Apel ASN digelar di lapangan upacara Nusleti Raileti, Jumat (25/10/2024) dihadiri staf ahli, Asisten Bidang Pemerintahan dan Asisten Bidang Administrasi Umum, pimpinan OPD, Forkipimcam, ASN, tenaga non ASN se-kecamatan Pulau Letti.

Pada apel tersebut Melkias Lohy membacakan ikrar netralitas ASN dan diikuti seluruh ASN bersama-sama. Selain pembacaan ikrar dilanjuti penandatanganan pakta integritas oleh ASN.

Melkias Lohy menjelaskan ingin memimpin langsung apel sebagai bentuk keseriusannya menegakkan netralitas ASN. “Hari ini adalah kesempatan perdana dalam rangka kunjungan kerja di Kecamatan Pulau Leti. Karena itu saya awali perjumpaan dalam tugas dan tanggung jawab dengan memimpin apel netralitas aparatur sipil negara,” kata Lohy.

Dia mengingatkan ASN dan pegawai non-ASN wajib menjaga profesionalisme, bebas dari intervensi politik, serta menjauhkan diri dari segala bentuk konflik kepentingan, sesuai ketentuan UU RI Nomor 20 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS.

Selain menekankan netralitas, Lohy juga mengingatkan ASN bijak dalam menggunakan media sosial. “Saya minta hati-hati dalam menggunakan media sosial, karena ada regulasinya dan aturan yang ketika saudara tanpa sadari bisa terkena undang-undang IT,” ujar dia.

Dia menekankan media sosial dapat menjadi alat untuk mendamaikan maupun merusak banyak orang. Karena itu, Lohy meminta seluruh ASN dan tenaga pendidik turut mengedukasi generasi muda dalam bermedia sosial untuk menghindari dampak negatif seperti ujaran kebencian dan fitnah yang dapat merusak karakter anak-anak.

Menurutnya, ada beberapa pelanggaran kode etik dan pelanggaran disiplin PNS antara lain, memasang spanduk, baliho, alat peraga lainnya yang terkait peserta pemilu. Sosialisasi atau kampanye pada media sosial atau online.

Menghadiri deklarasi atau kampanye dan memberikan tindakan dukungan secara aktif. Membuat postingan, comment, share, like, bergabung atau fallow dalam group atau akun pemenangan.

<p>The post Pjs Bupati MBD Pimpin Apel Netralitas ASN di Letti first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Indikasi sejumlah ASN di Aru mendukung paslon tertentu terungkap dari hasil pengawasan Bawaslu dan juga laporan masyarakat.

Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Aru Novita Uhoiulun mengatakan dua ASN sedang ditelusuri terkait keterlibatannya mendukung paslon tertentu.

Sedangkan lima ASN lain yang diduga memihak pada paslon tertentu sejauh ini masih tahap pengkajian. “Ada dua ASN yang sedang kita telusuri keterlibatannya dalam mendukung paslon tertentu,” kata Novita kepada sentraltimur.com via telepon, Senin (21/10/2024).

Kedua ASN yang diduga terlibat politik praktis dalam Pilkada Aru yakni inisial DR dan AK. “Untuk DR dia ini mengupload foto salah satu paslon di akun media sosialnya. Sedangkan AK mengomentari postingan di media sosial dengan memberikan dukungan keberpihakan kepada paslon tertentu,” ujarnya.

Kasus dua ASN yang melanggar netralitas ASN melalui media sosial sudah ditangani. “Untuk kasus dua ASN ini kita sudah pleno dan hasilnya kita tindaklanjuti untuk penelusuran. Berkasnya sudah dilimpahkan ke Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa,” ungkapnya.

Sedangkan untuk lima ASN lainnya, kasusnya sedang dikaji. “Ada laporan dugaan keterlibatan lima ASN Pemkab Aru yang kita sudah terima, namun untuk kasus ini kita masih lakukan kajian,” sebut Novita.

Dugaan ASN bermain di Pilkada Aru, Bawaslu telah berkoordinasi dengan bagian hukum Pemkab Aru. “Dari Kabag Hukum juga sangat merespons saat kami berkoordinasi. Prinsipnya Pemda tetap akan menindaklanjuti setiap laporan dugaan tidak netralnya ASN,” kata dia.

Novita memastikan untuk menjaga netralitas ASN dalam Pilkada Aru, Bawaslu telah berulang kali melakukan sosialisasi dan menyampaikan imbauan kepada ASN untuk tidak terlibat dalam politik praktis.

“Selain aturan yang sudah sangat jelas, kami juga berpedoman pada surat keputusan bersama tahun 2022 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas ASN,” tegas Novita. (MAN)

<p>The post Dukung Paslon Pilkada Aru di Media Sosial, Bawaslu Proses 2 ASN first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Ketua Divisi Pencegahan dan Humas Bawaslu Maluku Daim Baco Rahawarin mengatakan kepala desa di Maluku harus dapat menjaga netralitas agar Pilkada dapat berjalan demokratis. “Kepada kepala desa dan seluruh perangkat desa, kami dari Bawaslu Maluku juga mengingatkan untuk tetap menjaga netralitasnya,” kata Daim di Ambon, Jumat (16/8/2024).

