DPP Partai NasDem memberikan surat rekomendasi kepada Timotius Akerina, Petrus Fatlolon dan M. Daniel Rigan untuk maju dalam kontestasi Pilkada.

Akerina berlaga di Pilkada kabupaten Seram Bagian Barat, Fatlolon Pilkada kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Rigan Pilkada kabupaten Buru.

Rekomendasi dukungan diberikan setelah Bappilu DPP Partai NasDem menggelar rapat pleno di NasDem Tower, kawasan Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (1/6/2024). Rapat pleno juga dihadiri Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Maluku Hamdani Laturua.

DPP Partai NasDem menggelar rapat pleno tentang presentasi bakal calon kepala daerah Pilkada Serentak di Maluku. “Rekomendasi diberikan DPP Partai NasDem setelah rapat pleno di Jakarta,” kata Hamdani Laturua kepada sentraltimur.com, Sabtu malam.

Sementara, surat rekomendasi untuk bakal calon kepala daerah di delapan kabupaten/kota di Maluku masih digodok DPP Partai NasDem. Begitu juga untuk bakal calon gubernur di Pilkada Maluku 2024.

“Yang lain (Pilkada kabupaten/kota dan Pilgub Maluku) belum diberikan rekomendasi. Rekomendasi akan diberikan setelah melalui kajian mendalam oleh ketua DPW dan DPP Partai NasDem serta berdasarkan hasil survei (bakal calon kepala daerah),” ujarnya.

Setelah mendaftar sebelum mengantongi surat rekomendasi, bakal calon kepala daerah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di partai besutan Surya Paloh.

Timotius Akerina merupakan mantan wakil bupati dan bupati Seram Bagian Barat. Pada pemilu legislatif 2024, kader Partai NasDem ini terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku periode 2024-2029.   

Sementara Petrus Fatlolon bupati Kepulauan Tanimbar tahun 2017-2022. Sedangkan M. Daniel Rigan adalah Ketua DPD Partai Nasdem kabupaten Buru.

Diusung Partai NasDem, tiga calon kepala daerah itu belum menentukan pendamping calon wakil kepala daerah.

<p>The post NasDem Usung Akerina, Fatlolon & Rigan di Pilkada Serentak 2024 first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Kepastian itu setelah DPP PPP memberikan dukungan berupa surat tugas kepadanya. Surat tugas diserahkan oleh Wakil Ketua Umum DPP PPP Ermalena didampingi Bendahara Umum Arya di kantor DPP PPP, Jakarta, Senin (27/5/2024).

“Untuk Kabupaten Buru surat tugasnya untuk Ketua DPW PPP Maluku, Azis Hentihu,” kata Sekretaris DPW PPP Maluku Rovik Akbar Afifudin kepada sentraltimur.com, Senin.

Ia memastikan setelah mendapatkan surat tugas, Azis akan menerima rekomendasi dari partai berlambang kabah itu. “Itu sudah pasti, rekomendasi akan diberikan ke ketua wilayah,” katanya.

Pada pemilu legislatif Februari 2024 lalu PPP meraih 5 kursi di DPRD kabupaten Buru. Dengan begitu PPP hanya membutuhkan koalisi dengan partai yang minimal memiliki satu kursi di DPRD Buru.

Rovik menambahkan selain Pilkada Buru, DPP PPP juga telah memberikan surat tugas kepada  Temy Hersepuny sebagai bakal calon bupati Kepulauan Aru dan Irwan La Aru, bakal calon Bupati Seram Bagian Barat.

PPP juga telah memberikan surat tugas kepada Muhamad Roem Ohoirat sebagai bakal calon wali Kota Tual. “Ada empat surat tugas yang baru dikeluarkan, sisanya masih berproses. Untuk Aru itu surat tugasnya langsung dengan pasangan bakal calon wakil bupati,” kata anggota DPRD Maluku ini.

Surat tugas maupun rekomendasi kepada setiap bakal calon kepala daerah di Maluku kata Rovik, telah melalui pertimbangan matang.

