Hanubun menjelaskan LKPJ mencakup hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan tugas pembantuan, serta realisasi APBD tahun 2025.

Penyusunan LKPJ berpedoman pada berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. “LKPJ ini disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah kepada publik,” ujar Hanubun.

Sepanjang 2025, pemerintah daerah menjalankan 40 urusan pemerintahan yang tersebar di 23 dinas, 8 badan, 2 sekretariat, 11 kecamatan, dan 21 puskesmas, dengan berpedoman pada dokumen perencanaan seperti RKPD dan APBD.

Secara umum, pelaksanaan program dinilai berjalan sesuai rencana, meskipun masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan sumber daya. Dari sisi indikator makro, Hanubun memaparkan sejumlah capaian penting. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan, yang mencerminkan perbaikan di sektor pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi Malra pada 2025 tercatat sebesar 4,57 persen, menunjukkan tren positif dibandingkan tahun sebelumnya. Inflasi daerah dinilai relatif terkendali di bawah 2,5 persen, meskipun sempat berada di kisaran 3,93 persen.

“Pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan, serta penciptaan lapangan kerja harus menjadi fokus bersama lintas sektor,” kata Hanubun.

Angka kemiskinan mengalami penurunan tipis dari 21,22 persen pada 2024 menjadi 21,16 persen pada 2025. Tingkat pengangguran terbuka berada di angka 6,1 persen dan masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Ia menyoroti pentingnya optimalisasi pendapatan daerah yang dinilai belum maksimal. Hanubun menekankan agar belanja daerah ke depan lebih diarahkan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat. “Belanja publik harus tepat sasaran dan tuntas pelaksanaannya, agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujar Hanubun.

<p>The post Bupati Malra Sampaikan LKPJ 2025, Soroti Tantangan Pembangunan first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Kegiatan tersebut diikuti perwakilan dari 15 gugus depan seluruh Kabupaten Maluku Tenggara (Malra). Jamcab menjadi momentum penting untuk mempererat persaudaraan antarsesama Pramuka sekaligus meningkatkan keterampilan, semangat kebersamaan, dan jiwa kepemimpinan generasi muda.

Ketua panitia pelaksana, Yos Rettobyaan mengatakan Jamcab 2026 berlangsung selama empat hari, pada 26 hingga 29 Maret 2026, dengan sejumlah tujuan strategis.

“Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan menambah pengetahuan dan keterampilan peserta sebagai bekal mengikuti Jambore Nasional Tahun 2026 di Cibubur, serta mendorong inovasi dan kreativitas Pramuka dalam bingkai budaya,” jelas Rettobyaan.

Kegiatan ini juga diarahkan untuk mempererat persahabatan Pramuka Penggalang, memperkuat persatuan dan kesatuan, serta menumbuhkan jiwa kepemimpinan dan semangat patriotisme di kalangan peserta.

Mengusung tema “Rekreatif, Adaptif, Produktif, Inovatif, dan Harmonis (RAPIH)”, Jamcab 2026 menghadirkan beragam kegiatan yang dibagi ke dalam beberapa zona pembinaan.

Pada zona integritas, peserta mengikuti kegiatan kerohanian, upacara, olahraga, dan penguatan persaudaraan. Zona adventure diisi dengan camp craft dan scout rally, sedangkan zona Pramuka peduli difokuskan pada aksi kebersihan lingkungan dan manajemen sampah.

Selain itu, zona budaya menampilkan permainan persaudaraan, karnaval, dan pentas seni budaya. Zona pengetahuan memuat materi wawasan kepramukaan, etika, kesehatan, dan keselamatan. Adapun zona scouting skill menjadi ruang penguatan keterampilan teknis seperti pionering, semaphore, dan sandi Morse.

Wakil Bupati Malra Charlos Vhiali Rahantoknam menegaskan Gerakan Pramuka memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda. “Pramuka adalah wadah pendidikan kepanduan di luar sekolah dan keluarga yang bertujuan membentuk watak, akhlak, dan budi pekerti luhur generasi muda dalam mencapai potensi spiritual, sosial, dan intelektual,” ujarnya.

