Tim jaksa penyelidik telah mengagendakan pemanggilan sejumlah pihak yang mengelola anggaran saat pandemi corona untuk dimintai keterangan. Keterangan dari pihak-pihak terkait untuk mempercepat pengumpulan alat bukti dan memperjelas konstruksi perkara.

“Dalam waktu dekat kami akan memanggil pihak-pihak yang punya kaitan dengan dugaan korupsi anggaran Covid-19 di Pemprov Maluku untuk meminta keterangan, ini penting untuk memperkuat fakta hukum yang sedang kami dalami,” kata Asisten Intelijen Kejati Maluku Diky Oktavia kepada pewarta, Rabu (1/7/2026).

Dia bilang penanganan perkara tersebut masih tahap penyelidikan. Namun, Kejati Maluku terus bekerja secara serius dan profesional, termasuk menelusuri aliran anggaran serta peran pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana penanganan Covid-19.

Tim jaksa membuka peluang memanggil berbagai pihak, dari unsur organisasi perangkat daerah (OPD), penyedia barang maupun pihak lain yang diduga mengetahui atau terlibat dalam proses pengelolaan anggaran tersebut.  “Kami akan memanggil siapa pun yang dianggap mengetahui atau memiliki keterkaitan dengan penggunaan anggaran Covid-19. Semua akan dimintai keterangan sesuai prosedur hukum yang berlaku,” tegas Diky.

Dia menegaskan Kejati Maluku berkomitmen mengusut tuntas kasus tersebut secara transparan dan akuntabel, tanpa pandang bulu.

Diky meminta masyarakat bersabar dan memberi ruang bagi Kejati Maluku untuk bekerja maksimal. “Kami pastikan penanganan perkara ini dilakukan secara objektif. Jika nantinya ditemukan cukup bukti, tentu akan kami tingkatkan ke tahap berikutnya,” kata mantan Kajari Batubara, Sumatera Utara.

Modus Korupsi

Pengelolaan anggaran Covid-19 melibatkan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 plus sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov Maluku.

<p>The post Dua Tahun Mandek, Kejati Lanjutkan Penyelidikan Dugaan Korupsi Anggaran Covid-19 Pemprov Maluku first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Watratan diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan korupsi anggaran Covid-19 di Pemkab Maluku Tenggara (Malra) tahun anggaran 2020. Dia diperiksa selama dua hari di kantor Ditreskrimsus, kawasan Batu Meja kota Ambon, Rabu dan Kamis (13/6/2024).

Pemeriksaan hari pertama berjalan lancar. Namun pada pemeriksaan hari kedua, Kamis, Watratan pingsan. Dia sempat menjawab sejumlah pertanyaan penyidik antirasuah. Namun di tengah pemeriksaan di ruang tim penyelidik, tubuhnya sempoyongan dan tidak sadarkan diri.

Belum diketahui penyebab Watratan pingsan selama hampir satu jam pada Kamis sore. Kondisi tubuhnya lemah, penyidik akhirnya menghentikan pemeriksaan Watratan. Tim penyelidik rencananya memeriksa Watratan selama tiga hari hingga Jumat (14/6/2024). Tetapi pemeriksaan dibatalkan. Watratan meminta dijadwal ulang karena sakit.

Pekan kemarin, tim penyelidik Ditreskrimsus juga mengorek keterangan mantan Kepala Dinas Kesehatan Malra Katrinje Notanubun, Selasa (11/6/2024). Dia dicecar pertanyaan seputar penggunaan anggaran Covid-19 tahun anggaran 2020.

Sentraltimur.com memperoleh informasi pemeriksaan Watratan dan Notanubun, tim penyelidik menemukan sejumlah fakta menguatkan dugaan tindak pidana korupsi dan indikasi kerugian negara pengelolaan anggaran Covid-19 tahun 2020 di Pemkab Malra kala M. Thaher Hanubun menjabat Bupati Malra.

Penggunaan anggaran pada Dinas Kesehatan ditemukan belanja yang janggal, duplikasi pertanggung jawaban oleh bidang keuangan Pemkab Malra sebesar Rp 3 miliar lebih. Berikut, program atau kegiatan rutin tidak dijalankan, walaupun anggaran telah dicairkan. Lalu, pembayaran Jamkesda dan BPJS bagi warga miskin terindikasi fiktif.

