Lokasi MBG berada Kompi B Yonif 733 Raider, Waiheru, Ambon. Tiba di lokasi, rombongan disambut petugas Satuan Pelayanan Pemulihan Gizi (SPPG) Kecamatan Baguala yang mengelola dapur MBG.

Gubernur dan Wakil Ketua DPD RI sempat bercengkerama dengan salah seorang petugas, menanyakan soal operasional, jumlah pegawai, hingga penerima manfaat program tersebut. Suasana penuh keakraban membuat dialog terasa hangat sekaligus sarat makna, negara hadir untuk memastikan anak-anak dan ibu mendapatkan hak gizi yang layak.

SPPG Baguala telah mulai beroperasi sejak 6 Januari 2025, melibatkan 53 tenaga kerja. Layanan ini menyalurkan makanan bergizi kepada 3.067 penerima manfaat, terdiri dari 2.891 anak sekolah dan 176 kelompok B3 (balita, ibu hamil, dan ibu menyusui).

SPPG Baguala merupakan salah satu dari 21 SPPG mandiri yang dikelola di Maluku. Gubernur Lewerissa mengungkapkan Badan Gizi Nasional telah menyiapkan 33 SPPG untuk Maluku. Seluruhnya akan dibagi secara merata di 11 kabupaten/kota.

Dari jumlah tersebut, 11 SPPG akan dikelola Pemerintah Provinsi Maluku, sementara 2 SPPG ditangani pemerintah kabupaten/kota. “Kami ingin memastikan pelayanan gizi berjalan dengan baik,” tegas Gubernur, Senin (25/8/2025).

Juru Bicara Pemerintah Provinsi Maluku Kasrul Selang, menyebutkan hingga kini sudah 22 SPPG aktif beroperasi di sejumlah wilayah. Tersebar di kota Ambon sebanyak 7 SPPG, kabupaten Maluku Tengah 4 SPPG, Seram Bagian Barat 5 SPPG, Buru Selatan: 2 SPPG, Kota Tual 1 SPPG, kabupaten Maluku Tenggara 1 SPPG, dan Maluku Barat Daya 1 SPPG.

Kasrul juga merinci total penerima manfaat program dapur MBG di Maluku telah mencapai 75.955 orang. Dengan sebaran Balita sebanyak 2.426, PAUD 2.740, RA: 254, TK 3.299, MSD 33.115, MI 1.349, SMP 12.990, MTs 2.058, SMA 11.605, SMK 3.636, MA 1.354, SLB 209, Pondok Pesantren 336, Ibu Hamil (Bumil) 224, Ibu Menyusui (Busui) 342.

<p>The post Gubernur dan DPD RI Tinjau Dapur MBG, Pastikan Distribusi Gizi Lancar first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Wakil Ketua Komite IV DPD RI Novita Anakotta dan anggota Komite juga ikut dalam kunjungan.

Gedung UPT menjadi ruang belajar sementara bagi 100 calon siswa Sekolah Rakyat. Di hadapan para siswa, Gubernur memberikan pesan yang penuh ketegasan namun hangat. Ia menyampaikan kebutuhan pendidikan di Sekolah Rakyat ditanggung oleh negara, mulai dari biaya sekolah, pakaian, makan, hingga asrama.

“Negara sudah mempersiapkan semua untuk kalian. Makan, minum, pakaian, guru terbaik, semua sudah tersedia. Tugas kalian hanya satu, belajar dengan sungguh-sungguh, disiplin, dan patuh kepada orang tua serta guru,” pesan Hendrik.

Ia berjanji akan kembali dua bulan mendatang untuk melihat perubahan pada wajah para siswa. “Ibu kepala sekolah, saya datang 2 bulan lagi ingin melihat wajah-wajah para murid berseri, penuh semangat, dengan nutrisi yang cukup. Jangan kurangi gizi, jangan kurangi semangat. Negara sudah memberi, maka jalani pendidikan ini dengan baik,” tegasnya.

Program Sekolah Rakyat ini sejalan dengan dorongan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan di Maluku. Lebih dari sekadar ruang belajar, Sekolah Rakyat menjadi simbol kehadiran negara yang memberi kemungkinan bagi anak-anak yang sebelumnya tak mungkin meraih akses pendidikan.

“Di sinilah masa depan Maluku dibentuk. Dari gedung sederhana ini, kita berharap lahir generasi cerdas, sehat, dan berkarakter,” tutup Gubernur.

Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung turut mengungkapkan kekagumannya melihat antusiasme para siswa. Menurutnya, semangat belajar dan sikap saling mengasihi yang ditunjukkan anak-anak ini menjadi tanda kesungguhan mereka meraih cita-cita.

