AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Sebanyak 136 desa di Maluku belum menikmati pasokan listrik. Fakta ini disampaikan General Manager PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara, Awat Tuhuloula dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPRD Maluku.
Tuhuloula menyampaikan hingga tahun 2024, PLN mencatat masih ada puluhan desa di berbagai kabupaten di Maluku yang belum terjangkau jaringan listrik, terutama desa-desa terpencil dan terluar yang secara geografis sulit diakses.
“Jumlah desa yang belum terlistriki saat ini tercatat sebanyak 136 desa. Kami menyadari bahwa listrik adalah kebutuhan dasar masyarakat, namun upaya untuk melistriki seluruh desa memerlukan proses bertahap, dukungan anggaran, serta tantangan teknis dan geografis yang harus diatasi,” jelasnya pada 6 Mei 2025.
Untuk mengatasi masalah tersebut, PLN telah menyusun rencana bertahap menyambungkan jaringan listrik ke desa-desa tersebut. Program ini akan dilaksanakan mulai tahun 2025 dan ditargetkan selesai pada tahun 2027.
Tahun 2025 sebanyak 50 desa mulai dialiri listrik, 2026 sejumlah 42 desa dan 44 desa di tahun 2027.
Menurut Tuhuloula, prioritas desa-desa yang akan dilistriki ditentukan berdasarkan kesiapan infrastruktur, jumlah penduduk, dan pertimbangan teknis lainnya. “Kami mohon dukungan semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat agar proses ini berjalan lancar. Kami juga mengimbau masyarakat untuk bersabar dan mendukung proses pembangunan infrastruktur listrik ini,” ujarnya.
Komisi II DPRD Maluku menegaskan komitmennya untuk mengawal dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya di desa-desa yang belum mendapatkan akses listrik. “Kami memahami bahwa listrik bukan hanya soal penerangan, tetapi juga soal pendidikan, kesehatan, dan perekonomian warga. Karena itu, Komisi II akan terus mengawasi dan mendorong agar proses elektrifikasi ini dilakukan secara adil dan tepat waktu,” ujar perwakilan Komisi II.
DPRD juga meminta PLN transparan dalam menyampaikan progres pembangunan serta membuka ruang koordinasi yang lebih intensif dengan pemerintah kabupaten/kota agar program ini tidak mengalami hambatan birokrasi.