LANGGUR, SENTRALTIMUR.COM – Bupati Maluku Tenggara, M. Thaher Hanubun menekankan pentingnya integrasi sektor pertanian dan pariwisata dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tiga kecamatan, yaitu Kei Kecil Timur (KKT), Kei Kecil Timur Selatan (KKTS), dan Manyeuw.
Bupati Thaher menyatakan KKT dan KKTS merupakan lumbung pangan daerah, sementara Manyeuw adalah gerbang pariwisata Maluku Tenggara. Ketiga kecamatan merupakan satu ekosistem pembangunan yang tak terpisahkan.
“Tantangan dan potensi kalian saling terhubung. Masa depan ketiga kecamatan ini akan lebih kuat jika dibangun bersama,” ujar Bupati, Senin (2/3/2026).
KKT dan KKTS menjadi benteng ketahanan pangan dengan produksi jagung, ubi kayu, dan kelapa yang menopang kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, Manyeuw menyimpan daya tarik wisata kelas dunia seperti Pantai Ngurbloat dengan pasir putihnya yang dikenal sebagai salah satu yang terhalus di Indonesia.
“Ketika wisatawan datang ke Ngurbloat, mereka membutuhkan pangan lokal. Dan pangan itu datang dari tanah-tanah di KKT dan KKTS. Inilah satu ekosistem pangan menyangga pariwisata, pariwisata mengangkat nilai pangan,” kata bupati.
Data Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menunjukkan kunjungan wisatawan meningkat signifikan, dari 18.264 orang pada 2020 menjadi 129.300 orang pada 2024. Rata-rata lama tinggal wisatawan dilaporkan ikut naik.
Hanubun menilai tren tersebut membuka peluang besar bagi pengembangan ekonomi kreatif berbasis pangan lokal. Produk seperti keripik ubi, tepung jagung, hingga kuliner tradisional Kei yang dikemas modern dinilai berpotensi menjadi oleh-oleh khas destinasi. “Tidak ada kecamatan yang miskin di Maluku Tenggara. Yang ada hanyalah potensi yang belum dikelola maksimal,” tegasnya.
Bupati memuji prestasi Desa Wisata Ohoi Ngilngof yang meraih penghargaan nasional dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai bukti bahwa potensi lokal mampu bersaing di tingkat nasional.
Di tengah optimisme, Bupati Thaher mengakui adanya tekanan fiskal serius akibat pemangkasan Dana Desa tahun 2026. Alokasi awal sebesar Rp121,6 miliar untuk 190 ohoi pada Oktober 2025 dipotong menjadi Rp52,1 miliar berdasarkan PMK Nomor 7 Tahun 2026 turun sekitar 58%.