Komisioner KPU Maluku Bidang Hukum dan Pengawasan Syarif Mahulauw mengatakan bagi masyarakat yang namanya belum terdaftar di DPT agar melapor ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau pemerintah desa setempat.

“Kepada masyarakat yang namanya belum terdaftar di DPT bisa segera melapor ke PPS atau pemerintah desa,” kata Syarif kepada awak media di Ambon, Jumat (16/8/2024).

Caranya, bagi warga yang namanya belum terdaftar di DPT wajib membawa KTP dan menunjukkannya ke petugas PPS atau pemerintah desa untuk diproses lebih lanjut. “Laporan disampaikan dengan menunjukkan KTP,” ujarnya.

Syarif mengajak masyarakat Maluku ikut berpartisipasi aktif menggunakan hak pilihnya dengan baik saat Pilkada, 27 November 2024. “Jadi apabila ada yang belum tercover agar segera disampaikan, karena partisipasi masyarakat dalam mensukseskan Pilkada serentak di wilayah Maluku sangat diharapkan,” jelasnya.

Sedangkan perihal penyaluran logistik Pilkada di Maluku, KPU telah berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk kelancaran distribusi logistik.

Syarif bilang kerjasama dengan pihak lain untuk penyaluran logistik Pilkada penting dilakukan mengingat kondisi geografis Maluku berbeda dengan daerah lain. “KPU Maluku telah mengantisipasinya melakukan kerjasama dengan Polri dan TNI di daerah-daerah untuk kelancaran distribusi logistik Pemilu,” jelas Syarif. (MAN)

Ikuti berita sentraltimur.com di Google News

<p>The post KPU Maluku Minta Warga Belum Terdaftar DPT Lapor ke Pemerintah Desa first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Klarifikasi terhadap calon anggota DPD RI daerah pemilihan Maluku nomor urut 10 ini menindaklanjuti instruksi KPU Republik Indonesia melalui surat nomor 942/PL.01.9SD/05/2024 tanggal 13 Juni 2024 perihal Klarifikasi Pengunduran Diri Calon Anggota DPD RI kepada KPU Provinsi Maluku.

“KPU Provinsi Maluku telah melakukan klarifikasi kepada calon anggota DPD RI (terpilih) yang mengundurkan diri atas nama Mirati Dewaningsih di kediamannya di Jakarta, tanggal 21 Juni 2024,” kata Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Maluku Almudatsir Zain Sangadji, Sabtu (22/6/2024).

Klarifikasi dilakukan untuk memastikan kebenaran pengunduran diri Mirati sebagaimana dibuktikan dengan surat pengunduran diri yang disampaikan kepada KPU RI tertanggal 28 Mei 2024.

Dalam proses klarifikasi istri anggota DPR RI Abdullah Tiuasikal ini membenarkan pengunduran dirinya, disertai dengan bukti surat dan tanda terima penyampaian surat pengunduran diri kepada KPU RI. 

“Hasil klarifikasi kami tuangkan dalam berita acara disertai bukti dokumen pengunduran diri. Berita acara ditandatangani bersama dengan calon anggota DPD yang bersangkutan,” jelas Ongen, sapaan Almudatsir.

Selanjutanya KPU Maluku menyampaikan laporan kepada KPU RI dengan melampirkan berita acara hasil klarifikasi untuk menjadi bahan pertimbangan dalam memutuskan keadaan atau status pengunduran diri Mirati.

Sebagaimana diketahui, Mirati mundur dari kursi senator setelah memutuskan maju di Pilkada Maluku Tengah 2024.

Berlaga di Pilkada Malteng, Mirati mendaftar sebagai bakal calon bupati di Partai Demokrat, Perindo, Gerindra, PDI Perjuangan, NasDem, PKB dan PPP.

Mirati adalah peraih suara terbanyak keempat anggota DPD RI Dapil Maluku hasil Pemilu Legislatif 2024. Dia memperoleh 85.690 suara.

Tiga peraih suara terbanyak lainnya yakni Novita Anakota, Anna Latuconsina dan Bisri A. Latuconsina.

Mundurnya Mirati memuluskan langkah Nono Sampono sebagai anggota DPD RI periode 2024-2029.  Nono gagal melenggang menjadi senator setelah hanya meraih 84.660 suara pada Pemilu 2024.  Hal itu berdasarkan hasil rakapitulasi penghitungan perolehan suara DPD di tingkat KPU Maluku.

