Melalui forum ini aspirasi masyarakat bertemu dengan perspektif teknis organisasi perangkat daerah (OPD), untuk menghasilkan rencana kerja yang selaras dengan kebijakan daerah, dan menjadi jawaban permasalahan masyarakat.

Bupati Maluku Tenggara M. Thaher Hanubun menegaskan rencana kerja harus selaras dengan arah RKPD yang mengacu pada RPJMD, sehingga dapat berkontribusi langsung bagi pencapaian visi besar yakni, Masyarakat Maluku Tenggara Mandiri, Cerdas, Demokratis dan Berkeadilan Menuju Maluku Tenggara Hebat.

Untuk itu ia minta kepada seluruh Kepala OPD dan jajaran perencanaan untuk dapat memastikan setiap program dan kegiatan yang masuk Renja 2027, wajib hukumnya memiliki benang merah yang jelas, searah dengan visi dan misi pemerintah daerah sehingga dapat berdampak langsung terhadap kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

“Saya meminta kepada seluruh Kepala OPD dan jajaran perencana, pastikan setiap program dan kegiatan yang masuk dalam Renja 2027 memiliki benang merah yang jelas. Dari visi daerah, turun ke misi, turun ke tujuan, sampai ke sasaran Renstra, turun ke program dan kegiatan yang konkret, terukur, dan berdampak,” kata Hanubun saat membuka forum lintas perangkat daerah penyusunan rencana kerja OPD tahun 2027 di Aula kantor bupati, Rabu (11/3/2026).

Ia mengintakan pimpinan OPD fokus pada program yang berdampak positif, bukan program yang banyak. Keterbatasan anggaran mengharuskan perangkat daerah agar lebih selektif dalam perencanaan, lebih baik sedikit program namun terukur, dan berdampak nyata dari pada banyak kegiatan yang masing-masing hanya bisa berjalan setengah hati karena anggaran yang terlalu tipis.

“Saya meminta kepada setiap kepala OPD untuk berani memprioritaskan dan berani memangkas program yang tidak memberikan dampak yang signifikan,” kata bupati. (RED)

<p>The post Bupati Malra Ingatkan Rencana Kerja OPD Selaras dengan RKPD first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Musrenbang mengusung tema “Pengembangan Perekonomian Inklusif Berbasis Potensi Lokal, Pelayanan Dasar yang Merata, SDM yang Kuat, dan Ketercukupan Pangan”. Kegiatan tersebut menjadi forum strategis dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2027.

Wakil Bupati Maluku Tenggara Charlos Viali Rahantoknam menegaskan Musrenbang bukan sekadar agenda tahunan, melainkan wadah penting untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan program pemerintah daerah.

“Perencanaan yang baik harus lahir dari bawah, dari suara masyarakat. Musrenbang ini menjadi ruang untuk menyatukan gagasan, menyusun prioritas, dan memastikan pembangunan berjalan tepat sasaran,” ujarnya.

Ia menjelaskan pengembangan ekonomi inklusif berbasis potensi lokal akan difokuskan pada penguatan sektor perikanan, pertanian, UMKM serta perdagangan lokal guna mendorong produktivitas dan penciptaan lapangan kerja.

Selain itu, pemerintah daerah berkomitmen memastikan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dapat dirasakan secara merata hingga ke seluruh ohoi (desa). Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi prioritas dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Dalam menghadapi dinamika ekonomi global, aspek ketercukupan pangan turut menjadi perhatian utama. Pemkab mendorong optimalisasi lahan pertanian, penguatan cadangan pangan, serta pemberdayaan petani dan nelayan guna menjaga ketahanan pangan daerah.

Musrenbang berlangsung secara partisipatif dengan melibatkan kepala ohoi, tokoh masyarakat, dan perwakilan perangkat daerah. Berbagai usulan yang disampaikan akan dihimpun dan menjadi bahan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2027.

Melalui forum ini, Pemkab Maluku Tenggara berharap tercipta komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan demi kemajuan Kei Kecil dan Maluku Tenggara secara keseluruhan. (RED)

<p>The post Ketahanan Pangan dan SDM Jadi Prioritas RKPD 2027 Malra first appeared on Sentraltimur.com.</p>

RKPD Malra 2027 harus berbasis data, rasional secara teknokratis, serta relevan dalam menjawab kebutuhan riil Masyarakat.