Menurutnya dalam beberapa momen Pilkada, para kepala desa di sejumlah daerah Maluku kerap menjadi sorotan masyarakat karena terlibat politik praktis dan menjadi tim sukses mendukung calon tertentu. “Kami ingatkan kepala desa jangan terlibat politik praktis karena hal ini selalu menjadi sorotan masyarakat,” tegas dia.

Selain kepala desa dan perangkatnya, Bawaslu juga mengingatkan ASN di Maluku taat aturan. ASN diminta tidak terlibat politik praktis apalagi hingga terang-terangan menjadi tim sukses saat Pilkada. “Kami juga meminta kepada para ASN jangan sampai nanti ada yang ikut dalam tim sukses pasangan calon tertentu saat Pilkada karena ini juga pasti akan menjadi sorotan publik,” ingat Daim.

Sesuai aturan yang berlaku, ASN terlibat politik praktis bisa terancam hukuman disiplin hingga pidana pemilu. Karena itu dia meminta seluruh aparatur negara menjaga netralitas dalam Pilkada serentak, 27 November 2024. “Kami meminta perangkat pemerintahan dan aparat negara agar menjaga netralitas karena kita tahu Pilkada ini suasananya beda dengan pemilu legislatif lalu,” jelas Daim.

Bawaslu lanjut Daim telah memetakan potensi kerawanan Pilkada di Maluku. Pemetaan kerawanan dilakukan agar proses pengawasan pelaksanaan Pilkada berjalan aman, lancar dan demokratis. (MAN)

Ikuti berita sentraltimur.com di Google News

<p>The post Bawaslu Maluku Ingatkan Kepala Desa & ASN Jaga Netralitas di Pilkada first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Keliobas menegaskan, netralitas ASN dalam Pemilu merupakan perintah Undang-Undang dan wajib ditaati seluruh ASN tanpa terkecuali. “Itu perintah undang-undang yang mengharuskan ASN harus netral di Pemliu,” tegas Keliobas usai menghadiri jalan sehat menyambut Hari Bhakti PU ke-78, Jumat (1/12/2023).

Pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menyebutkan setiap ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu.

Selain itu dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga terdapat pasal soal netralitas ASN. Berikut UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah teradapat dua pasal yang mengatur tentang netralitas ASN, yaitu pada Pasal 70 dan Pasal 71.

Pasal 70 ayat (1) berbunyi dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan ASN, anggota Polri dan anggota TNI. Pelanggaran atas ketentuan tersebut dikenakan sanksi pidana paling lama 6 bulan penjara dan denda paling banyak Rp6 juta sebagaimana disebutkan dalam Pasal 189.

Kemudian, Pasal 71 ayat (1) berbunyi pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye. Pelanggaran atas ketentuan tersebut dikenakan sanksi pidana paling lama 6 bulan penjara dan denda paling banyak Rp6 juta sebagaimana disebutkan dalam Pasal 188. (ANO)

Ikuti berita sentraltimur.com di Google News

<p>The post Pemilu 2024, Bupati SBT Ingatkan Netralitas ASN first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Syafrial menekankan agar seluruh prajurit TNI tidak terlibat dalam politik praktis saat Pemilu 2024. “Perlu saya ingatkan bahwa ini sudah masuk tahun politik, sehingga menjelang pemilu semua prajurit agar menjaga netralitas TNI,” kata Syafrial saat bertatap muka dengan ratusan prajurit di markas Kodim 1513 kabupaten Seram Bagian Barat, Kamis (9/11/2023).

Dia menegaskan prajurit TNI dilarang terlibat politik praktis karena hal itu bertentangan dengan undang-undang. Karena itu dia mengingatkan prajurit di wilayah Maluku untuk tidak memihak kepada salah satu partai politik atau calon presiden tertentu pada Pemilu 2024. “Kita tidak boleh berkepentingan dalam politik, harus melaksanakan perintah sesuai dengan konstitusi. Implementasinya tidak boleh memihak atau mendukung para calon,” tegasnya.

Syafrial katakan menjelang Pemilu 2024 banyak sekali bertebaran berita hoaks. Hal itu tidak harus memengaruhi komitmen prajurit TNI untuk tetap berdiri netral menghadapi pemilu. Sehari sebelumnya saat mengunjungi prajurit 731 Kabaresi di Masohi, kabupaten Maluku Tengah Syafrial juga mengingatkan prajurit agar tetap netral jelang pemilu 2024.

Dia mengancam prajuritnya yang bermain politik praktis segera keluar dari TNI. Selain mengingatkan prajurit agar tetap netral, saat kunjungannya di SBB Syafrial juga ikut mensosialisasikan program unggulan Kodam XVI Pattimura yakni “Basudara Pattimura”. Program ini merupakan upaya Kodam Pattimura dalam rangka menjaga persaudaraan sesama warga di Maluku.

<p>The post Pangdam Pattimura Ingatkan Prajurit Jaga Netralitas di Tahun Politik first appeared on Sentraltimur.com.</p>