MASOHI, SENTRALTIMUR.COM – Perjanjian kerja sama (PKS) digalakkan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah (Malteng).
Kali ini, Pemkab Malteng menjalin PKS dengan Pemkab Probolinggo, Jawa Timur. PKS untuk distribusi barang dengan harga terjangkau, sehingga menekan laju inflasi di Malteng. Penandatanganan PKS terkait distribusi komoditas dan produk unggulan berlangsung di Pendopo Prasaja Ngesti Wibawa, Probolinggo, Jumat (20/10/2023).
PKS ditandatangani Pj Bupati Probolinggo Ugas Irwanto dan Pj Bupati Malteng Rakib Sahubawa. Dilanjutkan penandatanganan PKS tentang stabilisasi pasokan dan harga pangan komoditas bawang merah dalam pengendalian inflasi oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Probolinggo Yahyadi dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Malteng Juliana Haumahu.
Berikut PKS distribusi bawang merah oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Probolinggo Taufik Alami dan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Malteng Erni Rahman.
Rakib Sahubawa mengatakan, PKS ini bisa menyelesaikan berbagai masalah yang saat ini dihadapi di Malteng, salah satunya mengendalikan kenaikan harga atau sering dikenal dengan inflasi.
“Kenaikan harga-harga sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama salah satunya adalah komoditas bawang merah. Ternyata di kabupaten Probolinggo merupakan lumbung atau salah satu daerah penghasil bawang merah di Indonesia,” katanya.
Karena itu, Pemkab Malteng melakukan kerjasama dengan Pemkab Probolinggo. Perbedaan harga bawang merah di Probolinggo dengan Malteng sangat tinggi. “Ini terutama diakibatkan oleh jalur transportasi yang panjang dan margin atau tambahan-tambahan biaya yang terjadi selama jalur distribusi perdagangan di Indonesia, khususnya dari Probolinggo ke Maluku Tengah,” ujarnya.
Melalui PKS ini selisih harga bawang merah di Probolinggo tidak akan terlalu jauh dengan Malteng. “Kami akan subsidi transportasi sehingga harga bawang merah di daerah kami juga bisa lebih rendah,” kata Rakib.
Sementara itu, Pj Bupati Probolinggo Ugas Irwanto mengatakan PKS ini dalam rangka mengendalikan inflasi agar tetap terjaga. Hal ini sesuai instruksi Presiden RI Joko Widodo bagaimana inflasi ini harus tetap terjaga melalui kerja sama antar daerah.