“RKPD bukan sekadar dokumen formalitas. Ia harus lahir dari data yang akurat, pendekatan ilmiah, serta logika teknis yang kuat. Namun yang terpenting, mampu menjawab harapan masyarakat,” kata Rahantoknam di aula Kantor Bupati Maluku Tenggara saat membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD tahun 2027, Senin (23/2/2026).

Ia mengibaratkan perencanaan pembangunan sebagai sebuah kendaraan. Secara teknokratis, perencanaan adalah mesin yang harus solid dan presisi. Sementara secara politis, merupakan arah kemudi yang ditentukan visi-misi kepala daerah.

“Mesinnya harus kuat, datanya valid. Tapi arah juga harus jelas. Dua aspek ini tidak bisa dipisahkan,” katanya.

Kegagalan pembangunan sering kali bukan pada konsep, melainkan pada ketidaksinkronan antara perencanaan dan pelaksanaan.

Lima Agenda Prioritas

Rahantoknam memaparkan lima fokus utama pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara pada 2027, yakni; Komitmen Pemerintah daerah untuk memperkuat sektor pendidikan dan kesehatan sebagai fondasi pembangunan manusia. Pemerataan akses terutama bagi wilayah pesisir dan kepulauan.

“Jangan hanya terkonsentrasi di kota. Dari pesisir hingga pulau-pulau harus mendapatkan layanan yang setara,” bebernya.

Penanganan stunting juga menjadi agenda lintas sektor, tidak hanya dibebankan pada dinas kesehatan.

Angka kemiskinan Maluku Tenggara masih berada di kisaran 21,16 persen. Meski mengalami penurunan, laju penurunannya dinilai belum signifikan. “Turunnya hanya nol koma sekian, bukan satu persen. Ini harus jadi alarm bagi kita,” ujar Rahantoknam.

Ia menekankan program penanganan kemiskinan harus berbasis data terpadu, tepat sasaran, serta memadukan bantuan sosial dengan pemberdayaan ekonomi agar masyarakat tidak bergantung pada bantuan.

<p>The post Wabup Malra Buka Forum RKPD 2027 first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Fokus tersebut mengemuka dalam Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027, dipimpin Wakil Bupati Malra Charlos Viali Rahantoknam, Senin (23/2/2026).

Forum yang dihadiri pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), DPRD, akademisi, tokoh masyarakat, serta unsur perempuan dan pemuda itu menjadi tahapan krusial dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan daerah.

Rahantoknam menegaskan RKPD 2027 harus disusun secara partisipatif, transparan, dan berbasis data. Investasi pada pendidikan dan kesehatan bukan sekadar proyek fisik, melainkan strategi jangka panjang membangun kualitas sumber daya manusia di wilayah kepulauan tersebut.

“Investasi pendidikan dan kesehatan bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi tentang membangun manusia yang sehat, cerdas, dan produktif,” ujar Rahantoknam.

Di sektor pendidikan, pemerintah daerah menargetkan pemerataan akses hingga ke wilayah kepulauan, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta penguatan sarana dan prasarana sekolah.

Sementara di bidang kesehatan, prioritas diarahkan pada peningkatan layanan puskesmas, percepatan penurunan stunting, dan pemenuhan tenaga medis.

Rahantoknam juga meminta setiap perangkat daerah menyusun program dengan indikator kinerja yang terukur serta memastikan alokasi anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Malra Clemens Welafubun, menjelaskan RKPD 2027 diselaraskan dengan tiga pilar utama: kebijakan nasional, visi-misi kepala daerah, dan prioritas strategis nasional.

“RKPD Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2027 kita susun dengan menyelaraskan pada tiga hal utama. Pertama, selaras dengan Asta Cita Presiden. Kedua, visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Ketiga, prioritas strategi nasional. Tiga hal ini kita elaborasi dalam rencana kerja pemerintah daerah 2027, ujar Clemens.

