MASOHI, SENTRALTIMUR.COM – Anggota DPRD Maluku Tengah Zain Letahit angkat bicara terkait rencana pengoperasian Blok Minyak dan Gas (Migas) Binaiya di wilayah perairan utara hingga timur Pulau Seram.
Dia menekankan pentingnya transparansi dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat pesisir dalam pelaksanaan investasi tersebut. Politisi Partai Gerindra meminta Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Pusat untuk memastikan regulasi dijalankan secara ketat serta memperhatikan aspek sosial dan lingkungan.
Letahit menyoroti pentingnya kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) agar potensi kerusakan ekosistem dapat diminimalisir. “Kehadiran Blok Migas Binaiya memiliki potensi besar dalam mendorong pembangunan sektor energi, namun perlu diiringi dengan langkah-langkah yang berkelanjutan,” kata Letahit pada 11 Juni 2025.
Sebelumnya, PT Pertamina Hulu Energi (PHE) bersama Petronas dan SK Earthon resmi menandatangani kontrak Production Sharing Contract (PSC) untuk wilayah kerja Binaiya dalam ajang The 49th IPA Convention & Exhibition di ICE BSD, Tangerang.
Penandatanganan ini disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Selain Blok Binaiya, pemerintah juga menandatangani kontrak kerja sama untuk Blok Serpang dan Kojo.
Blok Binaiya merupakan hasil lelang Indonesia Petroleum Bidding Round (IPBR) 2024, lokasi di lepas pantai Pulau Seram seluas 8.483,92 kilometer persegi. Konsorsium berkomitmen menginvestasikan USD 6,5 juta untuk kegiatan eksplorasi selama tiga tahun, termasuk studi geologi, geofisika, dan survei seismik 3D seluas 400 km².
PHE akan bertindak sebagai operator dengan skema cost recovery dan kontrak selama 30 tahun. Sebelum penandatanganan kontrak, konsorsium telah memenuhi kewajiban finansial awal, termasuk bonus tanda tangan sebesar USD 200.000.
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyaksikan penandatanganan perjanjian komersial kontrak bagi hasil untuk Blok Binaiya. Lewerissa menyatakan proyek migas Blok Binaiya diharapkan dapat membantu menambah kapasitas produksi minyak nasional dan menciptakan lapangan kerja di daerah.