JAKARTA, SENTRALTIMUR.COM – Sebanyak 18 gubernur ramai-ramai menyampaikan protes kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait pemotongan anggaran transfer ke daerah (TKD).
Mereka yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) itu datang langsung ke Kantor Kementerian Keuangan di Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).
Ada Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem, hingga Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda.
Aceh, misalnya, menjelaskan anggaran mereka dipotong 25 persen oleh pemerintah pusat. Gubernur Mualem menegaskan tidak sepakat dengan pemotongan tersebut.
“Kami mengusulkan supaya tidak dipotong, anggaran kita tidak dipotong. Karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing,” kata Mualem seusai bertemu Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (7/10).
Sementara, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyebut pemotongan TKD berdampak serius terhadap operasional daerahnya. Berkurangnya dana pemerintah daerah diklaim mengganggu pembangunan hingga pembayaran gaji pegawai.
Mahyeldi mendesak pemerintah pusat mengembalikan besaran duit transfer ke daerah. Jika tidak, ia meminta pemerintah pusat memikul kewajiban membayar gaji aparatur sipil negara (ASN) di daerah.
“Tentu harapan kita di daerah adalah bagaimana TKD ini dikembalikan lagi. Kalau enggak, mungkin gaji pegawai bisa diambil oleh pusat. Kita harapkan seluruh gaji pegawai (Pemda) ini bisa dari pusat semuanya, itu yang menjadi harapan kita,” tegasnya.
Penurunan TKD di APBN 2026 memang menjadi sorotan. Pemerintah bahkan awalnya hanya menganggarkan Rp650 triliun atau lebih rendah 29 persen dibandingkan tahun ini yang mencapai Rp919 triliun.
Gejolak di daerah sempat pecah gara-gara banyak pemda langsung mengerek tarif pajak secara gila-gilaan. Purbaya Yudhi Sadewa yang baru menjabat sebagai menteri keuangan pada 8 September 2025 akhirnya menambah Rp43 triliun dana TKD untuk tahun depan, yakni dari Rp650 triliun menjadi Rp693 triliun.