Demikian juga penggunaan anggaran pada Dinas Sosial. Tahun anggaran 2020, Dinas Sosial Malra kecipratan anggaran corona sebesar Rp 76 miliar lebih. Anggaran itu dikucurkan Kementerian Sosial senilai Rp 71 miliar dan APBD Provinsi Maluku Rp 1,4 miliar dan APBD Malra Rp 3,9 miliar.

Anggaran yang diperoleh digunakan diantaranya untuk jaring pengaman sosial, meliputi penanganan kesehatan, pengamanan dampak ekonomi akibat wabah Covid-19. Sedangkan kucuran fulus dari Kementerian Sosial digunakan untuk bantuan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan BPNT.  

<p>The post Ketika Kepala Dinas Sosial Malra Pingsan Diperiksa Ditreskrimsus first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Buktinya, korps Adhyaksa belum mengagendakan pemanggilan keduanya untuk dimintai keterangan terkait perkara dugaan korupsi.

Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Maluku Wahyudi Kareba yang dihubungi hanya berujar penanganan perkara dugaan korupsi dana hibah di Kwarda Pramuka Maluku sudah diserahkan ke tim Pidsus.

“Saat ini tim Pidana Khusus sedang melakukan penelaahan terhadap perkara dimaksud,” ujarnya menjawab pesan Whatsapp sentraltimur.com, Selasa (28/11/2023).

Wahyudi tidak menjelaskan kapan Widya dipanggil maupun alasan tim Pidsus belum mengagendakan pemanggilan Widya.

Sebagaimana diketahui, nama Widya mencuat dalam kasus dugaan korupsi dana hibah di Kwarda Pramuka Maluku tahun anggaran 2022. Istri Gubernur Maluku Murad Ismail ini merupakan Ketua Kwarda Pramuka Maluku.

Dana hibah dikucurkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Maluku ke Kwarda Pramuka Maluku sebesar Rp2 miliar.

Tim jaksa penyelidik telah memanggil sedikitnya 30 orang dimintai klarifikasi untuk pengumpulan data dan bahan keterangan sejak awal Agustus 2023.

Mereka yang dikorek keterangannya di antaranya bendahara Dispora Maluku dan Bendahara Kwarda Gerakan Pramuka Maluku Ritha Hayat.

Dari klarifikasi pelbagai pihak, jaksa penyelidik telah mengumpulkan bukti dan ditelaah. Hasilnya tim jaksa intelijen menemukan indikasi perbuatan melawan hukum atau tindak pidana korupsi.

Hasil lidik tim jaksa ditemukan total dana hibah senilai Rp2 miliar, setengahnya habis untuk perjalanan dinas kegiatan pramuka. Atas temuan itu, tim jaksa intelijen telah menyerahkan penanganan kasus ini ke bidang Pidsus.

Kasus Reboisasi & Anggaran Covid

Sekda Maluku Sadali Ie mangkir dari panggilan pertama tim jaksa Kejati Maluku. Pejabat pimpinan tinggi madya itu memastikan akan memenuhi panggilan jaksa jika telah menerima surat panggilan kedua.

Namun hingga kini, tim jaksa Pidsus belum juga melayangkan surat panggilan kepada Sadali.

Lalu apa kata Wahyudi Kareba? “Saat ini (Sekda Maluku) belum (dipanggil), menunggu perkembangan penanganannya. Kalau tim Pidsus memerlukan keterangannya, tim akan memintai keterangan kepada yang bersangkutan,” kata juru bicara Kejati Maluku ini.

Menurutnya tim Pidsus sedang melakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.

“Tim akan melakukan evaluasi apakah telah cukup mendapatkan fakta adanya suatu peristiwa pidana. Jika memerlukan keterangan pihak-pihak lainnya, tim penyelidik akan meminta keterangan termasuk yang bersangkutan,” pungkas Wahyudi.

Sadali dibidik dua kasus dugaan korupsi, yaitu reboisasi dan anggaran Covid-19 di Pemerintah Provinsi Maluku.

Proyek reboisasi oleh Dinas Kehutanan Maluku di kabupaten Maluku Tengah tahun 2022 terindikasi korupsi. Proyek pengadaan tanaman hutan rakyat ini sebesar Rp2,5 miliar.

