Bansos dan hibah yang seharusnya sudah sampai ke 18 kelompok penerima hibah dan 12 kelompok penerima bansos itu belum juga terealisasi,” tegas Alwi.
Wakil ketua fraksi Partai Nasdem itu kecewa tidak mendapat jawaban konkret. Sementara itu, sejak akhir 2023, beberapa perwakilan dari pihak gereja dan masjid penerima hibah mendatangi kantor DPRD Malteng di Kota Masohi.
Jarak yang mereka tempuh terbilang sangat jauh untuk sekadar mempertanyakan dana hibah yang dijanjikan pemerintah. Dan ongkos transportasi yang dikeluarkan Masyarakat terbilang cukup besar.
“Ada yang paling jauh seperti di Desa Tanah Merah, Kecamatan Seram Utara Timur Seti itu enam jam perjalanan. Sekali menumpang kendaraan ongkosnya Rp 200.000 per kepala sekali jalan. Belum lagi mereka yang datang dari perwakilan jemaat gereja di Desa Kanikeh, Seram Utara yang ada di Gunung Binaiya. Ketua majelis jemaat harus jalan kaki 80 kilometer baru bisa dapat transportasi mobil. Biaya yang tidak sedikit. Tidak ada jawaban konkret menurut beta ini LKPJ model apa,” kesal dia.