Ia optimistis bakal calon yang didukung PPP di Pilkada kabupaten, kota di Maluku akan memenangkan pertarungan di daerah masing-masing. “Insya Allah kita menang,” kata Rovik. (MAN)

Ikuti berita sentraltimur.com di Google News

<p>The post Pilkada Serentak 2024, PPP Tugaskan Azis Maju Bupati Buru first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Saking banyaknya gugatan selain menegaskan pendiriannya sesuai putusan sebelumnya,  MK juga pernah mengubah pendiriannya  (overruling) berkaitan dengan isu konstitusional yang sama sebagaimana putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2003 berkaitan dengan kewenangan MK dalam penyelesaian sengketa hasil  Pilkada  sampai terbentuknya badan peradilan khusus, yang kemudian diubah dengan putusan MK Nomor  85/PUU-XX/2022 dimana MK menyatakan dirinya sebagai lembaga yang permanen dalam menangani sengketa hasil Pilkada.

Juga MK melakukan praktek overruling terkait dengan putusan berkaitan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga independen. Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 menyatakan KPK dalam rumpun eksekutif, mengesampingkan Putusan MK Nomor 12-16-19/PUU-VI/2006 yang menyatakan KPK sebagai lembaga independen di luar eksekutif, yudikatif dan legislatif. 

Namun MK juga kokoh pada beberapa isu tertentu meskipun berulang kali dimohonkan. Salah satunya berkaitan dengan ketentuan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU 7/2017.  Dari 31 permohonan berkaitan dengan hal tersebut, 23 permohonan dinyatakan tidak diterima, dan 6 dinyatakan ditolak.

Gugatan berulang kali dapat terjadi terhadap isu yang sama di persidangan MK, karena Pasal 60  UU MK jo. Pasal 78 Peraturan MK 2/2021  menyatakan terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali, kecuali jika materi muatan  dalam UUD 1945 yang diuji  berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.   

<p>The post Memaknai Kembali Putusan MK Dalam Pilkada Serentak 2024 first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Setelah menyelesaikan gelaran pemilihan presiden dan anggota legislatif, kini para penggawa penyelenggara pemilu ini bersiap menjalankan Pilkada Serentak nasional di Maluku pada 27 November 2024.

Sisa waktu lebih kurang delapan bulan jelang hari pencoblosan, saatnya KPU menyiapkan seluruh tahapan Pilkada.

Pilkada serentak di Maluku yaitu pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Bersamaan digelar pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di kota Ambon, kabupaten Maluku Tengah, kabupaten Seram Bagian Barat, kabupaten Buru, kabupaten kepulauan Tanimbar, kabupaten Maluku Tenggara dan kota Tual.

KPU RI resmi menetapkan jadwal Pilkada serentak pada 27 November 2024. Penetapan itu dituangkan dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2/2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

PKPU Nomor 2/2024 itu diteken Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari pada 26 Januari 2024. Mengacu pada PKPU itu, KPU baru akan mengumumkan pendaftaran pasangan calon pada 24-26 Agustus 2024. Sementara itu, penetapan paslon baru dilakukan pada 22 September 2024.

Adapun tahapan kampanye Pilkada 2024 dimulai pada 25 September sampai 23 November 2024 atau selama 60 hari. “Pelaksanaan pemungutan suara pada Rabu, 27 November 2024,” demikian bunyi PKPU Nomor 2/2024.

Pemungutan suara dilaksanakan sampai 16 Desember 2024. Setelah itu, KPU akan melakukan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Namun demikian, jadwal dan tahapan penetapan calon terpilih tidak ditetapkan dengan pasti oleh KPU. Sebab, menyesuaikan mekanisme di Mahkamah Konstitusi (MK).

Jika tanpa permohonan perselisihan hasil pemilih, calon kepala daerah terpilih bakal ditetapkan paling lama lima hari setelah MK secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU.

Sementara itu jika ada sengketa di MK, penetapan pasangan calon terpilih dilakukan paling lama 5 hari setalah salinan penetapan, putusan dismisal, atau putusan MK diterima KPU.

Harapan DPRD Maluku

Wakil Ketua Komisi I DPRD Maluku Jantje Wenno berharap kepada komisioner KPU di Maluku segera menyiapkan tahapan pelaksanaan Pilkada serentak dengan baik agar kekurangan pada Pilpres dan Pileg lalu tidak terulang.

