banner 728x250

Jalan Rusak Telan Korban, Pejabat Terancam Dipidana

  • Bagikan
JALAN PEJABAT
Jalan rusak di kawasan Kebun Cengkeh hingga Kanawa, kota Ambon mengancam keselamatan pengendara kendaraan bermotor. (FOTO: SENTRALTIMUR.COM)
banner 468x60

JAKARTA, SENTRALTIMUR.COM – Mahkamah Agung (MA) mendorong sanksi pidana bagi pejabat dalam kasus kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak.

MA meminta penyidik kepolisian tidak ragu menerapkan pasal pidana bagi penyelenggara jalan yang abai mengawasi jalan rusak hingga membuat kecelakaan lalu lintas.

Ancaman hukuman dalam Pasal 273 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maksimal 5 tahun penjara. Lalu siapa pejabat yang dimaksud?

“Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (UU Jalan), dalam Pasal 1 angka 14, penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan UU Jalan adalah pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota,” kata anggota Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia (TAPHI), Indra Rusmi dalam keterangan tertulis, Senin (8/8/2022).

Indra menyatakan penyelenggara jalan yang dimaksud masih bersifat sumir dan tidak jelas siapa yang dimaksud. “Memang tidak tegas dalam UU Jalan Pemerintah di saat ada masalah kerusakan jalan atau tidak ada rambu di jalan yang telah dibangun,” ujar Indra menukil detik.com.

Sebab, dalam membangun jalan, pemerintah bekerja sama dengan pihak kontraktor untuk pembangunan jalan. Dia mengatakan hal itu membuat pemerintah bisa mengalihkan tanggung jawab kerusakan jalan ke pihak kontraktor jika memang diatur dalam kontrak.

“Nah, kalau ada kesepakatan pengalihan tanggung jawab kerusakan ada di pihak kontraktor tersebut, otomatis bisa dikatakan pemerintah akan mengalihkan jika ada pertanggungjawaban hukum tersebut karena adanya hubungan hukum yang mengikat,” ujarnya.

Apabila secara kesepakatan tersebut dialihkan, Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUHPerdata berlaku. Karena pemerintah memberikan perintah kerja untuk mengawas. Sehingga, menurut Indra, sebaiknya dipertegas dalam UU Jalan.

“Yaitu mengenai pertanggungjawaban hukum dikenakan kepada semua pejabat pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, yang memiliki wewenang dalam penyelenggara jalan,” ucap Indra.

Anggota TAPHI lainnya, Asep Dedi, mengatakan pemerintah terkesan abai terhadap Pasal 273 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan itu.

“Kalau dalam ketentuan ini sudah jelas, apabila ada jalan yang rusak dan menimbulkan kecelakaan bagi pengendara, pejabat setempat tersebut harus bertanggungjawab atas jalan yang rusak. Kita ketahui bersama selama ini pejabat setempat, di mana ada jalan yang rusak, terkesan mengabaikan dan tidak segera memperbaiki. Padahal itu membahayakan pengendara,” ujar Asep.

TAPHI mengusulkan agar Presiden menambahkan ketentuan dalam UU Jalan agar tegas pertanggungjawaban hukum dari pejabat pemerintah yang berwenang, dan juga mengenai sanksi pidananya.

“Kalaupun tidak ada inisiatif dari Presiden untuk menambah ketentuan pertanggungjawaban hukum kepada pejabat pemerintah yang berwenang sebagai penyelenggara jalan, maka TAPHI akan berencana uji materi UU Jalan tersebut,” ujar anggota TAPHI, Johan Imanuel.

Ini Kata Mahkamah Agung

Menurut Mahkamah Agung sanksi pidana bagi pejabat dalam lakalantas akibat jalan rusak sesuai dengan Pasal 273 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara.
Bunyi lengkap Pasal 273 adalah:

  • Bagikan