<p>The post Wabup Malra Buka Jamcab, Ini Harapannya first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Kegiatan diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Malra berlangsung di kawasan Taman Landmark Langgur, Senin (16/3/2026).

Wakil Bupati Malra Charlos Viali Rahantoknam mengatakan Gerakan Pangan Murah merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

Menurutnya menjelang hari besar keagamaan biasanya terjadi peningkatan permintaan yang dapat memicu kenaikan harga sejumlah komoditas pangan. “Melalui kegiatan ini pemerintah daerah bersama berbagai pihak berupaya menjaga stabilitas harga serta memastikan masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan menjelang Hari Raya Idulfitri,” ujarnya.

Gerakan Pangan Murah merupakan kelanjutan dari program pasar murah yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Program tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi, khususnya pada komoditas pangan strategis.

Dalam kegiatan tersebut, masyarakat dapat memperoleh berbagai kebutuhan pokok seperti beras, gula pasir, minyak goreng, telur, serta sejumlah komoditas pangan lainnya dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar.

Rahantoknam menegaskan kegiatan ini bukan sekadar agenda seremonial, tetapi merupakan program nyata pemerintah daerah untuk membantu masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, agar tetap mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga di tengah potensi kenaikan harga bahan pokok.

Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi dalam menyukseskan kegiatan tersebut, terutama Dinas Ketahanan Pangan dan Badan Pangan Nasional yang turut mendukung pelaksanaan program tersebut.

Rahantoknam mengajak masyarakat memanfaatkan Gerakan Pangan Murah secara bijak sekaligus mulai meningkatkan konsumsi pangan lokal guna memperkuat ketahanan pangan daerah. “Pemanfaatan pangan lokal sangat penting agar kita tidak terlalu bergantung pada pasokan dari luar daerah. Dengan demikian stabilitas harga dapat lebih terjaga dan ekonomi masyarakat juga ikut tumbuh,” katanya.

<p>The post Pemkab Malra Hadirkan Pangan Murah Jelang Idul Fitri first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Melalui forum ini aspirasi masyarakat bertemu dengan perspektif teknis organisasi perangkat daerah (OPD), untuk menghasilkan rencana kerja yang selaras dengan kebijakan daerah, dan menjadi jawaban permasalahan masyarakat.

Bupati Maluku Tenggara M. Thaher Hanubun menegaskan rencana kerja harus selaras dengan arah RKPD yang mengacu pada RPJMD, sehingga dapat berkontribusi langsung bagi pencapaian visi besar yakni, Masyarakat Maluku Tenggara Mandiri, Cerdas, Demokratis dan Berkeadilan Menuju Maluku Tenggara Hebat.

Untuk itu ia minta kepada seluruh Kepala OPD dan jajaran perencanaan untuk dapat memastikan setiap program dan kegiatan yang masuk Renja 2027, wajib hukumnya memiliki benang merah yang jelas, searah dengan visi dan misi pemerintah daerah sehingga dapat berdampak langsung terhadap kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

“Saya meminta kepada seluruh Kepala OPD dan jajaran perencana, pastikan setiap program dan kegiatan yang masuk dalam Renja 2027 memiliki benang merah yang jelas. Dari visi daerah, turun ke misi, turun ke tujuan, sampai ke sasaran Renstra, turun ke program dan kegiatan yang konkret, terukur, dan berdampak,” kata Hanubun saat membuka forum lintas perangkat daerah penyusunan rencana kerja OPD tahun 2027 di Aula kantor bupati, Rabu (11/3/2026).

Ia mengintakan pimpinan OPD fokus pada program yang berdampak positif, bukan program yang banyak. Keterbatasan anggaran mengharuskan perangkat daerah agar lebih selektif dalam perencanaan, lebih baik sedikit program namun terukur, dan berdampak nyata dari pada banyak kegiatan yang masing-masing hanya bisa berjalan setengah hati karena anggaran yang terlalu tipis.