Jumlah suara Nono yang kini menjabat Wakil Ketua DPD RI 2019-2024 itu berada di urutan kelima setelah Mirati. Mirati mengumpulkan 85.690 suara. Selisih 1.030 suara dari Nono.

Ini Kata Mirati

Mirati mengatakan keputusannya mundur dari kursi senator didorong aspirasi dan masukan dari masyarakat untuk memimpin Kabupaten Maluku Tengah periode 2024-2029 sebagai bupati.

“Atas itu, saat ini saya telah mendaftarkan diri pada sejumlah partai politik sebagai calon bupati Maluku Tengah dalam Pilkada 2024,” kata Mirati, Kamis (20/6/2024).

<p>The post KPU Maluku Klarifikasi Pengunduran Diri Mirati, Nono Lolos DPD RI first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan batas waktu penyerahan syarat dukungan calon nonpartai mulai 8 – 12 Mei 2024, sebagimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024.

Namun hingga batas waktu pendaftaran Minggu (12/5/2024) pukul 23.59 WIT, tidak ada satu pun bakal calon independen yang menyerahkan syarat dukungan ke KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Hingga penutupan pendaftaran tak ada calon perseorangan yang mendaftarkan diri ke KPU. Jadi sudah dipastikan tidak ada calon perseorangan pada Pilkada serentak 2024 di Maluku,” kata Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Maluku Almudatsir Sangadji kepada sentraltimur.com, Selasaa (14/5/2024).

Pasal 41 ayat 1 dan 2  UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Almudatsir menjelaskan syarat pendaftaran bagi pasangan calon independen berdasarkan jumlah penduduk dalam daftar pemilih tetap atau DPT harus didukung 6,5 – 10 persen dari jumlah DPT terakhir.

Sesuai ketentuan untuk maju pemilihan gubernur 2024 jalur independen, dibutuhkan minimal adalah 10 persen dari jumlah DPT atau sebanyak 134.102 dukungan yang tersebar di 6 dari 11 kabupaten/kota di Maluku.

Selanjutnya Pilkada Maluku Tengah minimal 8,5 persen dari DPT atau sebanyak 26.252 dukungan; Kota Ambon 8,5 persen dari DPT atau sebanyak 21.452 dukungan;  Maluku Tenggara 10 persen dari DPT atau 9.058 dukungan.

Kepulauan Tanimbar 10 persen dari DPT atau 8.834 dukungan; Buru 10 persen dari DPT atau 9.560 dukungan; Seram Bagian Timur 10 persen dari DPT atau 10.727 dukungan; Seram Bagian Barat 10 persen dari DPT atau 14.934 dukungan.

Berikut, Kepulauan Aru 10 persen dari DPT atau 7.197 dukungan;  Maluku Barat Daya 10 persen dari DPT atau 6.211 dukungan;  Buru Selatan 10 persen dari DPT atau 5.196 dukungan; dan kota Tual 10 persen dari DPT atau sebanyak 6.266 dukungan.

“Sebanyak 1 provinsi, 9 kabupaten dan 2 kota menyelenggarakan Pilkada serentak di Maluku pada 27 November 2024,” kata Ongen, sapaan Almudatsir.

Selama masa penyerahan sesuai laporan KPU kabupaten/kota potensi penyerahan dukungan bakal Paslon perseorangan terdapat di kabupaten Maluku Tengah, Buru, Maluku Tenggara dan Seram Bagian Barat.

Bahkan di Maluku Tenggara salah satu bakal Paslon perseorangan sudah mengkonfirmasi akan menyerahkan dukungan  pada hari terakhir penyerahan, 12 Mei 2024 pukul 21.30 WIT, namun tidak jadi dilaksanakan.

“Di kabupaten Buru, bakal Paslon perseorangan telah mengumpulkan dukungan warga, namun di hari terakhir menyampaikan surat pembatalan atau tidak menyerahkan syarat dukungan,” ujar Ongen.  

<p>The post Pilkada Serentak di Maluku Tanpa Calon Perseorangan first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Lima komisioner tersebut ditahan setelah penyidik Polres Aru menyerahkan tersangka dan barang bukti ke Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aru, Rabu (17/1/2024).