“Saya kagum. Saya melihat anak-anak luar biasa, penuh semangat, dan saling mendukung. Semua fasilitas sudah ditanggung negara. Bahkan nanti ada beasiswa untuk melanjutkan pendidikan, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Ini adalah komitmen Presiden agar lahir generasi Maluku yang unggul,” ujar Tamsil.

<p>The post Gubernur Maluku dan DPD RI Tinjau Sekolah Rakyat first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Rekomendasi dukungan diberikan oleh DPP Partai NasDem di NasDem Tower, kawasan Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. Surat rekomendasi nomor: 219-SI/RP/BPP-NasDem/VI/2024, tanggal 21 Juni 2024 ditandatangani Ketua dan Sekretaris Bappilu DPP Partai Nasdem Prananda Surya Paloh dan Willy Aditya.

Dalam surat rekomendasi itu, DPP memerintahkan DPD Partai NasDem Kabupaten Maluku Tengah untuk bersama-sama dengan Paslon bupati dan wakil bupati melakukan komunikasi politik dengan partai-partai lain guna mencari dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan ke KPU dan melakukan konsolidasi internal untuk mendukung pencalonan.

“Kepada Paslon sebagaimana tersebut diwajibkan untuk memenuhi persyartan pencalonan ke KPU sesuai ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dan melaporkan hasilnya kepada DPP Partai NasDem selambat-lambatnya 14 hari sebelum dibukanya masa pendaftaran pencalonan Pilkada tahun 2024 ke KPU kabupaten Maluku Tengah,” tulis DPP Partai NasDem dalam rekomendasi itu.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Maluku Hamdani Laturua mengatakan rekomendasi yang diberikan kepada Paslon bupati dan wakil bupati Mirati Dewaningsih-Daniel Nirahua berdasarkan hasil penjaringan dan penyaringan sesuai mekanisme internal Partai NasDem.

Pelbagai hasil survei yang dirilis lembaga survei, elektabilitas, popularitas dan likeabilitas Mirati tertinggi dibanding bakal calon bupati Malteng lainnya menjadi pertimbangan partai besutan Surya Paloh itu memberikan rekomendasi dukungan. “Hasil survei (internal Partai NasDem juga), Mirati tertinggi,” ujarnya.

Pertimbangan lain lanjut Hamdani, komitmen Mirati membesarkan Partai NasDem di Maluku Tengah dan Maluku. “Komitmennya membangun Malteng menjadi hal terpenting bagi NasDem mengusung Paslon ini,” tegas Hamdani kepada sentraltimur.com, Kamis (6/6/2024).

<p>The post NasDem Berikan Rekomendasi Usung Mirati-Nirahua di Pilkada Malteng first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Klarifikasi terhadap calon anggota DPD RI daerah pemilihan Maluku nomor urut 10 ini menindaklanjuti instruksi KPU Republik Indonesia melalui surat nomor 942/PL.01.9SD/05/2024 tanggal 13 Juni 2024 perihal Klarifikasi Pengunduran Diri Calon Anggota DPD RI kepada KPU Provinsi Maluku.

“KPU Provinsi Maluku telah melakukan klarifikasi kepada calon anggota DPD RI (terpilih) yang mengundurkan diri atas nama Mirati Dewaningsih di kediamannya di Jakarta, tanggal 21 Juni 2024,” kata Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Maluku Almudatsir Zain Sangadji, Sabtu (22/6/2024).

Klarifikasi dilakukan untuk memastikan kebenaran pengunduran diri Mirati sebagaimana dibuktikan dengan surat pengunduran diri yang disampaikan kepada KPU RI tertanggal 28 Mei 2024.

Dalam proses klarifikasi istri anggota DPR RI Abdullah Tiuasikal ini membenarkan pengunduran dirinya, disertai dengan bukti surat dan tanda terima penyampaian surat pengunduran diri kepada KPU RI. 

“Hasil klarifikasi kami tuangkan dalam berita acara disertai bukti dokumen pengunduran diri. Berita acara ditandatangani bersama dengan calon anggota DPD yang bersangkutan,” jelas Ongen, sapaan Almudatsir.

Selanjutanya KPU Maluku menyampaikan laporan kepada KPU RI dengan melampirkan berita acara hasil klarifikasi untuk menjadi bahan pertimbangan dalam memutuskan keadaan atau status pengunduran diri Mirati.

Sebagaimana diketahui, Mirati mundur dari kursi senator setelah memutuskan maju di Pilkada Maluku Tengah 2024.

