MASOHI, SENTRALTIMUR.COM – Wakil Bupati Mario Lawalata bersama Sekretaris Daerah Maluku Tengah Rakib Sahubawa dan pimpinan OPD menghadiri Focus Group Discussion (FGD) penanganan konflik sosial di wilayah hukum Polda Maluku.
Sekda Malteng Rakib Sahubawa memaparkan berbagai upaya yang dilakukan Pemkab Malteng meminimalisir konflik antarwarga. Mulai dari berbagai kebijakan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama, juga diterbitkan peraturan daerah yang mencegah konflik antarwarga yang kerap terjadi di sejumlah negeri di daerah berjuluk Pamahanunusa.
Kapolda Maluku Irjen Pol. Dadang Hartanto dalam sambutannya menegaskan Maluku memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi wilayah maju dan sejahtera. Namun, potensi tersebut dapat terhambat jika daerah ini terus diguncang konflik sosial.
“Maluku adalah tanah yang kaya dan indah, tetapi kalau tidak dijaga, semua potensi itu akan hilang begitu saja. Keamanan dan kedamaian adalah fondasi, bukan pilihan. Tanpa kedamaian, tidak ada pembangunan yang bisa berhasil,” tegas Kapolda di Polda Maluku, Selasa (16/9/2025).
Dia menyoroti pola konflik yang sering terjadi di Maluku, terutama konflik antarkampung. Banyak di antaranya berawal dari persoalan kecil, namun berkembang menjadi pertikaian besar karena penyelesaiannya lebih mengedepankan kekerasan daripada dialog.
“Cara kekerasan bukanlah solusi. Kita harus menciptakan mekanisme penyelesaian yang adil, cepat, dan dapat diterima semua pihak. Karena itu, saya menekankan pentingnya sinergi dan pendekatan yang menyeluruh,” jelasnya.
Kapolda menegaskan sembilan strategi ini hanya akan berhasil jika seluruh elemen berkomitmen. “Polri tidak bisa bekerja sendiri. Kita butuh koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi dari semua pihak. Maluku harus menjadi contoh provinsi yang mampu menjaga kerukunan di tengah perbedaan,” katanya.
Salah satu gagasan penting yang dipaparkan adalah konsep Rumah Damai. Kapolda menjelaskan, rumah damai bukan sekadar bangunan fisik, tetapi simbol kehadiran negara yang memfasilitasi dialog dan solusi damai.