“Saya meminta kepada setiap kepala OPD untuk berani memprioritaskan dan berani memangkas program yang tidak memberikan dampak yang signifikan,” kata bupati. (RED)

<p>The post Bupati Malra Ingatkan Rencana Kerja OPD Selaras dengan RKPD first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Hal tersebut disampaikan saat membuka Forum Perangkat Daerah dan Lintas Perangkat Daerah dalam rangka penyempurnaan Rencana Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2027 di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara, Rabu (11/3/2026).

Bupati menekankan forum tersebut bukan sekadar agenda administratif, melainkan forum strategis untuk menyelaraskan program pembangunan antarperangkat daerah.

“Forum ini bukan hanya kegiatan formal yang selesai begitu saja. Di sinilah kita menyelaraskan program, memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, dan memastikan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar bupati Hanubun.

Forum tersebut merupakan salah satu tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.

Bupati menyampaikan Kabupaten Maluku Tenggara memiliki potensi besar, namun di sisi lain masih menghadapi berbagai tantangan, terutama kondisi geografis wilayah kepulauan serta keterbatasan kemampuan fiskal daerah.

Karena itu, ia mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tidak menyusun program pembangunan yang hanya menjadi konsep di atas kertas. “Jangan membuat program yang hanya tertulis tetapi tidak bisa dilaksanakan. Pembangunan harus bertumpu pada kekuatan riil daerah,” tegasnya.

Ia menekankan sejumlah sektor prioritas yang perlu menjadi fokus pembangunan daerah, di antaranya kelautan dan perikanan, pariwisata, serta pertanian yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat Maluku Tenggara.

Sektor kelautan dan perikanan memiliki potensi besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama melalui pengembangan perikanan tangkap dan budidaya, termasuk komoditas rumput laut.

Sementara itu, sektor pariwisata dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan, mengingat Maluku Tenggara dikenal dengan keindahan pantai, laut, serta kekayaan budaya masyarakat Kei. “Pengembangan pariwisata tidak bisa hanya dilakukan oleh dinas pariwisata saja, tetapi harus melibatkan seluruh perangkat daerah secara kolaboratif,” jelasnya.

<p>The post Bupati Malra: Perencanaan Pembangunan Harus Realistis dan Tepat Sasaran first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Pasar murah dilaksanakan di halaman Kantor Disperindag Malra, Rabu (11/3/2026). Pasar murah disambut antusias warga yang membeli berbagai kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Pemerintah Daerah Malra berharap pasar murah ini dapat membantu meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang perayaan Idul Fitri.

Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Malra Jainudin Rahangtubun mengatakan program pasar murah dilaksanakan di delapan kecamatan.

Kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap kondisi masyarakat, terutama saat kebutuhan rumah tangga meningkat selama bulan Ramadan hingga menjelang Lebaran.

“Kegiatan ini biasanya dilakukan menjelang hari-hari besar keagamaan. Tujuannya untuk menjaga inflasi dan stabilitas harga barang agar kebutuhan masyarakat tetap bisa terpenuhi,” ujar Rahangtubun. (RED)

<p>The post Pemkab Malra Gelar Pasar Murah Jelang Idul Fitri 2026 first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan program dan arah kebijakan pembangunan pendidikan di daerah.

Forum tersebut dibuka Wakil Bupati Maluku Tenggara, Charlos Viali Rahantoknam mewakili Bupati Maluku Tenggara.

Rahantoknam menyampaikan forum tersebut memiliki peran penting dalam memperkuat koordinasi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan guna meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan.

“Forum ini merupakan momentum penting dalam upaya bersama untuk memperkuat koordinasi, menyelaraskan program, serta merumuskan langkah-langkah strategis demi peningkatan kualitas pelayanan pendidikan di daerah kita tercinta,” ujarnya.

Forum OPD Bidang Pendidikan tahun ini mengusung tema Pengembangan Perekonomian yang Inklusif Berbasis Potensi Lokal, Pelayanan Dasar yang Merata, SDM yang Kuat, dan Ketercukupan Pangan.