Berlaga di Pilkada Malteng, Mirati mendaftar sebagai bakal calon bupati di Partai Demokrat, Perindo, Gerindra, PDI Perjuangan, NasDem, PKB dan PPP.

Mirati adalah peraih suara terbanyak keempat anggota DPD RI Dapil Maluku hasil Pemilu Legislatif 2024. Dia memperoleh 85.690 suara.

Tiga peraih suara terbanyak lainnya yakni Novita Anakota, Anna Latuconsina dan Bisri A. Latuconsina.

Mundurnya Mirati memuluskan langkah Nono Sampono sebagai anggota DPD RI periode 2024-2029.  Nono gagal melenggang menjadi senator setelah hanya meraih 84.660 suara pada Pemilu 2024.  Hal itu berdasarkan hasil rakapitulasi penghitungan perolehan suara DPD di tingkat KPU Maluku.

Jumlah suara Nono yang kini menjabat Wakil Ketua DPD RI 2019-2024 itu berada di urutan kelima setelah Mirati. Mirati mengumpulkan 85.690 suara. Selisih 1.030 suara dari Nono.

Ini Kata Mirati

Mirati mengatakan keputusannya mundur dari kursi senator didorong aspirasi dan masukan dari masyarakat untuk memimpin Kabupaten Maluku Tengah periode 2024-2029 sebagai bupati.

“Atas itu, saat ini saya telah mendaftarkan diri pada sejumlah partai politik sebagai calon bupati Maluku Tengah dalam Pilkada 2024,” kata Mirati, Kamis (20/6/2024).

<p>The post KPU Maluku Klarifikasi Pengunduran Diri Mirati, Nono Lolos DPD RI first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Anggota DPD RI 2019-2024 daerah pemilihan Maluku ini telah mengajukan pengunduran diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada 28 Mei 2024.

Selanjutnya KPU RI menugaskan KPU Provinsi Maluku melakukan klarifikasi kebenaran pengunduran tersebut kepada Mirati.

Istri anggota DPR RI Abdullah Tuasikal ini mundur dari kursi senator setelah memutuskan maju di Pilkada Maluku Tengah 2024.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Maluku Almudatsir Z Sangadji mengatakan hasil klarifikasi akan dituangkan dalam berita acara yang akan dilaporkan kembali kepada KPU RI, selambatnya tiga hari setelahnya. Selanjutnya KPU akan memutuskan status pengunduran diri Mirati.

“Jadi yang memutuskan diterima atau tidaknya pengunduran diri Mirati adalah KPU RI. KPU Maluku hanya diminta melakukan klarifikasi kepada beliau kemudian akan disampaikan hasilnya kepada KPU RI,” kata Almudatsir kepada sentraltimur.com, Rabu (19/6/2024).

Namun klarifikasi kepada Mirati belum dapat dilaksanakan karena melakukan pengawasan haji dalam kapasitasnya sebagai anggota DPD RI. “Kami sedang koordinasi jadwal klarifikasi sekembalinya beliau dari Arab Saudi. Setelah klarifikasi, kami akan sampaikan ke KPU RI,” ujarnya.

Surat pengunduran diri Mirati ditulis tertanggal 28 Mei 2024. Dalam surat tersebut, Mirati menuliskan alasan yang menyatakan telah menerima banyak aspirasi masyarakat untuk ikut kontestasi di Pilkada Maluku Tengah 2024.

“Informasinya tanggal 20 Juni 2024 yang bersangkutan baru tiba di Indonesia setelah menunaikan ibadah haji,” kata Almudatsir.

<p>The post Bertarung di Pilkada Malteng, Mirati Dewaningsih Lepas Kursi DPD RI first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Istri anggota DPR RI Abdullah Tuasikal ini menjadi orang pertama yang mendaftar. Mirati mengembalikan formulir pendaftaran ke tim penjaringan Partai NasDem.

“Ibu Mirati sudah mendaftar sebagai bakal calon bupati di Partai NasDem,” kata Sekretaris Tim Penjaringan DPD Partai NasDem Saifudin Sapsuha kepada sentraltimur.com.

Menyambangi Partai NasDem, Mirati yang didampingi sejumlah timnya mengenakan baju cele khas Maluku. “Ibu Mirati jadi orang pertama yang mendaftar di tim penjaringan,” katanya.

Selama penjaringan dibuka, tiga bakal calon bupati yang mendaftar di Partai NasDem. Ketiganya yakni, Mirati, Zulkarnaen Awat Amir, dan mantan Penjabat Bupati Maluku Tengah Muhamad Marasabessy.

Sedangkan untuk bakal calon wakil bupati belum ada yang mengambil formulir untuk mendaftar. “Hanya ada tiga bakal calon bupati yang daftar, dan untuk yang daftar calon wakil bupati di Partai NasDem belum ada,” kata Saifudin.

