banner 728x250

Ramai-ramai Gubernur Protes Menkeu Purbaya Buntut Pemotongan Anggaran Daerah

GUBERNUR PROTES
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (ISTIMEWA)
banner 468x60

Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Al Haris menegaskan para gubernur memang sengaja meminta waktu Purbaya karena ingin menyampaikan langsung keluh kesah terkait pemotongan dana TKD.

Ia menilai Menkeu Purbaya cukup responsif menyikapi keluhan para kepala daerah. Pemerintah pusat, menurut Al Haris, berjanji melakukan evaluasi besaran TKD di 2026.

“Pak Menteri (Purbaya) respons tadi, beliau responsif sekali. Nanti di 2026 karena sudah menjadi produk hukum undang-undang, APBN, beliau tadi berjanji di 2026 sambil nanti berjalan, evaluasi lagi yang TKD ke daerah,” beber Gubernur Jambi ini menukil cnnindonesia.com.

Beban Gaji PPPK

Di lain sisi, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menegaskan 18 kepala daerah yang hadir di Kantor Purbaya itu tak setuju dengan pemotongan anggaran daerah. Ia menyoroti beban gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang cukup besar masih harus ditanggung pemda.

Ada juga janji-janji kepala daerah untuk melakukan pembangunan jalan dan jembatan. Menurut Sherly, anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan hal tersebut cukup besar.

“Dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 20 persen-30 persen untuk level provinsi dan di level kabupaten bahkan ada tadi dari Jawa Tengah yang hampir 60 persen-70 persen, itu berat untuk pembangunan infrastruktur,” ungkap Sherly.

Menkeu Purbaya mengaku paham dengan keluhan yang disampaikan para gubernur tersebut. Ia juga melihat anggaran atau duit transfer ke daerah yang dipotong memang terlalu banyak, tetapi ia belum bisa mengabulkan permohonan para kepala daerah itu sekarang. Misalnya, terkait pelimpahan pembayaran gaji pegawai pemda kepada pemerintah pusat.

“Belum kita putuskan (usul agar pemerintah pusat menanggung semua beban gaji pegawai pemda),” tegas Purbaya dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat.

“Kalau dia (para gubernur) mah minta semuanya ditanggung saya. Itu normal, permintaan normal, tapi kan kita hitung kemampuan APBN seperti apa. Apalagi, ini 9 bulan pertama (2025) kan ekonominya melambat. Naik turun, tapi cenderung turun terus. Jadi, kalau diminta sekarang, pasti saya enggak bisa,” imbuhnya.

Ikuti berita sentraltimur.com di Channel Telegram