banner 728x250

Pembangunan Kelistrikan di Maluku Terhambat, Ini Penyebabnya

  • Bagikan
Ilustrasi perbaikan dan pemasangan jaringan listrik. (FOTO: ANTARA)
banner 468x60

AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Pembangunan kelistrikan di Provinsi Maluku belum menjangkau semua wilayah kabupaten dan kota akibat terkendala regulasi pemerintah.

“Regulasi yang mengatur penggunaan bahan bakar bio gas untuk pembangkit listrik, padahal PLN sejak 2017 sudah membangun jaringan kelistrikan pada beberapa wilayah,” kata Ketua Komisi II DPRD Maluku, Santhy Tethol di Ambon, Senin (31/5/2021).

Menurut dia, dibutuhkan anggaran Rp 6,5 miliar untuk pembelian genset, tetapi APBD Kota Tual sangat kecil  sehingga tidak mampu dengan APBD yang tidak cukup Rp1 triliun, apalagi harus menangani belanja pegawai.
“Kebutuhan Rp6,5 miliar untuk pembangunan kelistrikan ini lalu mereka mendatangi DPRD Provinsi Maluku untuk meminta uluran tangan Pemprov bersama PLN untuk mencari solusi akan kebutuhan listrik di Kota Tual,” ujar Santhy saat memimpin rapat kerja komisi dengan mitra terkait serta tim percepatan pembangunan Kota Tual.

Pemprov Maluku bersama PLN harus bersama memikirkan pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat Kota Tual, khususnya empat pulau yang ada di wilayah itu.

“Kalau pengadaan mesin sudah dilakukan sejak empat tahun lalu saat pembangunan jaringan pad 2017, maka hari ini wilayah tersebut teraliri listrik meski pun muncul regulasi baru untuk kembali ke penggunaan gas,” katanya.
Sebab saat ini PLN tidak lagi melakukan pengadaan mesin berdasarkan regulasi baru dan Pemprov Maluku juga tidak bisa sebab akan bertabrakan dengan kebijakan pusat, padahal belum 100 persen wilayah di Maluku teraliri listrik meski pun ada kawasan yang sudah dibangun infrastruktur kelistrikannya.

PLTD diesel tidak boleh digunakan


General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Maluku-Malut Muhammad Sobri menjelaskan, PLN sudah berinvestasi untuk program listrik desa tetapi di tengah jalan program yang direncanakan awal menggunakan PLTD berbahan bakar diesel tidak boleh digunakan lagi setelah muncul regulasi yang menghapuskannya.
PLN juga membangun jaringan, gardu listrik dan perangkat pendukung lainnya tentu pengadaanya secara terpisah.

Ada 97 lokasi yang secara nasional diketahui tetapi pemerintah melalui Kementerian ESDM mengeluarkan diskresi untuk bisa menggunakan mesin pembangkit listrik berbahan bakar gas.
PLN juga sudah menyurati pemerintah setelah dimulainya regulasi baru tersebut pada 1 April 2021 dan mengusulkan untuk pembelian mesin pembangkit diesel berjenis B-30 dengan menggunakan bahan bakar solar.

Menurutnya, tipe mesin diesel seperti ini memiliki kapasitas yang kecil namun lebih mudah mendapatkan bahan bakarnya, dan langkah ini dilakukan karena adanya diskresi kepada PLN. Namun,  sampai saat ini belum ada jawaban resmi dari pemerintah.

  • Bagikan