Tema tersebut menegaskan bahwa pembangunan pendidikan harus berjalan selaras dengan penguatan ekonomi daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Sektor pendidikan memegang peran strategis dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan mampu bersaing di masa depan. Karena itu, melalui forum tersebut diharapkan lahir berbagai kebijakan dan program pendidikan yang partisipatif serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Selain itu forum ini juga menjadi sarana untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program pendidikan dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2027 sehingga seluruh perencanaan pembangunan dapat berjalan terpadu, efektif, dan tepat sasaran.

Rahantoknam mendorong seluruh peserta forum menghadirkan gagasan, inovasi, dan solusi kreatif dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan pendidikan, termasuk keterbatasan anggaran.

“Dalam kondisi keterbatasan anggaran, kita harus mampu berpikir di luar kebiasaan. Dibutuhkan inovasi dan kreativitas. Jangan mudah menyerah, tetap semangat untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan,” tegas Rahantoknam.

<p>The post Pemkab Malra Siapkan Langkah Strategis Tingkatkan Kualitas Pendidikan first appeared on Sentraltimur.com.</p>

“67 persen penduduk miskin ekstrem Kabupaten Maluku Tenggara tinggal di Pulau Kei Besar, dan hampir separuh wilayahnya belum memiliki jalan yang memadai,” tegas Bupati di hadapan peserta Musrembang RKPD Tahun 2027 Kabupaten Maluku Tenggara, Selasa (3/3/2026).

Pernyataan tersebut bukan sekadar angka statistik. Di baliknya, terdapat realitas pahit yang masih dihadapi ribuan warga. Sebanyak 54 desa di Pulau Kei Besar hingga kini masih terisolasi. Akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan aktivitas ekonomi dasar menjadi perjuangan harian masyarakat yang harus melewati medan berat dan infrastruktur minim.

Bupati Thaher menyatakan ketimpangan pembangunan antara Pulau Kei Besar dan Pulau Kei Kecil tidak boleh terus dibiarkan. “Pulau Kei Besar harus setara dengan Pulau Kei Kecil dalam hal pembangunan dan kesejahteraan,” tandasnya.

Dalam strategi pembangunan ke depan, Kota Elat diposisikan sebagai simpul utama konektivitas sekaligus pusat distribusi ekonomi. Pengembangan Pasar Elat menjadi prioritas untuk memperkuat arus barang dan meningkatkan nilai jual produk lokal seperti kelapa, ikan, rumput laut, serta hasil pertanian.

Langkah ini diharapkan mampu memangkas rantai distribusi yang panjang dan menekan disparitas harga, sehingga petani dan nelayan memperoleh keuntungan lebih adil.

Bupati Thaher memaparkan kondisi riil lima kecamatan di Pulau Kei Besar yang menjadi fokus pembangunan: Kei Besar – Elat diarahkan sebagai pusat pelayanan dan ekonomi dengan penguatan Pasar Elat sebagai lokomotif pergerakan ekonomi.

Kei Besar Utara Timur tercatat sebagai kantong kemiskinan terbesar dengan 7.070 warga miskin ekstrem dan prevalensi stunting mencapai 20,89 persen. Wilayah ini menjadi prioritas pembangunan jalan, telekomunikasi, serta intervensi pengentasan kemiskinan.

Kei Besar Utara Barat menghadapi persoalan serius: 41,35 persen kepala keluarga tergolong miskin dan 38,87 persen rumah tidak layak huni. Infrastruktur jalan dan jembatan menjadi kebutuhan mendesak guna membuka akses pasar dan layanan dasar.

<p>The post Bupati Malra Tegaskan Percepatan Pembangunan Pulau Kei Besar first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Musrenbang mengusung tema “Pengembangan Perekonomian Inklusif Berbasis Potensi Lokal, Pelayanan Dasar yang Merata, SDM yang Kuat, dan Ketercukupan Pangan”. Kegiatan tersebut menjadi forum strategis dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2027.

Wakil Bupati Maluku Tenggara Charlos Viali Rahantoknam menegaskan Musrenbang bukan sekadar agenda tahunan, melainkan wadah penting untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan program pemerintah daerah.

