Mereka yang dipecat tidak hormat itu Aiptu Muhamad Tamrin, Bripka Martinus Lopulalan, Briptu H. Umaternate dan Briptu Remon Jambormias.

Upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap keempat anggota berlangsung di Polres Kepulauan Tanimbar, Kamis (13/2/2025).

Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP Umar Wijaya menegaskan keputusan pimpinan memecat empat anggota Polri tersebut telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku dan sudah dipertimbangkan secara matang.

Umar tidak menjelaskan detail kesalahan yang telah diperbuat keempat anggotanya itu hingga berujung pemecatan. “Keputusan ini bukan keputusan yang semena-mena, namun semua dilakukan sesuai aturan dan pertimbangan,” kata Umar.

Dia mengingatkan anggota lainnya untuk dapat mengambil hikmah dari kejadian itu. Umar meminta para anggotanya dapat menjaga nama baik Polri dan selalu menjalankan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab.

“Kepada seluruh anggota agar selalu ingat bagaimana perjuangan untuk menjadi anggota Polri. Bagi yang sudah berkeluarga ingat bagaimana wajah Istri dan anak-anak, begitu bangganya ketika mereka bisa menikah dan memiliki orangtua seorang anggota Polri,” ujar Umar mengingatkan.

Pada kesempatan itu, Umar memberikan penghargaan kepada empat anggotanya yang berprestasi dalam pelaksanaan tugas. Mereka adalah Bripka Hamidar, Bripka Falentino J Welikin, Brigpol Andris Katty dan Briptu Santo Dharma Musa.

Umar juga memberikan penghargaan kepada para tokoh agama yang dinilai berkontribusi membantu aparat kepolisian dalam menjaga situasi keamanan di wilayah itu tetap kondusif selama Pemiu legislatif dan Pilkada serentak 2024.

“Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah menunjukkan kinerjanya dengan baik, saya berharap kepada kita semua untuk tetap menjaga marwah institusi kita ini dengan baik. Jangan ada lagi perilaku-perilaku yang justru akan mencoreng nama baik institusi Polri,” kata Umar.

Upacara PTDH empat anggota Polri itu dihadiri seluruh pejabat utama Polres Kepulauan Tanimbar. Keempat anggota yang dipecat tidak hadir dalam upacara tersebut. Sebagai gantinya empat anggota Provost Polres Kepulauan Tanimbar membawa foto mereka.

<p>The post 4 Polisi di Tanimbar Dipecat, Kapolres ke Anggota Lain: Ingat Anak Istri first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Ketiganya dipecat tidak hormat karena pelanggan berat yakni desersi atau meninggalkan tugas tanpa izin sebagai anggota Polri. Pemecatan berlangsung dalam upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) di Polresta Pulau Ambon, Sabtu (8/2/2025).

Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease Kombes Pol. Driyano Andri Ibrahim menegaskan keputusan memecat anggota yang bersalah dari dinas kepolisian bukanlah keinginan pimpinan maupun institusi Polri.

Namun demikian setiap anggota yang bersalah harus ditindak tegas sesuai perbuatannya. “Saya sangat menyesalkan kejadian ini,” kata Andri menyampaikan amanatnya.

Pemecatan tiga anggota tersebut berdasarakan surat keputusan Kapolda Maluku. Menurut Andri, PTDH tidak dilakukan secara instan namun telah melalui proses persidangan yang panjang sesuai prosedur yang berlaku.

Dia mengingatkan semua anggotanya agar tidak lagi berbuat kesalahan dan pelanggaran. Anggota juga diminta untuk dapat menjalankan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. “Upacara PTDH bukanlah suatu kebanggaan, melainkan suatu peringatan bagi kita semua agar lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Polri,” ingatnya.

Andri mendoakan agar yang telah diberikan sanksi PTDH dapat menjalani kehidupan yang lebih baik, sehingga bisa menjadi orang yang sukses dalam keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat. “Saya berharap mereka bisa introspeksi diri dan kembali menjalani kehidupan dengan lebih baik. Semoga mereka tetap bisa menjadi pribadi yang bermanfaat bagi keluarga dan lingkungan sekitar,” harap Andri.

Andri memperingatkan seluruh anggota untuk mengambil hikmah dari upacara PTDH tersebut. Menurutnya saat ini tingkat kepercayaan publik terhadap Polri semakin meningkat, oleh karena itu kepercayaan tersebut harus dapat dijaga oleh setiap anggota Polri.

“Saya berharap ini menjadi yang terakhir dan tidak ada lagi anggota yang melakukan pelanggaran serupa,” ujarnya.

<p>The post Tiga Anggota Polresta Ambon Dipecat first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Namun yang terjadi di Pemerintah Provinsi Maluku sebaliknya. Pegawai honorer atau non-ASN dipolitisasi sebagai tim pemenangan calon anggota legislatif pada Pemilu 2024.

Terkini, empat pegawai honorer Pemprov Maluku masuk dalam struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Maluku.

