banner 728x250

Maluku Jadi Provinsi Ketujuh Terapkan Aplikasi e-Perda

  • Bagikan
Provinsi Maluku
Plh Sekda Maluku Sadli Ie dan Ketua DPRD Maluku Lucky Wattumury menekan layar sentuh saat peluncuran aplikasi e-Perda kabupaten/kota se-Maluku, Jumat (29/10/2021). (FOTO: HUMAS PEMPROV MALUKU)
banner 468x60

AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Pemerintah Provinsi Maluku resmi meluncurkan penggunaan aplikasi elektronik peraturan daerah (e-Perda) kabupaten/kota se-Maluku.

Dengan peluncuran aplikasi ini, Maluku tercatat sebagai provinsi ketujuh yang telah menerapkan e-Perda.

BACA JUGA:

Menparekraf Sandiaga Puji Ambon Kota Musik Dunia – sentraltimur.com

Wujudkan Keterbukaan Informasi Publik, Kemendag Raih Anugerah “Badan Publik Informatif” Tahun 2021 – kliktimes.com

Launching berlangsung di Kantor Gubernur Maluku, Jumat (29/10/2021). Plh Sekretaris Daerah Maluku, Sadli Ie dan Ketua DPRD Maluku Lucky Wattumury menekan layar saat peluncuran aplikasi e-Perda kabupaten/kota se-Maluku.

Dirjen Otonomi Daerah Akmal Malik turut meresmikan peluncuran aplikasi secara virtual lewat platform zoom. Turut menghadiri acara launching Wakil Gubernur Maluku Barnabas Nathaniel Orno secara virtual, pimpinan instansi vertikal, perbankan, dan pimpinan OPD.

Mewakili Gubernur Maluku Murad Ismail, Orno menyampaikan apresiasi yang tinggi dan menyambut baik gagasan inovasi oleh Kemendagri melalui Ditjen Otda.

“Atas nama pemerintah daerah provinsi Maluku, saya sampaikan apresiasi yang tinggi kepada Kemendagri melalui Ditjen Otda. Dengan penerapan aplikasi e-Perda ini, kami berharap lebih bersinergi dalam hal konsultasi. Dan koordinasi, sehingga dapat memudahkan proses perancangan Perda khususnya di Maluku,” katanya.

Akmal Malik mengatakan, alasan yang mendasari terbentuknya e-Perda adalah obesitas regulasi. Selain itu, masih banyak Perda dan Perkada yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini untuk menjawab kebutuhan daerah.

“Kondisi inilah yang mendorong Bapak Presiden memberikan arahan untuk menyederhanakan pembentukan peraturan. Arahan tersebut salah satunya adalah menetapkan UU Cipta Kerja yang bertujuan untuk memangkas berbagai perundang-undangan. Termasuk perda dan perkada sehingga dapat bergerak dengan cepat mengatasi kondisi yang sangat dinamis,” katanya.

Kemudahan Bagi Daerah

Adapun aplikasi e-Perda, kata Akmal, bertujuan untuk menyediakan aplikasi layanan berbasis digital bagi pemerintah daerah secara tematik. Untuk meningkatkan dan mendayagunakan kecepatan teknologi, informasi dan komunikasi dalam hal pembinaan  dan pembentukan produk hukum daerah melalui fitur-fitur yang ada.

  • Bagikan