Mereka yang ditahan adalah Ketua KPU Aru Mustafa Darakay dan empat anggota komisioner; Yosep Sudarso Labok, Kenan Rahalus, Tina Jovita Putnarubun, dan Mohamad Adjir Kadir.

Penyidik Polres Aru juga menetapkan Sekretaris KPU Aru Agustinus Ruhulesin sebagai tersangka. Dia ditahan JPU Kejari Aru pada 7 November 2023 setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21. Ruhulesin kini menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Ambon.

Para tersangka terjerat perkara dugaan korupsi dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Aru pada KPU Aru tahun anggaran 2020.

Pasca penahanan seluruh komisioner KPU Aru, KPU Provinsi Maluku akan melaporkan ke KPU RI. “Kami akan mengambil langkah-langkah, salah satunya koordinasi dengan Polres dan Kejari Aru berkaitan dengan surat yang kami terima (penahanan komisioner KPU Aru). Kami akan akan menyampaikan kepada KPU RI. Langkah selanjutnya kami menunggu petunjuk dan arahan dari KPU RI,” kata Ketua KPU Maluku Syamsul Rifan Kubangun kepada sentraltimur.com, Rabu malam.

KPU Maluku menghargai sungguh proses hukum yang menjerat ketua dan anggota KPU Aru. Kubangun menyampaikan, pasca penetapan tersangka pada Maret 2023, KPU Maluku telah berkoordinasi dengan Kapolda Maluku Irjen Pol. Lotharia Latif agar proses penegakan hukum dan proses penyelenggaraan tahapan pemilu di Aru tetap berjalan dengan baik, aman dan lancar.

Seturut itu, KPU Maluku melakukan supervisi, monitoring dan pengawasan internal agar tidak berdampak pada pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu. Dia optimis pelaksanaan Pemilu di Aru berjalan lancar. “Dalam pelaksanaan tahapan sampai saat ini dan sebelumnya, proses tahapan pemilu maupun Pilkada serentak tahun 2024 dilaksanakan dengan baik oleh ketua dan anggota KPU Aru. Dalam pengendalian dan koordinasi kami mengambli langkah seperti itu,” jelas Kubangun.

<p>The post 5 Komisioner Aru Ditahan, KPU Maluku Tunggu Arahan KPU RI first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Sesuai jadwal, Golkar mendaftarkan Bacaleg ke KPU Maluku di hari terakhir pendaftaran, Minggu (14/5/2023) sore.

Pendaftaran dipimpin Ketua DPD Partai Golkar Maluku Ramli Umasugi bersama fungsionaris DPD Golkar dan bakal calon anggota DPRD Provinsi Maluku.

Berkas puluhan Bacaleg yang diusung partai berlambang pohon beringin ini diterima Ketua KPU Maluku Syamsul Rifan Kubangun. Saat diserahkan, KPU menemukan kesalahan dalam penulisan penanggalan dokumen yang diserahkan DPD Golkar Maluku.

“Setelah menerima berkas, KPU akan memeriksa persyaratan dokumen bakal calon,” kata Komisioner KPU Maluku Abdul Khalil Tianotak.

KPU akan memverifikasi administrasi dokumen persyaratan Bacaleg sejak 15 Mei-23 Juni. Sesuai PKPU, jika ditemukan kekurangan, KPU akan meminta partai politik untuk memperbaikinya. “Pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon pada 26 Juni-9 Juli 2023,” ujarnya.

Keterwakilan Perempuan

KPU mengingatkan partai politik memenuhi jumlah keterwakilan perempuan mencapai 30 persen di setiap daerah pemilihan. Hal ini adalah amanat Undang-Undang Pemilu yang implementasinya melalui Peraturan KPU (PKPU) Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

<p>The post Golkar Daftarkan Bacaleg ke KPU Maluku first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Sesuai jadwal, pembukaan pendaftaran bakal calon anggota DPD dan DPRD Maluku akan berlangsung selama 14 hari ke depan terhitung sejak dibuka.

Hari pertama pembukaan pendaftaran, belum ada balon anggota DPD RI dari 14 nama yang mendaftar ke KPU. Begitu pun bacaleg DPRD yang pendaftarannya diajukan oleh partai politik.

Pantauan sentraltimur.com di Kantor KPU Maluku di kawasan Tantui, Ambon pegawai KPU menunggu kedatangan balon anggota DPD dan partai politik yang datang untuk mendaftar. Tetapi hingga pukul 16.00 WIT tak terlihat ada yang datang.

