LANGGUR, SENTRALTIMUR.COM – Bupati Maluku Tenggara Muhamad Thaher Hanubun menegaskan seluruh ASN wajib menjunjung tinggi asas dan integritas, khususnya dalam proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Penegasan itu disampaikan saat memimpin apel ASN di halaman Kantor Bupati Malra, Senin (11/8/2025).
Bupati mengungkap adanya indikasi pemalsuan dokumen dalam seleksi PPPK. Dia memerintahkan pimpinan OPD, dan BKSDM memverifikasi ulang seluruh dokumen perjanjian kerja.
“Jika dokumen pelamaran terbukti palsu, seperti SK pengangkatan atau perpanjangan tidak sah, status PPPK dapat dibatalkan sesuai Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2015,” tegas Hanubun.
Bupati mengingatkan jika ditemukan SK yang dibuat sendiri oleh oknum pejabat, pihaknya akan membentuk tim investigasi dan melibatkan pihak eksternal.
Dia memberi batas waktu hingga Rabu mendatang bagi siapa pun yang ingin melaporkan kesalahan dokumen.
Bupati juga meminta dinas terkait memeriksa kembali data pelamar yang tiba-tiba diangkat menjadi PPPK tanpa riwayat sebagai tenaga honor.
Bupati Hanubun menyoroti kedisiplinan ASN. Sesuai aturan, ketidakhadiran berturut-turut selama tiga hari atau akumulasi sepuluh hari dalam setahun dapat berujung pada penghentian gaji.
“Ini soal integritas. Jangan mengkhianati kepercayaan masyarakat demi kepentingan sesaat,” tegasnya. (RED)