<p>The post Kejati Istimewakan Widya & Sekda Maluku, Belum Agendakan Pemeriksaan first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Empat pejabat yang akan dimintai keterangannya adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Rasyid dan Kepala Bidang Anggaran BPKAD Resi Masakwaar.

Selanjutnya Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Astuti Harbelubun dan Kepala Bidang Kesda BPKAD Malra Andreas Tetan El.

Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Muhamad Roem Ohoirat mengatakan pemeriksaan empat pejabat Malra di kantor Ditreskrimsus Polda Maluku, Ambon, Kamis (16/11/2023). “Kepada mereka diminta hadir di Ditreskrimsus Polda Maluku pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2024 pukul 09.00 WIT,” kata Roem, Rabu (15/12023) malam.

Tim penyidik telah melayangkan surat panggilan kepada empat pejabat tersebut. “Terkait penyelidikan penggunaan anggaran Covid di Pemda Malra, penyidik Ditreskrimsus telah mengirim undangan klarifikasi kepada beberapa PNS Pada Pemda Malra” katanya.

Dia menjelaskan kasus tersebut dalam proses penyelidikan. Penyidik masih terus mengumpulkan keterangan dan bukti untuk mengungkap kasus itu. “Kasus ini masih dalam proses penyelidikan, penyidik masih melakukan pengumpulan keterangan dan alat bukti. Dan apabila ditemukan adanya unsur pidana, penyidik akan memproses sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Roem.

Dalam kasus ini, penyidik sebelumnya telah memeriksa sejumlah pejabat termasuk mantan Bupati Maluku Tenggara M. Thaher Hanubun, dan mantan Sekretaris Daerah Ahmad Yani Rahawarin.

Thaher Hanubun diperiksa bersama Ahmad Yani, Kepala BPKAD Rasyid dan Kepala Dinas Infokom Antonius Kenny Raharusun di kantor Ditreskrimsus Polda Maluku pada Kamis dan Jumat, pekan kemarin. (MAN)

Ikuti berita sentraltimur.com di Google News

<p>The post Besok, Ditreskrimsus Garap 4 Pejabat Pemkab Malra Kasus Korupsi Anggaran Covid-19 first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Hanubun diperiksa penyidik sebagai saksi kasus dugaan korupsi anggaran Covid-19 di Pemkab Maluku Tenggara (Malra) tahun 2020.

Mantan orang nomor satu di Pemkab Malra ini mendatangi kantor Ditreskrimum Polda Maluku di kota Ambon, Kamis (9/11/2023).

Dia datang sekitar pukul 9.30 WIT, bersama tim pengacara dan orang dekatnya. Mengenakan kemeja berwarna biru dan celana panjang hitam, Hanubun berjalan menuju ruang pemeriksaan.

Dia diperiksa bersama mantan Sekretaris Daerah Maluku Tenggara, Ahmad Yani Rahawarin, Kepala BPKAD Rasyid dan Kepala Dinas Infokom Antonius Kenny Raharusun. Pemeriksaan mereka berlangsung di ruangan terpisah di kantor Ditreskrimsus.

Pantauan sentraltimur.com di kantor Ditreskrimsus, sekira pukul 12.20 WIT pemeriksaan terhadap Hanubun sempat dihentikan sementara untuk istirahat. Dia menjalankan shalat dzuhur di masjid yang berada di kompleks Ditkrimsus.

Selepas shalat, Hanubun makan siang di kantin belakang kantor Ditreskrimsus. Seturut itu sekira pukul 13.20 WIT, Hanubun kembali masuk ke ruang pemeriksaan. Sejumlah wartawan yang mencegatnya melayangkan pertanyaan, namun Hanubun enggan berkomentar. “Nanti saja ya,” kata Hanubun sambil berjalan menuju ruang pemeriksaan.

Pengawalan oleh tim kuasa hukum dan orang dekatnya, awak media kesulitan membidik foto Hanubun dari posisi depan. Menghindari suasana tak kondusif, wartawan hanya mengabadikan video maupun foto dari belakang saat Hanubun berjalan menuju ruang pemeriksaan.

Kuasa Hukum Hanubun, Lopianus Ngabalin mengatakan akan memberikan keterangan setelah pemeriksaan selesai. “Nanti selesai pemeriksaan saja ya,” ujarnya.

Salah satu penyidik Ditreskrimsus mengaku kemungkinan Hanubun akan menjalani pemeriksaan hingga malam hari. “Kemungkinan selesai malam,” ujarnya.