Keberadaan honorer sebagai anggota maupun pengurus partai politik setelah DPP PAN menerbitkan surat keputusan nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/045/2024 tentang perubahan keempat kepengurusan DPW PAN Maluku sisa masa bakti tahun 2020-2025. SK ditandatangani Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal Eddy Suparno, ditetapkan di Jakarta, 22 Mei 2024.

Dalam SK itu, DPP PAN merombak hampir seluruh struktur pengurus DPW PAN Maluku. Perombakan itu setelah DPP PAN tiba-tiba mengangkat Widya Pratiwi sebagai ketua DPW PAN menggantikan Wahid Laitupa.

Mengejutkan, honorer direkrut dalam kepengurusan DPW PAN Maluku di era kepemimpinan Widya. Yaitu Patrick Papilaya, Sheron E.J Usmani, Elly Lewakabessy dan Megy Samalo. Mereka adalah pegawai honorer Biro Umum Setda Maluku.

Dalam kepengurusan DPW PAN Maluku Patrick didapuk sebagai wakil sekretaris. Dia juga ditunjuk sebagai sekretaris Badan Saksi Wilayah dan Badan Sistem informasi Partai.

Nama Patrick sudah tidak asing bagi publik setelah terjerat dugaan penghinaan dan penyebar ujaran kebencian terhadap Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun. Perkara ini mengantarnya sebagai tersangka. Bahkan tak lama lagi jaksa penuntut umum melimpahkan berkas perkara Patrick ke Pengadilan Negeri Ambon untuk disidangkan.  

Berikut, Sheron mengemban jabatan bendahara, Elly Lewakabessy sebagai wakil bendahara. Elly juga ditunjuk sebagai bendahara Badan Pengembangan Pemuda dan Olahraga). Terakhir, Megy Samalo menjabat bendahara Badan Penanggulangan Bencana.

Sebagai honorer, mereka masih menerima gaji setiap bulan yang bersumber dari APBD Maluku. Gaji bulanan rutin dibayar, namun keempatnya jarang berkantor.

“Tiap bulan digaji, namun hampir tidak pernah masuk kantor,” kata sejumlah ASN di kantor gubernur kepada sentraltimur.com, Jumat (31/5/2024).

Meski indisipliner, tidak ada sanksi tegas dijatuhkan pimpinan OPD kepada mereka. “Ya taulah mereka diperlakukan istimewa karena dekat dengan mantan Gubernur Maluku (Murad Ismail), mana ada yang berani menjatuhkan sanksi. Teguran saja tidak,” ujarnya.

Meski non-ASN dipolitisasi terlibat politik praktis, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku bungkam dan tanpa reaksi.    

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Maluku juga merespons dingin perkara yang menjerat Patrick Papilaya sejak kasusnya bergulir di Ditreskrimsus Polda Maluku, awal Desember 2023.

Sosok Patrick mengejutkan warganet ketika unggahannya di tiktok yang menghina Benhur viral di media sosial.

Meski honorer Patrick bukan orang sembarangan. Dia merupakan orang dekat Murad Ismail dan Widya Pratiwi (istri Murad).

Dia kerap ikut dalam rombongan saat Murad menjabat gubernur kunjungan kerja ke daerah. Dia juga ikut sosialisasi dan kampanye kala Widya Pratiwi calon anggota DPR RI yang diusung PAN di Pemilu Legislatif 2024.

Bagian dari tim media sosial Widya, Patrick berhasil mengantarkan “juragannya” itu lolos ke Senayan. Teranyar, Patrick mewakili Murad mengambil formulir pendaftaran bakal calon gubernur di kantor DPD Partai Demokrat Maluku, medio April 2024.

Seturut berkas perkara Patrick dinyatakan lengkap atau P21 oleh JPU pada 14 Mei 2024, sentraltimur.com, menghubungi Ketua Bawaslu Maluku Subair melalui pesan whatsapp.

Kala itu Subair berjanji, Bawaslu akan membahas dan menindaklanjuti setelah Patrick mewakili Murad mengambil formulir pendaftaran di DPD Partai Demokrat Maluku. “Terima kasih infonya, nanti akan kami bahas untuk menindaklanjuti,” tulisnya.

Apakah Bawaslu menunggu laporan masuk perihal tindakan Patrick meskipun berita Patrick mewakili Murad menyambangi DPD Partai Demokrat untuk mengambil formulir pendaftaran ramai diberitakan media cetak dan media online. “Tidak juga karena ada mekanisme temuan di bawaslu terkait dugaan pelanggaran,” jawab Subair.

<p>The post 4 Pegawai Honorer Jadi Pengurus DPW PAN Maluku, Ada Nama Patrick Papilaya   first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 17 orang.

Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Muhamad Roem Ohoirat mengatakan 29 anggota Polri yang di Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terdiri dari 18 personel Polda dan sisanya 11 orang dari berbagai Polres di Maluku.

“Sampai saat ini sudah 29 anggota yang di PTDH dari dinas kepolisian. Itu data dari bulan Februari hingga Oktober 2021,” kata Roem kepada sentraltimur.com, Kamis (28/10/2021).

