LANGGUR, SENTRALTIMUR.COM – Bupati Maluku Tenggara Muhamad Thaher Hanubun mengakui dua pertiga warga di daerahnya masih hidup dalam kemiskinan.
“67 persen penduduk miskin ekstrem Kabupaten Maluku Tenggara tinggal di Pulau Kei Besar, dan hampir separuh wilayahnya belum memiliki jalan yang memadai,” tegas Bupati di hadapan peserta Musrembang RKPD Tahun 2027 Kabupaten Maluku Tenggara, Selasa (3/3/2026).
Pernyataan tersebut bukan sekadar angka statistik. Di baliknya, terdapat realitas pahit yang masih dihadapi ribuan warga. Sebanyak 54 desa di Pulau Kei Besar hingga kini masih terisolasi. Akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan aktivitas ekonomi dasar menjadi perjuangan harian masyarakat yang harus melewati medan berat dan infrastruktur minim.
Bupati Thaher menyatakan ketimpangan pembangunan antara Pulau Kei Besar dan Pulau Kei Kecil tidak boleh terus dibiarkan. “Pulau Kei Besar harus setara dengan Pulau Kei Kecil dalam hal pembangunan dan kesejahteraan,” tandasnya.
Dalam strategi pembangunan ke depan, Kota Elat diposisikan sebagai simpul utama konektivitas sekaligus pusat distribusi ekonomi. Pengembangan Pasar Elat menjadi prioritas untuk memperkuat arus barang dan meningkatkan nilai jual produk lokal seperti kelapa, ikan, rumput laut, serta hasil pertanian.
Langkah ini diharapkan mampu memangkas rantai distribusi yang panjang dan menekan disparitas harga, sehingga petani dan nelayan memperoleh keuntungan lebih adil.
Bupati Thaher memaparkan kondisi riil lima kecamatan di Pulau Kei Besar yang menjadi fokus pembangunan: Kei Besar – Elat diarahkan sebagai pusat pelayanan dan ekonomi dengan penguatan Pasar Elat sebagai lokomotif pergerakan ekonomi.
Kei Besar Utara Timur tercatat sebagai kantong kemiskinan terbesar dengan 7.070 warga miskin ekstrem dan prevalensi stunting mencapai 20,89 persen. Wilayah ini menjadi prioritas pembangunan jalan, telekomunikasi, serta intervensi pengentasan kemiskinan.
Kei Besar Utara Barat menghadapi persoalan serius: 41,35 persen kepala keluarga tergolong miskin dan 38,87 persen rumah tidak layak huni. Infrastruktur jalan dan jembatan menjadi kebutuhan mendesak guna membuka akses pasar dan layanan dasar.