Mirati menegaskan keinginannya bertarung di Pilkada Maluku Tengah karena dorongan kuat dari masyarakat Maluku Tengah.

Menurutnya keinginan masyarakat itu merupakan energi besar baginya untuk membangun daerah berjuluk Pamahanunusa ini bila terpilih sebagai bupati. “Saya didorong masyarakat untuk maju di Pilkada dan saya berjanji akan mengabdi untuk Maluku Tengah dan membangun daerah ini lebih baik jika nanti terpilih,” ujarnya.

Selain Partai NasDem, Mirati juga mendaftar sebagai bakal calon bupati di Partai Gerindra. (MAN)

Ikuti berita sentraltimur.com di Google News

<p>The post Maju Pilkada Malteng, Mirati Daftar di Partai NasDem first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Sesuai jadwal, pembukaan pendaftaran bakal calon anggota DPD dan DPRD Maluku akan berlangsung selama 14 hari ke depan terhitung sejak dibuka.

Hari pertama pembukaan pendaftaran, belum ada balon anggota DPD RI dari 14 nama yang mendaftar ke KPU. Begitu pun bacaleg DPRD yang pendaftarannya diajukan oleh partai politik.

Pantauan sentraltimur.com di Kantor KPU Maluku di kawasan Tantui, Ambon pegawai KPU menunggu kedatangan balon anggota DPD dan partai politik yang datang untuk mendaftar. Tetapi hingga pukul 16.00 WIT tak terlihat ada yang datang.

Ketua KPU Maluku Syamsul Rifan Kubangun menyatakan pada hari pertama pembukaan pendaftaran belum ada balon anggota DPD dan partai politik yang mendaftar dan mengajukan nama bacaleg anggota DPRD.

“Pembukaan hari pertama hari ini sampai dengan pukul 16.00 WIT, belum ada yang mengajukan atau mendaftar,” ungkap Rifan di Kantor KPU Maluku, Senin.

Sesuai prosedur pendaftaran, KPU RI telah mengeluarkan surat keputusan nomor 35 tahun 2023. SK yang dikeluarkan tentang penetapan bakal calon anggota DPD yang memenuhi persyaratan dukungan minimal dan sebaran tahun 2023.

“Mulai hari ini tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023 kami telah bersiap menerima pengajuan pendaftaran bagi bakal calon anggota DPD ada sekitar 14 bakal calon yang telah memenuhi persyaratan,” kata Rifan.

KPU juga siap menerima proses pengajuan pendaftaran bacaleg anggota DPRD provinsi Maluku oleh pimpinan partai politik peserta pemilu tahun 2024 pada tingkatan provinsi Maluku.

Ini Syarat Bagi Mantan Napi

Sementara, Anggota Divisi Hukum KPU Maluku Almudatsir Sangadji menjelaskan, khusus untuk syarat pendaftaran balon anggota DPD telah diatur dalam PKPU Nomor 11 tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2022 tentang pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD.

Selain itu persyaratan pendaftaran bagi balon anggota DPD RI juga merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 87 tahun 2022. Sedangkan untuk syarat bacaleg anggota DPR, DPRD provinsi dan kabupaten/kota diatur dalam Pasal 240.

<p>The post Resmi Dibuka, Bakal Calon Anggota DPD-DPRD Belum Mendaftar ke KPU Maluku first appeared on Sentraltimur.com.</p>

“Menyayangkan sekali, karena sudah tiga tahun sidang DPD RI mengusulkan RUU Daerah Kepulauan. Kalau kemudian tahun ini diganti dengan RUU Desa, DPD harus bisa menjelaskan kepada DPRD, masyarakat Maluku dan pemerintah provinsi serta kabupaten,” kata Wakil Ketua DPRD Maluku, Abdullah Asis Sangkala di ruang kerjanya, Selasa (14/2/2023).

Menurutnya DPD harus menjelaskan pertimbangan apa, sehingga RUU Desa begitu mendesak, dan kepentingan untuk memperjuangkan RUU Daerah Kepulauan kandas dari pengusul RUU itu sendiri. “Sementara kita sendiri masih terus memperjuangkan agar RUU Daerah Kepulauan bisa disahkan menjadi UU,” tegas Asis.