“Perencanaan yang baik harus lahir dari bawah, dari suara masyarakat. Musrenbang ini menjadi ruang untuk menyatukan gagasan, menyusun prioritas, dan memastikan pembangunan berjalan tepat sasaran,” ujarnya.

Ia menjelaskan pengembangan ekonomi inklusif berbasis potensi lokal akan difokuskan pada penguatan sektor perikanan, pertanian, UMKM serta perdagangan lokal guna mendorong produktivitas dan penciptaan lapangan kerja.

Selain itu, pemerintah daerah berkomitmen memastikan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dapat dirasakan secara merata hingga ke seluruh ohoi (desa). Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi prioritas dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Dalam menghadapi dinamika ekonomi global, aspek ketercukupan pangan turut menjadi perhatian utama. Pemkab mendorong optimalisasi lahan pertanian, penguatan cadangan pangan, serta pemberdayaan petani dan nelayan guna menjaga ketahanan pangan daerah.

Musrenbang berlangsung secara partisipatif dengan melibatkan kepala ohoi, tokoh masyarakat, dan perwakilan perangkat daerah. Berbagai usulan yang disampaikan akan dihimpun dan menjadi bahan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2027.

Melalui forum ini, Pemkab Maluku Tenggara berharap tercipta komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan demi kemajuan Kei Kecil dan Maluku Tenggara secara keseluruhan. (RED)

<p>The post Ketahanan Pangan dan SDM Jadi Prioritas RKPD 2027 Malra first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Bupati Thaher menyatakan KKT dan KKTS merupakan lumbung pangan daerah, sementara Manyeuw adalah gerbang pariwisata Maluku Tenggara. Ketiga kecamatan merupakan satu ekosistem pembangunan yang tak terpisahkan.

“Tantangan dan potensi kalian saling terhubung. Masa depan ketiga kecamatan ini akan lebih kuat jika dibangun bersama,” ujar Bupati, Senin (2/3/2026).

KKT dan KKTS menjadi benteng ketahanan pangan dengan produksi jagung, ubi kayu, dan kelapa yang menopang kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, Manyeuw menyimpan daya tarik wisata kelas dunia seperti Pantai Ngurbloat dengan pasir putihnya yang dikenal sebagai salah satu yang terhalus di Indonesia.

“Ketika wisatawan datang ke Ngurbloat, mereka membutuhkan pangan lokal. Dan pangan itu datang dari tanah-tanah di KKT dan KKTS. Inilah satu ekosistem pangan menyangga pariwisata, pariwisata mengangkat nilai pangan,” kata bupati.

Data Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menunjukkan kunjungan wisatawan meningkat signifikan, dari 18.264 orang pada 2020 menjadi 129.300 orang pada 2024. Rata-rata lama tinggal wisatawan dilaporkan ikut naik.

Hanubun menilai tren tersebut membuka peluang besar bagi pengembangan ekonomi kreatif berbasis pangan lokal. Produk seperti keripik ubi, tepung jagung, hingga kuliner tradisional Kei yang dikemas modern dinilai berpotensi menjadi oleh-oleh khas destinasi. “Tidak ada kecamatan yang miskin di Maluku Tenggara. Yang ada hanyalah potensi yang belum dikelola maksimal,” tegasnya.

Bupati memuji prestasi Desa Wisata Ohoi Ngilngof yang meraih penghargaan nasional dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai bukti bahwa potensi lokal mampu bersaing di tingkat nasional.

Di tengah optimisme, Bupati Thaher mengakui adanya tekanan fiskal serius akibat pemangkasan Dana Desa tahun 2026. Alokasi awal sebesar Rp121,6 miliar untuk 190 ohoi pada Oktober 2025 dipotong menjadi Rp52,1 miliar berdasarkan PMK Nomor 7 Tahun 2026 turun sekitar 58%.

<p>The post Bupati Malra Dorong Integrasi Pertanian dan Pariwisata first appeared on Sentraltimur.com.</p>