Sesumbar Murad bahwa Sadali sebagai Pj gubernur Maluku bukan hanya sekali diucapkan. Di beberapa kesempatan dia selalu mengulangi ucapannya. Dan itu diduga diucapkan sebelum sidang TPA.
Keyakinan itu disampaikan masih dalam suasana Idul Fitri, usai menghadiri halal bihalal di Kanwil Kementerian Agama Maluku dan reuni bersama alumni SMA Negeri 2 Ambon.
“Setelah menghadiri halal bihalal di Kanwil Kementerian Agama, Pak Murad mengatakan Pak Sekda akan menjadi Pj gubernur. Dan beliau mengajak pimpinan OPD dan ASN Pemprov Maluku yang hadir pada acara itu merayakan HUT istri Sekda (Nita bin Umar) di kediaman Sekda,” ujar sumber di kantor gubernur Maluku, Rabu.
Klaim Murad bahwa Sadali Pj gubernur Maluku hingga kemarin belum terbukti. Kabarnya masih terjadi tarik menarik antara dua kubu di Istana Negara yang menginginkan Sadali atau Pakel sebagai Pj gubernur Maluku. Itu sebabnya presiden belum menerbitkan SK Pj gubernur Maluku.
Tak Sesuai Mekanisme
Menguatnya nama Sadali sebagai Pj gubernur bukan hanya mengejutkan publik tapi juga DPRD Maluku. Bukan tanpa sebab, nama Plt Kepala Dinas Kehutanan Maluku itu tidak diusulkan DPRD Maluku ke Mendagri.
Ketika itu DPRD telah telah memperpanjang pendaftaran calon Pj gubernur, tapi hingga hari terakhir pendaftaran, November 2023, Sadali tidak mendaftar. Anehnya, nama Sadali diselundupkan gubernur ke Mendagri sebagai calon Pj gubernur.
“Gubernur tidak punya kewenangan mengusulkan nama Pj gubernur ke Mendagri. Dalam ketentuan, gubenur diberikan kewenangan hanya mengusulkan calon Pj bupati atau Pj wali kota,” kata sejumlah anggota DPRD Maluku.
Menurut mereka bukan menjadi kebiasaan Mendagri mengusulkan penjabat di daerah sebagai Pj gubernur ke presiden. “Ini sesuatu yang tidak biasa, karena usulan pejabat daerah itu diusulkan DPRD Maluku setelah melalui proses seleksi atau penjaringan calon Pj gubernur. Biasanya Mendagri mengusulkan pejabat eselon I kementerian atau lembaga (calon Pj gubernur). Sebenarnya ada apa, (Sadali diusulkan calon Pj gubernur)? Karena ini tidak biasa dilakukan Mendagri,” ujarnya.
Munculnya nama Sadali sebagai calon Pj gubernur menuai kontroversi. Selain tidak sesuai mekanisme (melalui proses seleksi di DPRD Maluku), Sadali dihadapkan dengan dua kasus dugaan korupsi.
Kejaksaan Tinggi Maluku membidik Sadali Ie dalam kasus dugaan korupsi proyek reboisasi di kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2022. Dan kasus dugaan korupsi penggunaan anggaran Covid-19 di Pemprov Maluku.
Sadali sempat dipanggil untuk dimintai klarifikasi oleh tim jaksa pada Oktober 2023, tapi mangkir. Hingga hari ini, dia tidak kunjung dipanggil untuk dimintai keterangan.
“Menjadi pertanyaan kami, Sadali mangkir sejak Oktober 2023, namun kenapa sekarang tidak dipanggil lagi oleh Kejati Maluku untuk dimintai keterangan?,” kata sejumlah anggota DPRD Maluku. (ANO)
Ikuti berita sentraltimur.com di Google News