BACA JUGA:

Dukung Ambon Smart City, BI Dorong Kerjasama Pemkot dengan Lembaga Keuangan – sentraltimur.com

Wujudkan Keterbukaan Informasi Publik, Kemendag Raih Anugerah “Badan Publik Informatif” Tahun 2021 – kliktimes.com

Puluhan anggota polisi di Maluku itu PTDH karena terbukti melakukan sejumlah pelanggaran berat yang telah mencoreng nama institusi. Mulai dari kasus desersi, narkoba, asusila, kekerasan dalam rumah tangga dan sejumlah kasus pidana lainnya.

Roem mengatakan pemecatan terhadap puluhan anggota Polri itu sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Para anggota itu telah menjalani sidang kode etik dan ada juga anggota yang telah memiliki putusan hukum di pengadilan. “Tentu pemecatan sudah sesuai tahapan dan prosedur yang berlaku,” kata mantan kapolres Aru dan Maluku Tenggara ini.

Imbau Anggota Polisi Terus Layani Masyarakat

Roem menegaskan pemecatan terhadap anggota Polri yang membuat pelanggaran berat merupakan bentuk apresiasi kepada anggota yang selama ini menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. “Kalau anggota yang berbuat pelanggaran berat biarkan itu tidak adil bagi anggota Polri yang selama ini bekerja dengan tulus dan penuh dedikasi,” ujar Roem.

Dia mengimbau kepada para anggota lainnya terus bekerja untuk melayani masyarakat dengan tetap mematuhi semua peraturan yang berlaku.

Roem juga mengingatkan anggota polisi di Maluku tetap menjaga nama baik institusi di tengah-tengah masyarakat. “Ada banyak sekali polisi yang baik dan kita berharap mereka tetap bekerja dengan baik.  Dan ambilah hikmah dari anggota yang sudah dipecat,” kata Roem. (MAN)

<p>The post Belum Setahun, 29 Anggota Polri di Maluku Dipecat first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Anggota Brimob yang dipecat ini terlibat dalam berbagai kasus seperti desersi, asusila dan penyalahgunaan senjata api.

Kepala Satuan Brimob Polda Maluku, Kombes Pol Muhamad Guntur memimpin upacara PTDH di markas Brimob Polda Maluku, Rabu (27/10/2021).

BACA JUGA:

Kakek Jadikan Anak Tiri Budak Seks, Dibekuk Saat akan Kabur ke Maluku Tenggara – sentraltimur.com

Belum Ada Juknis Vaksin Booster – kliktimes.com

Anggota Brimob yang pecat tidak tampak hadir. Hanya foto mereka yang di bawa oleh  anggota Provos Brimob. Ratusan personel Brimob Polda Maluku ikut upacara pemecatan tersebut. Mereka menyaksikan komandannya mencoret foto ke-10 anggota Brimob yang di PTDH.

Setelah upacara pemecatan, berlanjut apel gelar pasukan dan persenjataan.

Kepala Satuan Brimob Polda Maluku, Kombes Pol Muhamad Guntur menegaskan 10 anggotanya telah resmi dipecat sebagai anggota Polri.

“PTDH terhadap 10 anggota (Brimob),” kata Guntur kepada sentraltimur.com.

Guntur mengatakan 10 anggota Brimob itu terlibat sejumlah kasus yang menyalahi aturan. “Semua ini kasus lama dan baru selesai putusan bulan ini sehingga baru kita upacara PTDH. Tujuh anggota terlibat desersi, dua anggota terlibat asusila dan satu anggota lainnya terlibat penyalahgunaan senjata api,” sebut Guntur.

PTDH Jadi Pembelajaran Bagi Anggota Brimob

Dia berharap pemecatan 10 personel elite Polri itu dapat menjadi pembelajaran berharga bagi para anggota lainnya agar tidak membuat keselahan berat yang berujung pemecatan.

Guntur juga mengimbau anggotanya bekerja dengan baik dan bertanggung jawab, disiplin dan loyal terhadap institusi, bangsa dan negara.

“Kepada setiap anggota agar dapat mensyukuri apa yang peroleh saat ini. Bekerjalah dengan baik, disiplin dan bertanggung jawab. Berbuatlah hal yang baik untuk diri sendiri, keluarga dan kesatuan serta masyarakat. Senantiasa bersyukur kepada Allah agar tetap mendapat berkah,” kata Guntur mengingatkan anggotanya.

Adapun 10 anggota Brimob Polda Maluku yang di pecat itu yakni Bripka Agustinus Wutwensa, Bripka Markus Manuhutu, Bripka Suko Rahardian. Selanjutnya Brigpol Hendri M. Latuheru, Brigpol Frans Soriale, Briptu Petrus C Weriditi. Berikut Briptu Robertus Wawu, Bripda Alfian Mulyadi, Bharatu Hermawan Ngabalin dan Bharatu Rendy Soukota. (MAN)

<p>The post 10 Anggota Brimob Polda Maluku Dipecat, 2 Diantaranya Terlibat Asusila first appeared on Sentraltimur.com.</p>