AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Setelah dicopot dari jabatannya, mantan Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Salmin Saleh terancam diberhentikan dari Aparatur Sipil Negara atau ASN.
Salmin terancam dipecat dari ASN seturut kasus dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Dia telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di sel tahanan Polresta Pulau Ambon.
Plh Sekda Maluku Suryadi Sabirin menegaskan Pemerintah Provinsi Maluku telah memberhentikan Salmin dari jabatannya sebagai Sekretaris Dinas Pariwisata Maluku.
Pencopotan Salmin dari jabatannya itu dilakukan seusai tim penegak disiplin ASN Pemprov Maluku melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan atas kasus tersebut. “Pemda sudah tindaklanjuti, sudah memberhentikan sementara SS (Salmin Saleh) dari Sekretaris Dinas,” kata Suryadi kepada sentraltimur.com, Kamis (19/9/2024).
Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, namun hingga kini Salmin masih berstatus sebagai ASN Pemprov Maluku. Dia belum dipecat dari ASN lantaran belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Suryadi menjelaskan apabila sudah ada putusan dari pengadilan, Pemprov Maluku akan mengambil keputusan. Menurutnya bila nantinya pengadilan menghukum Salmin dengan hukuman di bawah dua tahun penjara, sesuai ketentuan yang bersangkutan tidak akan dipecat dari ASN. “Kalau hukumannya di bawah dua tahun dia tak bisa dipecat, tapi kalau hukumannya di atas dua tahun, aturan ASN itu dia dipecat, ” katanya.
Suryadi menjelaskan pemecatan seseorang dari ASN secara khusus telah diatur dalam Pasal 87 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Pemecatan ASN juga diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
Selanjutnya Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian pegawai negeri Sipil, Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun tentang pemberhentian dan pemberhentian sementara pegawai negeri sipil dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969.
Penyidik Polresta Ambon menjerat Salmin dengan Pasal 81 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tersangka terancam pidana penjara paling lama 15 tahun.