Ketua KPU Maluku Syamsul Rifan Kubangun menyatakan pada hari pertama pembukaan pendaftaran belum ada balon anggota DPD dan partai politik yang mendaftar dan mengajukan nama bacaleg anggota DPRD.

“Pembukaan hari pertama hari ini sampai dengan pukul 16.00 WIT, belum ada yang mengajukan atau mendaftar,” ungkap Rifan di Kantor KPU Maluku, Senin.

Sesuai prosedur pendaftaran, KPU RI telah mengeluarkan surat keputusan nomor 35 tahun 2023. SK yang dikeluarkan tentang penetapan bakal calon anggota DPD yang memenuhi persyaratan dukungan minimal dan sebaran tahun 2023.

“Mulai hari ini tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023 kami telah bersiap menerima pengajuan pendaftaran bagi bakal calon anggota DPD ada sekitar 14 bakal calon yang telah memenuhi persyaratan,” kata Rifan.

KPU juga siap menerima proses pengajuan pendaftaran bacaleg anggota DPRD provinsi Maluku oleh pimpinan partai politik peserta pemilu tahun 2024 pada tingkatan provinsi Maluku.

Ini Syarat Bagi Mantan Napi

Sementara, Anggota Divisi Hukum KPU Maluku Almudatsir Sangadji menjelaskan, khusus untuk syarat pendaftaran balon anggota DPD telah diatur dalam PKPU Nomor 11 tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2022 tentang pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD.

Selain itu persyaratan pendaftaran bagi balon anggota DPD RI juga merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 87 tahun 2022. Sedangkan untuk syarat bacaleg anggota DPR, DPRD provinsi dan kabupaten/kota diatur dalam Pasal 240.

<p>The post Resmi Dibuka, Bakal Calon Anggota DPD-DPRD Belum Mendaftar ke KPU Maluku first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Penetapan para tersangka ini dilakukan penyidik Polres Kepulauan Aru saat proses tahapan pemilu 2024 sedang berlangsung. Mereka adalah Mustafa Darakay (ketua), Yosep Sudarso Labok, Kenan Rahalus, Tina Jovita Putnarubun, Mohamad Adjir Kadir (anggota) dan Sekretaris KPU Aru Agustinus Ruhulesin.

Setelah menyandang status tersangka, apakah mereka akan dihentikan? Ketua KPU Maluku Syamsul Rifan Kubangun menjelaskan pemberhentian dan pencopotan anggota KPU dari jabatannya melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Pemberhentian anggota KPU telah diatur dengan jelas dalam Undang-undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017.

Sesuai ketentuan yang berlaku, komisioner KPU Kepulauan Aru itu baru dapat diberhentikan sementara apabila telah berstatus sebagai terdakwa dan diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau lebih.

“Bahwa norma hukum junto PKPU nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota pasal 128 ayat 1 anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota diberhentikan sementara karena (a) menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana dengan diancam pidana 5 tahun penjara atau lebih.  (b) menjadi terdakwa tindak pidana pemilu dan c memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 127 ayat 2,” jelas Syamsul di kantor KPU Maluku, Minggu (26/3/2023).

Selanjutnya norma hukum UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Pasal 39 menyebutkan anggota KPU, KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota diberhentikan sementara karena (a) menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Lima komisioner KPU Aru masih berstatus sebagai tersangka dan belum menjalani persidangan di pengadilan sehingga status mereka belum menjadi terdakwa.

Dia menjelaskan apabila dalam proses hukum komisioner KPU Aru dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 huruf a dan b berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap maka mereka akan diberhentikan dari anggota KPU.

KPU Maluku Konsultasi dengan KPU RI

Adapun jika dalam proses hukum mereka tidak dinyatakan bersalah, dan tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harus diaktifkan kembali dan direhabilitasui nama baik sebagai anggota KPU Aru.

“Kalau terbukti bersalah sesuai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,  akan diberhentikan sebagai anggota KPU dan apabila dinyatakan tidak bersalah maka yang bersangkutan harus diaktifkan kembali dan direhabilitasui nama baik sebagai anggota KPU,” ungkapnya.

