Program ini sangat tepat karena akan mempercepat transformasi di sektor pertanian terutama untuk para petani yang selama ini terkendala dengan kepemilikan lahan.

Demikian disampaikan Rumalutur dalam sambutannya pada pembukaan rapat koordinasi tim gugus tugas Reforma Agraria atau GATRA yang digelar Badan Pertanahan Nasional (BPN) SBT, Kamis (20/6/2024).

Program reformasi agraria tidak hanya tentang retribusi tanah, tetapi lebih dari itu dapat memberdayakan mereka yang bergantung di sektor pertanian.

Pemerintah daerah  berharap rapat koordinasi tim Gatra bisa mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai kemudian mengidentifikasi tantangan yang dihadapi serta menyusun strategi yang lebih efektif kedepannya. “Saya percaya dengan sinergi dan kolaborasi dari semua pihak, kita akan mampu mengatasi setiap rintangan dan mencapai tujuan yang telah kita tetapkan,” kata Rumalutur.

Dia berharap lewat rakor ini stakeholder terkait bisa menjalin kolaborasi dan sinergitas demi mewujudkan Reforma Agraria di SBT. Salah satunya dengan menginventarisasi dan membahas isu-isu strategis untuk percepatan program dimaksud. “Sehingga lewat rakor ini kita bisa membangun komitmen dan tanggung jawab bersama untuk memperbaiki reforma agraria yang berkeadilan, berkelanjutan, transparan dan akuntabel,” katanya.

Reforma agraria digagas BPN untuk menata dan menyusun kembali kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria. Program ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan status kepemilikan lahan terutama bagi petani. (ADI)

Ikuti berita sentraltimur.com di Google News

<p>The post Wabup SBT: Reforma Agraria Penting Bagi Petani first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buru, Nurdin Karepesina mengatakan dipilihnya desa Awalinan diharapkan bisa menjadi percontohan dalam hal pengelolaan agraria.

Sebelum pencanangan Desa Awalinan sebagai Kampung Reforma Agraria digelar sosialisasi sejak Senin 19 Juli 2021.

Sosialisasi di balai pertemuan didasarkan pada awal pendataan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di beberapa desa dan kecamatan di kabupaten Buru.

Menurut Nurdin, semua tahapan sudah dilewati, baik penilaian berdasarkan semua aspek dan unsur-unsur penataan aset, penataan penggunaan tanah dan penataan akses reforma agrarian.

“Hal itu merupakan tugas pemerintahan yang harus dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga terkait sehingga sinergi antara semua pihak, antara semua institusi terutama ATR/BPN dan pemerintah daerah,” kata Nurdin kepada sentraltimur.com, Sabtu (23/7/2021).

Pencanangan Kampung Reforma Agraria di desa Awalinan dihadiri sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemkab Buru, dan pimpinan lembaga keuangan dan perbankkan.

Nurdin mengapresiasi kerja keras Tim Pelaksana Harian Gugus Tugas Reforma Agraria (G-TRA) Buru hingga akhirnya desa Awalianan dipilih dan dicanangkan sebagai Kampung Reforma Agraria.

Pencanangan itu menurutnya memiliki arti penting sebagai upaya menata kembali hubungan antara masyarakat dengan tanah yaitu menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan.

Nurdin katakan, keberhasilan pelaksanaan reforma agraria dalam skala kecil dapat diwujudkan lewat pilot project kampung reforma agraria, dengan skema pengembangan penataan akses menggunakan skema akses mengikuti aset.

“Desa Awalinan memiliki akses, potensi yang besar untuk dikembangkan, dan ini yang menjadi nilai tambah, sehingga desa ini terpilih sebagai pilot project kampung reforma agrarian,” ujarnya.

Desa Awalinan Dicanangkan Sebagai Kampung Reforma Agraria tertuang dalam surat keputusan bupati nomor: 66/SK-81.04/VI/2021.

<p>The post Desa Awalinan Dicanangkan Sebagai Kampung Reforma Agraria first appeared on Sentraltimur.com.</p>