RUU Daerah Kepulauan ditarik oleh DPD dan diganti dengan RUU Desa diduga Pemerintah Pusat tidak memiliki niat yang tulus agar RUU tersebut bisa menjadi UU, kendati telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Sebelumnya, Anggota DPR RI Hendrik Lewerissa mengatakan, dalam Prolegnas tahun 2022, DPD RI hanya mengusulkan satu RUU yaitu, RUU Daerah Kepulauan. Bahkan, salah satu anggota DPD RI Novita Anakotta sangat aktif memperjuangkan RUU Daerah Kepulauan bisa masuk dalam Prolegnas.

“Ketika rapat untuk menentukan Prolegnas tahun 2023, panitia perancang UU DPD RI itu menyampaikan dalam forum rapat resmi bahwa DPD akan menarik RUU Daerah Kepulauan, dan menggantinya dengan RUU Nomor 2014 tentang Desa,” kata Hendrik Lewerissa saat pertemuan antara anggota DPR, DPD dan DPRD Maluku di Jakarta, Senin (30/1/2023).

Pemerintah Tak Mendukung RUU Kepulauan

Menurut anggota Badan Legislasi DPR ini, DPD dalam hal ini tidak melakukan hal yang salah. Karena DPD sebagai lembaga yang mengusulkan RUU itu kemudian mengambil inisiatif untuk menarik RUU Daerah Kepulauan.

<p>The post DPRD Maluku Kecewa DPD RI Tarik RUU Daerah Kepulauan first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Kesepuluh bakal calon anggota DPD RI ini tidak memenuhi syarat administrasi. Mereka tidak memenuhi syarat jumlah dukungan minimal yakni sebanyak 2.000 dukungan pemilih dan juga syarat sebaran dukungan minimal tersebar di enam kabupaten kota di Maluku.

Mereka yang dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi yakni Abu Kasim Sangadji, Melkias Frans, Hasanudin Rumra, Frankois Orno, Siti Aminah Amahoru, Ali La Opa, Bisri As Shiddiq Latuconsina, H.M Welson Lajaha dan Joseph Sikteubun.

Sedangkan enam bakal calon yang dinyatakan lolos syarat administrasi yaitu Ali Roho Talaohu, Ana Latuconsina, Mirati Dewaningsih, Nono Sampono, Novita Anakotta dan Samson Yasir Alkatiri.

Penetapan syarat administrasi bakal calon anggota DPD RI ditetapkan KPU Maluku dalam rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi administrasi di kantor KPU Maluku, Minggu (15/1/2023).

Ketua KPU Maluku Syamsul Rifan Kubangun menyatakan meski dinyatakan tidak lolos syarat administrasi, namun ke-10 bakal calon tersebut masih memiliki kesempatan memperbaiki syarat dukungan administrasi untuk diverifikasi kembali oleh KPU Maluku.

Perbaiki Syarat Dukungan

Mereka yang tidak lolos administrasi itu diberikan kesempatan memperbaiki syarat dukungan hingga 22 Januari 2023.

“Mereka masih punya kesempatan, mulai hari ini sampai 22 Januari. Memperbaiki syarat dukungan setelah itu diverifikasi perbaikan. Semunya menggunakan aplikasi silon,” kata Rifan di kantor KPU Maluku, Senin (16/1/2023).

Sementara, Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Maluku Abdul Khalil Tianotak mengatakan setelah dilakukan verifikasi perbaikan, KPU akan menetapkan siapa saja yang akan mengikuti tahapan selanjutnya yakni verifikasi faktual.

“Ada enam bakal calon yang lolos verifikasi administrasi. Nanti kita tunggu verifikasi perbaikan administrasi baru mereka yang dinyatakan lolos akan ikut ke tahap verifikasi faktual,” katanya.

<p>The post 6 Lolos, 10 Bakal Calon Anggota DPD RI Kandas Verifikasi Administrasi first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Nilai dua proyek strategis nasional ini mencapai Rp 5 triliun. Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah menyetujui pembangunan dua proyek itu. Namun kini terancam batal karena alasan tertentu.

Proyek terancam batal setelah senator dan anggota DPR RI Dapil Maluku bertemu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Manoafra di Jakarta pada 22 Februari 2022.

BACA JUGA:

Geledah Rumah Kim Fuy, KPK Bidik Tersangka Baru Suap Eks Bupati Bursel? – sentraltimur.com

Ini Inovasi WhatsApp untuk Voice Note – kliktimes.com

Anggota DPD RI Dapil Maluku, Anna Latuconsina menuturkan pada pertemuan itu Menteri Luhut mengatakan pembatalan dua proyek tersebut karena lokasi pembangunan Ambon New Port di Desa Waai tidak layak. Keberadaan infrastruktur laut itu menjadi pendukung LIN Maluku.

<p>The post Ambon New Port dan LIN Terancam Batal, Ini Kata Senator Maluku first appeared on Sentraltimur.com.</p>