KPU Maluku akan melakukan konsultasi dan melaporkan peristiwa hukum tersebut ke KPU RI sebagai regulator yang berwenang dalam penerapan hukum terkait mengangkat dan memberhentikan anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

<p>The post 5 Komisioner KPU Aru Diganti? Ini Penjelasan KPU Maluku first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Kasus dugaan korupsi dana hibah pemilihan bupati dan wakil bupati Aru tahun 2020 menjerat lima komisioner KPU Aru. Mereka adalah Mustafa Darakay (ketua), Yosep Sudarso Labok, Kenan Rahalus, Tina Jovita Putnarubun, Mohamad Adjir Kadir (anggota) dan Sekretaris KPU Aru Agustinus Ruhulesin.

Ketua KPU Maluku Syamsul Rifan Kubangun mengatakan pihaknya telah mendapatkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan kasus tersebut dari Polres Aru. Syamsul sangat menyayangkan adanya kasus tersebut sebab akan sangat mempengaruhi tahapan penyelenggaraan pemilu di kabupaten kepulauan Aru.

“KPU Maluku sangat menyayangkan perkara ini yang sangat memengaruhi proses tahapan penyelenggara pemilu, di mana tugas, kewajiban, wewenang KPU Aru di antaranya menyelenggarakan, mengkoordinaiskan dan mengendalikan seluruh tahapan pemilu di wilayah kerjanya,” kata Syamsul di Kantor KPU Maluku, Minggu (26/3/2023).

KPU Maluku menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak akan mengintervensi kasus tersebut. “KPU provinsi sangat menghormati dan menjunjung tinggi proses hukum serta tidak akan mengintervensi proses hukum yang sementara dilakukan oleh Polres Aru,” katanya.

Minta Tersangka Kooperatif

KPU Maluku telah berkoordinasi dengan Kapolda Maluku agar proses penegakan hukum dan proses penyelenggaraan tahapan pemilu di Kepulauan Aru tetap berjalan dengan baik, aman dan lancar.

“KPU provinsi Maluku telah melakukan komunikasi dan berkoordinasi dengan Kapolda Maluku agar proses penegakan hukum dan proses penyelenggaraan pemilu di Kepulauan Aru tetap berjalan baik aman dan lancar,” katanya.

KPU Maluku juga meminta para tersangka agar kooperatif menjalani proses hukum dengan tetap menjalankan norma dan prinsip-prinsip hukum yakni kesetaraan di depan hukum dan juga prinsip praduga tak bersalah.

“KPU Provinsi Maluku meminta subjek hukum perkara tersebut yang menjabat sebagai ketua anggota dan sekretaris untuk kooperatif menjalani seluruh proses hukum dengan tetap menjalankan norma dan prinsip-prinsi hukum yakni equality before de law atau kesetaraan di depan hukum dan praduga tak bersalah,” jelasnya.

Patuhi Pakta Integritas

KPU Maluku lanjut Syamsul sedang melakukan supervisi, monitoring dan pengawasan internal perkara tersebut agar tidak berdampak pada pelaksaan tahapan penyelenggaraan pemilu di kabupaten kepulauan Aru.

<p>The post 5 Komisioner KPU Aru Tersangka Korupsi, Begini Sikap KPU Maluku first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Lima komisioner KPU tersebut adalah Mustafa Darakay (ketua), Yosep Sudarso Labok, Kenan Rahalus, Tina Jovita Putnarubun, dan Mohamad Adjir Kadir (anggota). Sekretaris KPU Aru Agustinus Ruhulesin juga mengikuti jejak komisioner menyandang status tersangka.

Pasca penetapan status tersangka, Kapolda Maluku Irjen Pol. Lotharia Latif menegaskan proses penyelidikan dugaan korupsi dana hibah di KPU Aru oleh Polres Aru telah dilakukan sejak 2020. Dan di tahun itu juga penyidik meningkatkan prosesnya ke penyidikan setelah ditemukan perbuatan pidana.

“Sekitar Juni 2021 penyidik meminta perhitungan kerugian negara dari BPK RI (perwakilan Maluku). Hasil perhitungan kerugian negara baru keluar pada Februari 2023,” kata Latif saat menerima kunjungan Komisioner KPU Maluku di Markas Polda Maluku, Ambon, Jumat (24/3/2023).

