Pemerintah daerah, lanjut bupati akan berupaya menutup kekurangan melalui Alokasi Dana Ohoi dari APBD sebesar Rp38,2 miliar, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp2,8 miliar, serta BPJS perangkat ohoi Rp1,2 miliar. Total dana yang mengalir ke 192 ohoi tahun ini sekitar Rp 94,3 miliar.
“Kita semua tahu ini jauh dari cukup. Tetapi saya tidak datang membawa keputusasaan. Selama tangan petani masih mau bekerja dan wisatawan masih datang, kita tidak akan pernah benar-benar miskin,” ujarnya.
Menghadapi keterbatasan anggaran, Bupati meminta setiap ohoi menetapkan tiga hingga lima program prioritas yang benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Ia menekankan pembangunan jalan usaha tani, embung pertanian, gudang penyimpanan hasil panen, serta infrastruktur pendukung wisata seperti toilet bersih, dermaga kecil, dan penunjuk arah. “Selain itu, penguatan terhadap Badan Usaha Milik Ohoi (BUMO) dan koperasi sebagai instrumen peningkatan nilai tambah hasil pertanian, sangat perlu diperhatikan,” ujarnya.
Program Vee Kesyang atau kebun bekal keluarga kembali ditekankan sebagai strategi ketahanan pangan berbasis kearifan lokal. “Program ini lahir jauh sebelum istilah ketahanan pangan populer secara nasional. Pertama-tama untuk memastikan setiap keluarga punya cukup makan,” katanya.
Thaher juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas kecamatan. Petani di KKT dan KKTS didorong menjadi pemasok utama kebutuhan pangan sektor pariwisata di Manyeuw, sementara pelaku wisata memasarkan produk olahan lokal sebagai bagian dari paket destinasi.
Ia meminta peningkatan kapasitas sumber daya manusia, mulai dari petani yang memahami pengolahan hasil panen bernilai tambah, pemuda terlatih sebagai pemandu wisata profesional, hingga pelaku UMKM yang mampu mengemas produk sesuai standar pasar.
“Musrenbang yang bermakna bukan yang panjang daftarnya, tetapi yang tajam prioritasnya,” ungkapnya.
Bupati mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan tradisi lokal, termasuk praktik sasi sebagai warisan leluhur Kei.