<p>The post Ditreskrimsus Periksa Mantan Bupati Malra Kasus Dugaan Korupsi Anggaran Covid-19 first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Anggaran yang diduga dikorupsi tersebut masuk dalam dana belanja tidak terduga (BTT) yang ditampung oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kabupaten Malra.

Sumber dana BTT hasil refocusing anggaran dari setiap OPD di tubuh Pemkab Malra. Refocusing anggaran karena Pemda Malra tidak mendapat kucuran dana dari Pemprov Maluku maupun pemerintah pusat untuk penanganan corona.

Dana BTT digunakan untuk bidang kesehatan berupa belanja kebutuhan terkait penanganan covid, bidang ekonomi dan jaringan pengaman sosial bagi masyarakat terdampak wabah corona.

Untuk bidang kesehatan anggaran diperuntukkan bagi kebutuhan pasien covid di rumah sakit maupun di lokasi isolasi. Anggaran juga diperuntukkan untuk PCR, pengadaan masker dan jasa tenaga medis yang berkaitan dengan penanganan corona.

Tahun 2020, anggaran corona di Pemda Malra sekitar Rp53 miliar. Sedangkan anggaran yang bisa dipertanggung jawabkan hanya Rp36 miliar. Sisanya Rp17 miliar diduga menguap atau tidak bisa dipertanggung jawabkan.

Dugaan korupsi pengelolaan anggaran Covid-19 di Pemkab Malra itu dibidik Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku sejak akhir Agustus 2023.

Tim penyelidik Ditreskrimsus telah memanggil sejumlah pejabat di Pemkab Malra. “Tim sudah memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan berkaitan dengan penyelidikan kasus ini,” kata Direskrimsus Polda Maluku Kombes Pol. Harold Huwae kepada sentraltimur.com, Sabtu (21/10/2023).

Selain permintaan keterangan, tim penyelidik juga telah mengantongi dokumen perihal kasus tersebut. “Tim masih bekerja, masih proses penyelidikan, jadi saya belum bisa banyak berkomentar,” pungkas Harold.

Temukan Indikasi Pidana

Sementara itu, sumber sentraltimur.com di Ditreskrimsus Polda Maluku menyebutkan tim penyelidik telah memeriksa lima orang sebagai saksi. Mereka adalah mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Malra Ahmad Yani Rahawarin, Kepala Dinas Kesehatan Katrinje Notanubun, Kepala BPKAD Rasyid dan dua ASN Dinas Kesehatan Malra.

<p>The post Anggaran Covid Pemkab Malra Diduga Jebol Belasan Miliar, Ditreskrimsus Periksa Mantan Sekda first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Tim jaksa Kejaksaan Tinggi Maluku menemukan indikasi korupsi anggaran Covid-19. Bahkan korps Adhyaksa mengendus penggunaan anggaran corona menguap atau tidak bisa dipertanggungjawabkan mencapai puluhan miliar rupiah.

Anggaran yang dikorupsi tersebut masuk dalam dana belanja tidak terduga (BTT) yang ditampung oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Maluku.

Pengelolaan anggaran melibatkan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 yang melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov Maluku.

Dana BTT digunakan untuk emergency (non bencana alam) yaitu untuk penanganan wabah virus corona di Maluku. Tahun 2020 anggaran penanganan covid Pemprov Maluku sejumlah Rp124 miliar, sedangkan tahun 2021 sekitar Rp70 miliar.

Dana BTT diperoleh dari refocusing anggaran di setiap OPD eselon II Pemprov Maluku. Anggaran dihimpun dari 38 OPD. Masing-masing OPD dipangkas 10 persen dari dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). Hanya Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan yang anggarannya tidak dipotong.

Refocusing anggaran dilakukan lantaran Pemprov Maluku tidak mendapat kucuran dana dari pemerintah pusat. Anggaran yang dihimpun dari puluhan OPD dialihkan untuk penanganan corona di Maluku.

Dana BTT digunakan untuk belanja kebutuhan terkait penanganan covid seperti menyiapkan rumah sakit lapangan, kebutuhan pasien covid di rumah sakit maupun di lokasi isolasi. Anggaran juga diperuntukkan untuk PCR dan jasa tenaga medis yang menangani corona.