Dalam kunjungan itu Ketua KPU Maluku Samsul Rivan Kubangun didampingi dua komisioner Almudatsir Sangadji, Abdul Khalil Tianotak dan Plt Sekretaris KPU Maluku Sukma Holle.

BPK Hitung Kerugian Negara

Setelah menerima hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara, penyidik Polres Aru menetapkan lima komisioner KPU sebagai tersangka. Latif menegaskan proses hukum kasus tersebut akan tetap berjalan.

“Kasus ini mendapat perhatian dari KPK. KPK sudah melakukan supervisi terhadap kasus ini,” kata Latif didampingi pejabat utama Polda Maluku. Kapolres Aru AKBP Dwi Bachtiar, Kasatreskrim dan dan penyidik Satreskrim Polres Aru juga menghadiri pertemuan itu melalui virtual.

Pentahapan Pemilu serentak 2024 yaitu pemilu legislatif dan Pemilu presiden dan wakil presiden sedang berjalan karena itu Latit berharap KPU Maluku dapat melakukan antisipasi dan mengambil langkah-langkah strategis.

Dia berharap KPU Maluku berkoordinasi dengan KPU RI agar menindaklanjuti permasalahan hukum yang menjerat komisioner KPU Aru.

Dugaan Korupsi

Indikasi korupsi anggaran hibah Pilkada Aru tahun 2020 telah tercium sejak awal. Anggaran hibah awalnya dialokasikan dalam APBD Perubahan tahun 2019 sebesar Rp18 miliar. Anggaran itu selanjutnya menjadi Rp23 miliar setelah penambahan pada APBD Aru tahun 2020.

Anggaran hibah kembali bertambah setelah diakomodir APBD Perubahan 2020 menjadi Rp24 miliar hingga akhirnya membengkak menjadi Rp25,5 miliar dari kucuran APBD Aru 2021.

<p>The post Komisioner & Sekretaris KPU Aru Tersangka Korupsi, Ini Kata Kapolda Maluku first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Alwi meninggal dunia di Masohi, kabupaten Maluku Tengah, Jumat (27/8/2021) dini hari pukul 01.00 WIT. Sebelum menjabat anggota KPU Maluku, Alwi menjabat Ketua KPU Maluku Tengah periode  2003-2008 dan 2008-2013.

BACA JUGA:

Puluhan Pasangan Mesum Terjaring Razia Pekat Polisi – sentraltimur.com

Garda Relawan Indonesia Semesta Deklarasi Dukung Ganjar Capres 2024 – kliktimes.com

Kabar duka tersebut datang dari Anggota KPU Maluku, Almudatsir Zein Sangadji melalui akun media sosialnya, Jumat pagi.

“Telah berpulang ke rahmatullah senior/sahabat kami La Alwi, mantan anggota dan  ketua KPU Kabupaten Maluku Tengah (2003-2008/2008-2013) dan anggota KPU Provinsi  Maluku (Kood Divisi Teknis Penyelenggaraan, 2014-2019),” tulis Almudatsir di akun facebook-nya.

Menurut Almudatsir kepastian meninggalnya Alwi dari Ketua KPU Kabupaten Maluku Tengah Abdussamad Ningkeula melalui pesan whatsapp.

Adapun pesan duka yang datang dari Ketua KPU Maluku Tengah itu “Innalillahi wainnailahi’rojiun, telah berpulang ke Rahmatullah Ayah, abg, senior kami Mantan Ketua KPU Kabupaten Maluku Tengah, kordiv Teknis KPU Maluku periode 2014 s/d 2019 bpk La Alwi Ajid Palahidu, sekira pukul 01.00 wit. Semoga amal kebaikan almarhum di terima di sisi Allah SWT Amin.”

Almudatsir mengatakan semasa hidupnya almarhum sudah 15 tahun mendedikasikan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu di KPU.

Dia menyampaikan duka yang mendalam atas berpulangnya almarhum untuk selamanya.

“Menjadi senior dan sahabat dalam membangun dinamika, serta tekun dalam melaksanakan tugas. Mohon maaf atas kesalahan almarhum, dan kiranya amal hidup almarhum diterima di sisi-Nya. Kami belajar banyak dari almarhum,” kata Almudatsir. (MMS)

<p>The post Mantan Anggota KPU Maluku, La Alwi Meninggal Dunia first appeared on Sentraltimur.com.</p>