banner 728x250

Kalah Cepat! Maluku Utara Terima Siswa Baru dan Bangun Sekolah Rakyat, Pemprov Maluku Belum Siapkan Lahan

SEKOLAH RAKYAT
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mendampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico dan rombongan meninjau persiapan pelaksanaan Sekolah Rakyat di Kota Sofifi, Minggu (25/5/2025). (ISTIMEWA)
banner 468x60

AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) siap menyambut program Sekolah Rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Pemprov Malut bahkan telah menyiapkan lahan seluas 8 hektare di Desa Rioribati, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat.

Pembangunan gedung Sekolah Rakyat menelan anggaran sebesar Rp 200 miliar dijadwalkan akan mulai dilakukan pada Juni 2025 dan ditargetkan rampung Juni 2026.

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico meninjau persiapan pelaksanaan Sekolah Rakyat di Malut pada Minggu (25/5/2025).

Dalam kunjungannya, Robben mengapresiasi Gubernur Malut Sherly Tjoanda lantaran sigap menyiapkan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. “Ini salah satu contoh yang baik, terima kasih Ibu Gubernur telah menyiapkan lahan yang begitu besar 8 hektare,” kata Robben dalam rilisnya, Senin (26/5/2027).

Menurutnya, Malut merupakan salah satu daerah yang siap menyambut program Sekolah Rakyat. “Ini gagasan Pak Presiden Prabowo dalam rangka memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang saat ini bersama kementerian/lembaga dan Pemda untuk menyiapkan Sekolah Rakyat,” ujarnya.

Sekolah Rakyat terdiri dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Seluruh operasionalnya dibiayai 100 persen melalui APBN. Program ini dirancang untuk memberikan akses pendidikan kepada anak-anak dari keluarga miskin yang berada di Desil 1 dan Desil 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Malut akan mulai menerima peserta didik baru pada tahun ajaran 2025/2026. Pada tahap awal atau bersifat sementara, kegiatan belajar-mengajar jenjang SMP bakal dilaksanakan di Sentra Wasana Bahagia Ternate. Selanjutnya, tingkat SMA akan memanfaatkan Gedung Rehabilitasi Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dan Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) di Kota Sofifi.

“Tahun depan anak-anak akan lebih nyaman bersekolah di sini (Sekolah Rakyat). Minimal satu sekolah per provinsi. Kalau punya lahan lebih, kenapa tidak?” kata Robben.

Data dari BPS menunjukkan masih banyak anak-anak Indonesia yang belum bersekolah. Hal ini kata Robben menjadi latar belakang penting program Sekolah Rakyat sebagai solusi jangka panjang.

Ikuti berita sentraltimur.com di Channel Telegram