LANGGUR, SENTRALTIMUR.COM – Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Viali Rahantoknam mengatakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif tahunan. Melainkan harus diimplementasikan dalan program kerja untuk kepentingan masyarakat dan daerah.
RKPD Malra 2027 harus berbasis data, rasional secara teknokratis, serta relevan dalam menjawab kebutuhan riil Masyarakat.
“RKPD bukan sekadar dokumen formalitas. Ia harus lahir dari data yang akurat, pendekatan ilmiah, serta logika teknis yang kuat. Namun yang terpenting, mampu menjawab harapan masyarakat,” kata Rahantoknam di aula Kantor Bupati Maluku Tenggara saat membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD tahun 2027, Senin (23/2/2026).
Ia mengibaratkan perencanaan pembangunan sebagai sebuah kendaraan. Secara teknokratis, perencanaan adalah mesin yang harus solid dan presisi. Sementara secara politis, merupakan arah kemudi yang ditentukan visi-misi kepala daerah.
“Mesinnya harus kuat, datanya valid. Tapi arah juga harus jelas. Dua aspek ini tidak bisa dipisahkan,” katanya.
Kegagalan pembangunan sering kali bukan pada konsep, melainkan pada ketidaksinkronan antara perencanaan dan pelaksanaan.
Lima Agenda Prioritas
Rahantoknam memaparkan lima fokus utama pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara pada 2027, yakni; Komitmen Pemerintah daerah untuk memperkuat sektor pendidikan dan kesehatan sebagai fondasi pembangunan manusia. Pemerataan akses terutama bagi wilayah pesisir dan kepulauan.
“Jangan hanya terkonsentrasi di kota. Dari pesisir hingga pulau-pulau harus mendapatkan layanan yang setara,” bebernya.
Penanganan stunting juga menjadi agenda lintas sektor, tidak hanya dibebankan pada dinas kesehatan.
Angka kemiskinan Maluku Tenggara masih berada di kisaran 21,16 persen. Meski mengalami penurunan, laju penurunannya dinilai belum signifikan. “Turunnya hanya nol koma sekian, bukan satu persen. Ini harus jadi alarm bagi kita,” ujar Rahantoknam.
Ia menekankan program penanganan kemiskinan harus berbasis data terpadu, tepat sasaran, serta memadukan bantuan sosial dengan pemberdayaan ekonomi agar masyarakat tidak bergantung pada bantuan.