<p>The post RKPD Malra 2027: Pendidikan dan Kesehatan Jadi Prioritas first appeared on Sentraltimur.com.</p>

“Kita sementara berupaya untuk menyusun RKPD Kota Ambon tahun 2025 dan kita yakini seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Ambon terus berlangsung sampai dengan saat ini, semata-mata hanya karena limpahan rahmat dan tuntunan Tuhan yang maha kuasa,” katanya, Senin (29/4/2024).

Bodewin berharap RKPD dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kota ini, secara khusus untuk pelaksanaan pembangunan di tahun 2025.

Tahapan Musrenbang RKPD Kota Ambon tahun 2025 telah didahului dengan forum konsultasi publik rancangan awal RKPD dan forum lintas perangkat daerah penyusunan RKPD Kota Ambon tahun 2025.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, rencana kerja pemerintah daerah dalam penyusunannya memperhatikan sinkronisasi dan harmonisasi terhadap rencana kerja pemerintah.

Tahun 2025 tema rencana kerja pemerintah adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan tiga kebijakan prioritas. Pertama, sumber daya manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa.

Kedua, infrastruktur berkualitas diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas pengembangan transisi energi percepatan infrastruktur IKMm hingga reformasi pengelolaan sampah. Ketiga, ekonomi inklusif dan berkelanjutan yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

Sejalan dengan itu, memperhatikan tema rencana kerja pemerintah tahun 2025 dan kondisi terkini daerah serta RPD Kota Ambon tahun 2023-2026, tema RKPD Kota Ambon tahun 2025 adalah peningkatan perekonomian daerah melalui investasi KUKM dan pelaku ekonomi kreatif dengan didukung oleh pemerintah yang smart menuju Ambon yang manis, demokratis dan mandiri.

Berdasarkan indikator pertumbuhan ekonomi pada akhir tahun 2023, ekonomi Kota Ambon bertumbuh positif sebesar 4,47 persen, laju inflasi Kota Ambon kondisi Maret 2024 sebesar 2,80 persen.

<p>The post Pj Wali Kota Ambon Buka Musrenbang RKPD first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Bupati MBD Benyamin Thomas Noach mengatakan, Pemkab MBD akan memasuki RKPD tahun keempat, untuk membahas rencana kerja pemerintah tahun 2025. Dan sesuai perintah undang-undang, bupati dan wakil bupati terpilih periode 2021-2026 memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan selama lima tahun.

“Bahwa kemudian ada keputusan pemerintah untuk melaksanakan pemilihan Pilkada serentak tahun 2024, itu merupakan persoalan lain tetapi saat ini pemerintah punya tanggung jawab untuk membahas dan merencanakan pembangunan di tahun 2025,” ujar Benyamin.

Dia menegaskan, tema saat ini adalah percepatan penurunan kemiskinan melalui infrastruktur, peningkatan kualitas SDM dan pengembangan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah. Karena itu, Musrenbang ini harus benar-benar memprioritaskan kebutuhan rakyat bukan keinginan rakyat.

“Kita harus memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan mendasar rakyat dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan di MBD. Fokus kita yakni infrastruktur, SDM yang handal dan pengembangan sumber daya lokal sebagai basis pengentasan kemiskinan”, jelasnya.

Angka kemiskinan di MBD tahun demi tahun menurun, dimana awal pemerintahan ini, angka kemiskinan MBD ada di angka 30,20 persen. “Puji syukur saat ini sudah turun diangka sekitar 25 persen dan itu masih jauh dari standar angka kemiskinan nasional,” ujarnya.

Selain itu, dalam penanganan masalah stunting di MBD, semua unsur pemerintah dan stakeholder dalam setiap tingkatan harus terus mendorong penurunan angka stunting. “Kita punya potensi laut yang besar, ikan kita jauh lebih banyak dari penduduk MBD, Kenapa kita tidak makan ikan? Selain itu harus menumbuhkan pangan lokal dan mengonsumsi pangan lokal tersebut,” kata Benyamin.

Dia berharap, setiap aparatur pemerintah terus bekerja maksimal dalam mengentaskan kemiskinan minimal bisa setara dengan angka nasional. Bahkan untuk stunting, dia berharap dapat turun hingga menjadi angka nol.

<p>The post Musrenbang RKPD, Bupati MBD: Fokus Penurunan Angka Kemiskinan first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Musrenbang dibuka oleh Penjabat Bupati Malteng Muhamat Marasabessy dihadiri pimpinan DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Malteng, pimpinan OPD, dan camat pada Kamis (6/4/2023).

