AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Pemerintah daerah berkutat dengan keterbatasan fiskal yang menghambat proses pembangunan. Namun, anggaran yang terbatas tidak menyurut semangat para kepala daerah membangun daerahnya kearah yang lebih baik, utamanya kepentingan rakyat.
Demikian disampaikan Bupati Maluku Barat Daya (MBD), Benyamin Thomas Noach menyampaikan pidato pengantar rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2026 dalam rapat paripurna istimewa ke-I DPRD MBD masa sidang III tahun sidang 2026, Senin (21/9/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD MBD Petrus A. Tunay, dihadiri Bupati MBD, Sekretaris Daerah, pimpinan OPD, anggota DPRD, jurnalis dan undangan lainnya.
Ketua DPRD MBD menyampaikan perubahan KUA-PPAS diperlukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan kondisi sosial ekonomi daerah, perubahan fiskal, pergeseran prioritas belanja, serta evaluasi capaian pendapatan daerah.
Ia juga meminta pemerintah daerah, badan anggaran DPRD, dan tim anggaran pemerintah daerah melaksanakan pembahasan secara efektif sesuai jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan.
Bupati MBD dalam pidato pengantarnya menyampaikan penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 memperhatikan perkembangan pelaksanaan APBD tahun berjalan, perubahan asumsi pendapatan dan belanja, kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, serta dinamika kebutuhan pembangunan masyarakat.
Ia menegaskan kondisi fiskal daerah yang terbatas mengharuskan pemerintah melakukan penyesuaian dan menetapkan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat. “Efisiensi adalah bagaimana kita mengurangi yang tidak berdampak, memprioritaskan yang dibutuhkan, dan memastikan anggaran yang terbatas dapat mencapai target tujuan bersama,” ujarnya.
Keterbatasan fiskal tidak boleh menghentikan pembangunan di MBD. Pemerintah akan terus menjaga pelayanan dasar, memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, mendorong digitalisasi pelayanan, serta mengembangkan sektor pertanian, perikanan, peternakan, UMKM, infrastruktur, dan konektivitas wilayah.