Perihal temuan tim jaksa dalam proses penyelidikan tersebut, Kepala Seksi Penkum dan Humas Kejati Maluku Wahyudi Kareba mengaku belum mengetahuinya.

“Saya belum mengetahui itu. Tim jaksa masih bekerja, proses penyelidikan,” kata Wahyudi kepada sentraltimur.com, Rabu (18/10/2023).

Panggil Pimpinan OPD

Tim jaksa dalam proses penyelidikan telah memanggil hampir seluruh pimpinan OPD di tubuh Pemprov Maluku untuk dimintai klarifikasi.

Puluhan pimpinan OPD yang dipanggil di antaranya kepala Dinas Infokom, kepala Dinas Perhubungan, kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Berikut mantan kepala Dinas Kesehatan, Plt kepala Dinas Kesehatan dan Plt kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku. Tim jaksa juga telah mengorek keterangan Kepala BPKAD Maluku Zulkifli Anwar.

Jaksa penyelidik telah mengumpulkan bukti usai meminta klarifikasi pimpinan OPD. Hasilnya terungkap puluhan miliar dari dana BTT untuk penanganan corona diduga menguap.

“Dana BTT Covid-19 di BPKAD puluhan miliar indikasi menguap tidak jelas penggunaan dan pertanggungjawabannya,” ujar sumber di Kejati Maluku, Kamis (19/10/2023).

<p>The post Anggaran Covid Pemprov Maluku Dikelola Ugal-ugalan, Ini Temuan Jaksa first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Pemanggilan pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II itu untuk dikorek keterangan perihal dugaan korupsi pengelolaan anggaran Covid-19 tahun anggaran 2020-2021.

Korps Adhyaksa juga akan memanggil Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali Ie. Rencana pemanggilan pejabat eselon I di Pemprov Maluku itu disampaikan Kepala Seksi Penkum dan Humas Kejati Maluku Wahyudi Kareba.

Dia menegaskan semua pihak yang berhubungan dengan pengelolaan anggaran corona tersebut akan dipanggil untuk dimintai klarifikasi, termasuk Sekda Maluku.

Pemanggilan Sadali dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas Kehutanan Maluku saat penggunaan anggaran Covid bergulir.

“Iya betul. (Pemanggilan) ini masih bentuk klarifikasi, jadi masih sebatas klarifikasi,” kata Wahyudi di kantor Kejati Maluku, Selasa (12/9/2023). 

Kejati Maluku menindaklanjuti kasus tersebut merespons laporan masyarakat. “Jadi apapun bentuknya, namanya laporan masyarakat, semuanya kita proses. Kasus ini masih klarifikasi. Semua sementara berjalan,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya Kejati Maluku menyasar dugaan korupsi pengelolaan anggaran Covid-19 tahun 2020-2021 di Pemerintah Provinsi Maluku.

Jaksa intelijen Kejati Maluku telah memanggil sejumlah pihak terkait pengelolaan anggaran corono itu. Pemanggilan oleh korps Adhyaksa dilakukan sejak pekan lalu. Hingga pekan ini, pimpinan OPD lingkup Pemprov Maluku yang telah dipanggil sekitar 10 orang.

Mereka yang dipanggil di antaranya Kepala Dinas Infokom Maluku Melkias Mozes Lohy, Kepala Dinas Perhubungan Muhammad Malawat dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Yahya Kotta.

Informasi yang dihimpun sentraltimur.com menyebutkan anggaran Covid-19 tahun 2020-2021 terindikasi diselewengkan. Tahun 2020 anggaran covid Pemprov Maluku sekitar Rp100 miliar. Sedangkan tahun 2021 sekitar Rp70 miliar. Anggaran itu diperoleh dari refocusing anggaran di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) eselon II lingkup Pemprov Maluku.

Anggaran masing-masing OPD yang berjumlah 38 OPD dipangkas 10 persen dari dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). Hanya Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan yang anggarannya tidak dipotong.

<p>The post Jaksa Panggil Pimpinan OPD, Sekda Maluku Tunggu Giliran first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Jaksa intelijen Kejati Maluku telah memanggil sejumlah pihak terkait pengelolaan anggaran corono itu. Pemanggilan oleh korps Adhyaksa dilakukan sejak awal pekan ini.

Mereka yang dipanggil di antaranya kepala Dinas Infokom, kepala Dinas Perhubungan, kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Beberapa kepala dinas yang dipanggil juga berhalangan hadir, satu di antaranya Ismail Usemahu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Maluku.

