banner 728x250

Baru 2 Tersangka Korupsi Alkes, Ditreskrimsus Diminta Juga Jerat Adik Ramli Umasugi

KORUPSI ALKES
Mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buru, Ismail Umasugi. (ISTIMEWA)
◀ sentraltimur.com
SPACE IKLAN (468px X 60px) Hubungi: 0811-4715-888

AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku telah menetapkan dua tersangka kasus korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) Dinas Kesehatan Kabupaten Buru.

Proyek Alkes ini merupakan penunjang medis fasilitas pelayanan kesehatan mini central oxygen system dianggarkan tahun 2021.

Kedua tersangka adalah Djumadi Sukadi selaku mantan Kasubbag Perencanaan dan Keuangan serta Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-OPD) Dinas Kesehatan (Dinkes) Buru. Dan Direktur CV Sani Medika Jaya, Atok Suwarto. Dua tersangka ini telah dijebloskan di Rutan Polda Maluku pada awal Oktober 2024.

Anggaran pengadaan alkes tahun anggaran 2021 sebesar Rp9 miliar. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Maluku menemukan total keseluruhan kerugian negara sebesar Rp3,2 miliar, dan setelah dipotong pajak kerugian bersih mencapai Rp2,8 miliar.

Baca juga :  FMT Maluku Soroti Pelayanan Cantika 11, Desak Pengawasan HPH dan Proyek Masela Prioritaskan Warga Lokal

Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku diminta proses penyidikan tidak berhenti hanya pada penetapan dua tersangka tersebut. “Jika penyidikan dikembangkan, penyidik dapat menemukan ada pihak lain yang ikut terlibat dalam kasus ini,” ujar sumber sentraltimur.com di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru melalui telepon, Rabu (30/10/2024).

Dia berharap penyidik tidak tebang pilih dalam penegakan hukum khususnya penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Alkes di Dinas Kesehatan Buru.

ASN Pemkab Buru ini mengungkapkan dugaan penyalahgunaan anggaran pengadaan Alkes juga melibatkan mantan Kepala Dinas Kesehatan Buru, Ismail Umasugi. Ismail merupakan adik kandung eks bupati Buru dua periode Ramli Umasugi.

Baca juga :  Kejagung Periksa Lima Saksi, Dalami Hubungan Jenderal Listyo Sigit dengan Bos Nikel Arif Kurniawan

Dia membeberkan dalam proyek pengadaan Alkes tahun anggaran 2021, Ismail Umasugi juga selaku pejabat pembuat komitmen (PPK). “Umumnya PPK didelegasikan ke kepala bidang. Boleh saja dia (Ismail) sebagai kepala dinas merangkap PPK. Tapi tentu beban kerja dan tanggung jawabnya semakin besar,” jelasnya.

Sebagai PPK, melekat padanya sejumlah kewenangan, di antaranya menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS), menandatangani kontrak kerja dan menyetujui pencairan anggaran proyek.

✈
Ikuti Berita Sentral Timur Dapatkan berita terbaru langsung melalui Channel Telegram Sentral Timur.
Gabung Channel