TIAKUR, SENTRALTIMUR.COM – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini bersama Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto meresmikan 11 Mal Pelayanan Publik (MPP) serentak di Jakarta, Rabu (24/9/2025).
MPP tersebut berada di Kabupaten Simalungun, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Musi Banyuasin, Kota Cirebon, Kabupaten Kediri,Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dan Kabupaten Mimika.
Dengan diresmikannya 11 MPP baru hari ini, jumlah MPP menjadi 296 MPP atau 58 persen pemerintah daerah yang menyelenggarakan MPP di seluruh Indonesia.
Menteri Rini berharap kehadiran MPP tidak hanya menambah angka, tetapi meneguhkan komitmen bahwa MPP adalah ruang kolaborasi dan simbol pelayanan publik masa depan.
Usai peresmian MPP secara hybrid, kegiatan dilanjutkan dengan knowledge sharing penguatan kolaborasi kementerian/lembaga dalam penyelenggaraan MPP.
Sharing knowledge menghadirkan Co-founder & Chief of Growth Officer Think Policy Florida Andriana serta Ketua Umum Ikatan Nasional Analis Kebijakan (INAKI) Imam Gunarto sebagai narasumber.
Dalam sesi wawancara Bupati MBD, Benyamin Thomas Noach mengatakan MPP di MBD sudah beroperasi selama dua bulan dengan tujuh instansi dan 32 layanan.
Bupati mengundang kehadiran Menteri PANRB, Rini Widyantini mengunjungi MPP di MBD secara langsung. “Mohon izin, kalau Ibu ada waktu, berkenaan berkunjunglah ke tempat kami biar memberikan semangat kepada kami di sini,” ajak Bupati Noach.
MenPANRB Rini Widyantini menyampaikan apresiasi yang tinggi bagi Pemerintah Kabupaten MBD atas komitmennya untuk lebih mendekatkan pelayanannya kepada masyarakat. “Tentunya sebagai MPP pertama di Provinsi Maluku, saya berikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas komitmen mendekatkan pelayanan ke masyarakat,” ungkapnya.
Rini menyampaikan salam hormat dan semangat bagi pemerintah daerah dan petugas MPP. Walaupun layanan masih sedikit, tidak mengapa nanti lama-lama akan diperbanyak, yang utamanya semua masyarakat terlayani.