MASOHI, SENTRALTIMUR.COM – DPRD Maluku Tengah bakal memanggil Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) membahas manajemen Masohi Plaza (Maplaz).
Rencana itu disampaikan Anggota Komisi II DPRD Maluku Tengah, Hasan Alkatiri, Jumat (19/6/2024). ”Insya Allah nanti kami usulkan ketua komisi yang baru untuk memanggil Disperindag. Kita diskusi untuk menyelesaikan problematika yang terjadi di Maplaz,” ujar Politisi Partai Golkar itu.
Kondisi terkini Maplaz harus diurai sehingga bisa dimanfaatkan dan berkontribusi untuk pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah (PAD).
Alkatiri menilai Maplaz saatnya rehabilitasi ringan khusus di lantai 3 dan lantai 4 lantaran sudah banyak plafon yang bocor. ”Jadi di rapat itulah nanti kita suruh menghitung. Insya Allah hendak bikin perubahan kita bisa bicarakan sama bupati agar bagaimana bisa tercapai,” tuturnya.
Alkatiri menyarankan agar Pemda Malteng melakukan kontrak dengan pihak ketiga agar pengelolaan Maplaz lebih baik. ”Lebih bagusnya Pemda melakukan kontrak karya atau (manajemennya) pada pihak ketiga,” tukasnya.
Kontrak karya itu berguna agar biaya pemeliharaan ditanggung pihak ketiga dan Pemda mendapatkan bagian (retribusi) dari kontrak tersebut. ”Itu lebih ikhtiar, bahkan saya pernah menyampaikan sama pak wakil dan beliau punya pemikiran yg sama. InsyaAllah nanti kita dorong sama-sama kalau bisa ini diserahkan pada pihak ketiga, dan pihak ketiga yang mengelola, dan kita mendapatkan retribusi,” kata Alkatiri.
DPRD menganggap Maplaz merupakan ikon Masohi, terlebih direhabilitasi dengan anggaran yang fantastis dan harapannya masih menjadi ikon. ”Dan kalau ini digarap pihak ketiga bisa jadi ikon karena manajerialnya itu bisa dikelola dengan baik. Karena kalau di dinas bukan kita bilang mereka tidak mampu untuk manajerial,” katanya.
Tetapi dengan konsentrasi Disperindag begitu banyak pasti kewalahan. Harapannya jika ada rapat-rapat pimpinan DPRD, diberi masukan untuk bangun komunikasi dengan bupati agar Maplaz dikelola oleh pihak ketiga. ”Saya melihat Maplaz perawatannya tidak efisien, kemungkinan terkendala efisiensi ini akhirnya biaya perawatan tidak ada,” kata politisi Partai Golkar. (RED)