Marasabessy mengatakan Musrenbang RKPD adalah kelanjutan forum gabungan OPD yang telah dilakukan sebelumnya. Merupakan wadah untuk mempertemukan seluruh pemangku kepentingan dalam melakukan penajaman, penyelarasan dan pembobotan serta menyepakati kebijakan strategis hingga kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Di tahun 2024, kata Marasabessy, akan menghadapi salah satu agenda besar di negara ini. Sebuah proses yang melibatkan seluruh komponen bangsa, sehingga dalam menyusun dokumen perencanaan tahun 2024.

“Selain meningkatkan kesiapan dalam menghadapi pelaksanaan Pemilu, Pilpres, dan Pilkada serentak, juga harus juga memperhitungkan agenda dan proses pelaksanaan kegiatan pembangunan sehingga tidak saling mempengaruhi atau mengganggu,” ujarnya.

Dalam rangka mewujudkan Malteng yang semakin maju, sejahtera, dan berkelanjutan, harus melakukan langkah-langkah perubahan, melalui kerja cepat, kerja cerdas, dan kerja professional. Dengan fokus untuk melaksanakan berbagai program prioritas pembangunan pada tahun 2024, meliputi:

Pertama, penguatan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan prinsip good governance dan clean government. Kedua, mendorong terlaksananya One Agency One Innovation, di manasetiap OPD memiliki minimal satu inovasi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya.

Ketiga, menerapkan nilai-nilai atau core value ASN berakhlak yang merupakan akronim dari ASN yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

Keempat, penyelarasan dan akselerasi pembangunan yang didukung tim percepatan dari berbagai pakar. Kelima, penanganan stunting, inflasi, dan kemiskinan daerah. Keenam, memprioritaskan pembenahan kondisi sarana dan prasarana wilayah, dan percepatan penanganan konflik sosial masyarakat.

<p>The post Musrenbang RKPD Malteng 2024, Ini Kata Pj Bupati first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Musrenbang dibuka oleh Gubernur Maluku Murad Ismail, Kamis (13/04/2023). Gubernur mengatakan berangkat dari visi, Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani, terjamin dalam kesejahteraan dan berdaulat atas gugusan kepulauan, dan sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah tahun 2019-2024, maka pembangunan Maluku tahun 2024 merupakan tahun penentu keberhasilan pencapaian fisik tersebut yang merupakan bagian integral, dalam mewujudkan pembangunan nasional.

“Saya berharap Musrenbang ini mampu menghadirkan proses perencanaan pembangunan yang efisien, efektif, partisipatif dan akuntabel sehingga tercapainya perencanaan daerah yang semakin berkualitas,” harap Murad.

Tiga aspek menjadi fokus dalam pelaksanaan Musrenbang. Pertama, perencanaan pembangunan tahun 2024 harus tetap memperhatikan berbagai dampak negatif akibat instabilitas keamanan dunia, ancaman inflasi maupun resesi global.

Kedua, mengajak seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Maluku untuk optimis dalam mempersiapkan kualitas dan kompetensi SDM sebagai modal dasar untuk berdaya saing, serta penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam melaksanakan pembangunan di daerah.

Ketiga, kepada bupati/walikota agar melakukan sinergitas program daerah dengan program nasional, serta berkomitmen meningkatkan inovasi daerah guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Maluku.

“Semoga forum strategis ini mampu dimanfaatkan secara maksimal serta menjadi ruang diskusi konstruktif dalam melahirkan berbagai gagasan, untuk menjawab berbagai isu strategis pembangunan yang sedang dihadapi,” tutupnya.

Ini Harapan Bupati MBD

Bupati MBD Benyamin Thomas Noach mengatakan Musrenbang RKPD ini sangat penting guna menyusun program daerah yang sesuai dengan arah kebijakan pemerintah pusat, rumusan usulan program/ kegiatan dari provinsi Maluku yang didanai oleh APBD dan APBN.

“Ada sejumlah program/kegiatan yang diusulkan ke Provinsi Maluku yang menjadi fokus pembangunan di MBD sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah,” jelas Benyamin.