Kepala Seksi Penkum dan Humas Kejati Maluku Wahyudi Kareba yang dikonfirmasi seputar pemanggilan sejumlah pimpinan OPD di tubuh Pemprov Maluku, irit bicara. “(Pemanggilan) ini jaksa menindaklanjuti laporan masyarakat. Belum penyelidikan, pemanggilan ini hanya untuk klarifikasi. Saya tidak tahu siapa saja yang dipanggil,” ujar Wahyudi kepada sentraltimur.com, Rabu (7/9/2023).

Informasi yang dihimpun menyebutkan anggaran Covid-19 tahun 2020-2021 terindikasi diselewengkan.

Tahun 2020 anggaran covid Pemprov Maluku sekitar Rp100 miliar. Sedangkan tahun 2021 sekitar Rp70 miliar. Anggaran itu diperoleh dari refocusing anggaran di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) eselon II lingkup Pemprov Maluku.

Anggaran masing-masing OPD yang berjumlah 38 OPD dipangkas 10 persen dari dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). Hanya Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan yang anggarannya tidak dipotong.

Refocusing anggaran lantaran Pemprov Maluku tidak mendapat kucuran dana dari pemerintah pusat. Anggaran yang dihimpun dari puluhan OPD dialihkan untuk penanganan corona di Maluku.

Anggaran tersebut masuk dalam dana belanja tidak terduga (BTT) ditampung oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Maluku. Pengelolaan anggaran melibatkan Gugus Tugas Penanganan Covid-19.

“Dana BTT digunakan untuk emergency (non bencana alam), belanja kebutuhan terkait penanganan covid seperti menyiapkan rumah sakit lapangan. Kebutuhan pasien covid di rumah sakit maupun di lokasi isolasi,” kata sumber kepada sentraltimur.com, Kamis (7/9/2023).

<p>The post Jaksa Panggil Sejumlah Kepala Dinas Pemprov Maluku, Ini Kasusnya first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Komisi IV DPRD Maluku memberikan peringatan kepada Direktur RSUD dr M. Haulussy, Nasarudin segera membayarkan instensif bagi 1.032 Nakes yang melayani pasien covid-19 tahun 2021.

Berdasarkan penjelasan tim juknis jasa Covid-19, semua instruksi Inspektorat Maluku, telah dilakukan baik sosialiasi maupun tanda tangan berita acara. “Tim juknis sudah tidak ada masalah karena semua permintaan Inspektorat telah dilakukan seperti sosialisasi dan tanda tangan berita acara. Sebenarnya pembayaran sudah dapat dilakukan satu dua hari ini,” tegas Wakil Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Rovik Akbar Afifuddin usai melakukan tinjauan lapangan di RSUD M. Haulussy, Rabu (5/4/2023).

Selama ini dalam pertemuan di DPRD, Direktur RSUD M. Haulussy, Nasaruddin selalu menyampaikan jika persolaan berada pada tim Juknis. Tetapi setelah dikroscek justru persolaan besar berada di Nasaruddin yang tidak berani mengambil keputusan.

Menurutnya, Nasaruddin harus berani untuk mengambil keputusan seberat apapun risiko yang harus diterima. Sebab tidak ada keputusan yang tidak mengandung risiko, apalagi Inspektorat Maluku menegaskan tidak ada persoalan terkait pembagian jasa Covid-19.

Selain itu, persoalan pembayaran insensif Nakes terletak pada mundurnya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang tidak mau menandatangani pembayaran karena ada sebagian pegawai yang tidak setuju dengan perhitungan insentif.

“Ini alasan yang mengada-ada sebab uang ada direkening dan pembayarannya menggunakan rekening. Artinya fisik uangnya tidak ada di pegawai, jadi untuk apa takut. Saya menduga mundurnya PPTK karena ditakut-takuti,” ujar politisi PPP ini.

Dia menegaskan jika Nasaruddin harus tegas terhadap bawahan jika PPTK mengatakan mengundurkan diri, mestinya dicari pengganti agar pembayaran insentif Nakes dapat dilakukan bukan sebaliknya membiarkan masalah ini berlarut-larut dan merugikan banyak orang.

<p>The post DPRD Maluku Desak RSUD Haulussy Bayar Insentif Nakes Covid-19 first appeared on Sentraltimur.com.</p>