AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa mendukung pembangunan National Maritime Surveillance System (NMSS) atau sistem pengawasan maritim nasional di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
“Saya pastikan kebijakan Pemerintah Pusat terkait NMSS dapat diimplementasikan dengan baik di wilayah Maluku. NMSS adalah upaya untuk mengintegrasikan berbagai sistem pemantauan maritim di Indonesia guna meningkatkan keamanan dan keselamatan laut,” kata Gubernur, Senin (7/7/2025).
Gubernur didampingi Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku, Affandy Hasanusi telah menerima kunjungan Kepala Zona Badan Keamanan Laut (Bakamla) Timur, Laks. TNI I Putu Darajat pada Jumat, 4 Juni 2025.
“Bakamla menjadi garda terdepan dalam membangun dan mengoperasikan NMSS di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sebagai salah satu daerah yang bersinggungan dengan laut Australia,” ujar Gubernur.
Untuk mempercepat merealisasikan pembangunan NMSS di Maluku, Gubernur mengambil peran yang sangat penting dalam mendorong ketersediaan lahan dengan menyurati Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ketersediaan lahan menjadi persyaratan utama dalam pembangunan Pengawasan Maritim Nasional.
“Bupati Kepulauan Tanimbar telah melakukan penandatanganan hibah lahan bersama Kepala Zona Bakamla Timur yang menandai Sistem Pengawasan Maritim Nasional akan dibangun di Provinsi Maluku, tepatnya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar” ujarnya.
Sistem ini akan sangat membantu dalam deteksi dan pencegahan kegiatan ilegal seperti pembajakan, penyelundupan, dan penangkapan ikan ilegal, serta memberikan informasi yang akurat untuk operasi pencarian dan penyelamatan.
“Dengan adanya sistem pemantauan maritim nasional yang terintegrasi secara real time, Indonesia dapat meningkatkan keamanan, keselamatan, dan efisiensi di wilayah lautnya, serta melindungi sumber daya alam dan lingkungan lautnya, sehingga dapat memberikan dampak bagi pembangunan di Provinsi Maluku,” ujar Gubernur. (RED)