<p>The post Bupati MBD Hadiri Musrenbang RKPD 2024 Provinsi Maluku first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Bupati MBD Agustinus L. Kilikily di Gedung Serbaguna Tiakur, Sabtu (08/04/2024).

Agustinus mengatakan forum lintas perangkat daerah merupakan agenda penting dalam perspektif penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, responsif dan demokratis.

“Perlu kita pahami bersama, perencanaan adalah awal dari segala aktivitas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Forum ini harus berkualitas dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya.

Permasalahan pembangunan dan kemasyarakatan di MBD diakui Agustinus, masih cukup kompleks seperti aksesibilitas dan kesulitan geografis, belum maksimalnya keterpenuhan layanan dasar, ekonomi dan ketahanan pangan, konektivitas antar wilayah, serta rendahnya inovasi dan kreativitas birokrasi. “Pemerintah daerah saat ini sedang berusaha untuk dapat membenahi dan mengatasi semua permasalahan yang ada,” jelasnya.

Dia menyebutkan tahun 2024, fokus pemerintah daerah yang utama adalah menurunkan angka kemiskinan, stunting serta pengelolaan dana desa yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan tidak berbenturan dengan aparat penegak hukum.

“Kepala desa lengkapi diri dengan mempelajari aturan dengan benar, sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Dan camat secara rutin mengkoordinir kepala desa serta melaporkan perkembangan wilayah termasuk perkembangan penduduk, penduduk miskin dan perkembangan lainnya,” ujarnya.

Agustinus berharap dukungan dari seluruh stakeholder agar seiring dan sejalan memperjuangkan kepentingan masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan bersama.

Pelaksanaan Forum Lintas Perangkat Daerah dan Musrenbang 2024 mengangkat tema: Percepatan Penurunan Kemiskinan melalui Peningkatan Infrastruktur, Peningkatan Kualitas SDM dan Pengembangan Ekonomi Berbasis Unggulan Daerah.

<p>The post Pemkab MBD Gelar Forum Lintas Perangkat Daerah & Musrenbang first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Musrenbang mengusung tema; Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah untuk Pemantapan Perekonomian Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. Dibuka oleh Wakil Bupati SBT Idris Rumalutur mewakili Bupati SBT Abdul Mukti Keliobas di aula Serbaguna Dinas Kesehatan, Senin (10/4/2023).

Keliobas mengatakan, Musrenbang merupakan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh seluruh level pemerintah dari daerah hingga tingkat pusat.

“Saya berharap kepada seluruh pemangku kepentingan untuk mengikuti seluruh tahapan perencanaan dengan baik. Kepala desa yang telah dilantik untuk tetap konsisten dalam menyusun RPJMDes dan RKPDes sesuai arah kebijakan pembangunan Kabupaten SBT yang tertuang dalam dokumen RPMJ kabupaten,” ujarnya.

Dia memaparkan pertumbuhan ekonomi SBT yang menurutnya, mengalami peningkatan. Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi hanya 1,61 persen, namun pada 2022, meningkat menjadi 4,10 persen.

“Untuk itu, dengan niat baik dalam semangat kebersamaan, kesejahteraan masyarakat SBT akan terus ditingkatkan. Saya berharap, seluruh rangkaian penyusunan RKPD tahun 2024 ini dapat berjalan dengan lancar, sehingga RKPD dapat disusun dnegan baik nantinya,” tukas Keliobas.

Negeri Kemendagri Yusharto Huntoyungo dalam mengatakan, RPJMN 2020/2024 menetapkan empat pilar pembangunan nasional yang merangsang sebagai fondasi untuk mewujudkan visi Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi  terbesar dunia pada tahun 2045.

Empat pilar tersebut yakni, pertama, pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, pembangunan ekonomi berkelanjutan, ketiga, pembangunan yang berkeadilan dan keempat, keamanan nasional serta serta tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurutnya Musrenbang perlu didorong sebagai forum penampung aspirasi dan masukan dari berbagai stakeholder, guna memperdalam perumusan kebijakan perencanaan daerah yang solutif atas permasalahan dan isu pembangunan tahun 2024.

<p>The post Pemkab SBT Gelar Musrenbang RKPD Tahun 2024 first appeared on Sentraltimur.com.</p>