“Harapan kami sebagai mitra dari KPU dan Bawaslu mereka bergerak cepat menyiapkan tahapan Pilkada serentak,” tegas Wenno.

Pemilu pada 14 Februari lalu masih banyak kekurangan sehingga harapannya Pilkada serentak berlangsung aman dan damai.

Menurutnya dalam pengawasan, eskalasi keamanan yang timbul tidak terlepas dari aparat penyelenggara terindikasi menjadi bagian dari proses pelanggaran kode etik. “Kami dalam kunjungan ada informasi dari banyak pihak misalnya, di Maluku Tenggara. Masalah itu juga timbul akibat dari aparat penyelenggara jadi wasit tapi juga jadi pemain. Itu keluhan sewaktu pengawasan di Kabupaten Maluku Tenggara, masyarakat mengeluh seperti itu. Jadi dibilang wasit itu mulai dari KPU sampai Bawaslu sampai ke bawah termasuk PPK, PPS dan KPPS ikut berperan,” kata politisi Partai Perindo ini.

Agar hal seperti itu tidak kembali terjadi, dia mengingatkan penyelenggara Pemilu bertindak jujur dan netral.

Wenno juga berharap Komisioner KPU Provinsi Maluku segera mengisi kekosongan jabatan sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Aru agar tidak menghambat tahapan Pilkada 2024.

Komisioner KPU Terpilih

Sebelumnya KPU RI telah menetapkan Komisioner Terpilih KPU Provinsi Maluku periode 2024-2029. Mereka yaitu Almudatsir Zain Sangadji, Engelbertus Dumatubun, Muhammad Shaddek Fuad, Syarif Mahulauw dan Wawan Kurniawan Susanto.

Pada deretan nama itu, hanya ada dua nama komisioner KPU Maluku periode sebelumnya atau petahana, yakni Almudatsir Sangadji dan Engelbertus Dumatubun.

<p>The post 8 Bulan Lagi Pencoblosan, Ini Tahapan Pilkada Serentak 2024 first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Hal itu diungkap Menko Polhukam Mahfud Md usai mengikuti rapat terbatas terkait Pilkada di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/10/2023).

Selain Mahfud, rapat itu juga dihadiri Menkominfo Budi Arie Setiadi, Mendagri Tito Karnavian, Menkeu Sri Maulyani, hingga Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej.
“Ini soal Pilkada serentak, rencana percepatan saja, dari Perppu atau apa nanti (dibahas lebih lanjut),” kata Mahfud.

Mahfud membenarkan Pilkada dimajukan ke September 2024. Dia mengatakan landasan hukum percepatan Pilkada 2024 itu akan dibahas lebih lanjut. “Ya September hitungannya kan September tapi bentuk hukumnya masih dibahas lagi,” ujarnya melansir detik.com.

Menkominfo Budi Arie mengatakan Pilkada serentak dipercepat didasari kepentingan bersama. Dia mengatakan hal itu ditujukan agar tidak terjadi kekosongan jabatan pada 1 Januari 2025.

“Itu akan dibicarakan oleh DPR atas inisiatif legislatif, karena kan kepentingan bersama Pilkada ini kan, tapi karena hitungan-hiitungannya tadi Pak Tito sampaikan bahwa November itu agak lama, karena kan penetapan sampai pelantikan perlu waktu 2 bulan sementara proses Pilkada harus dimajukan sehingga di 1 Januari (2025) tidak terjadi kekosongan, kalau 27 November (2024) kan tambah 2 bulan, tapi biar aja itu nanti di Baleg, Pemerintah tadi hasil rapat untuk diskusi dengan Baleg DPR,” ujarnya.

Budi Arie mengatakan dasar hukum percepatan itu tidak akan melalui Perppu. Dia mengatakan akan ada revisi UU terbatas terkait tanggal Pilkada. “Nggak, jangan Perppu dong, nanti kalau Perppu dipikir Presiden punya kepentingan,” ujarnya.

“UU ada revisi terbatas. Kan revisi kan ada sembilan poin dan itu kepentingan bersama, nanti setelah reses 1 November akan dibicarakan,” tambahnya.

Sebelumnya, pemerintah dan DPR sepakat memajukan jadwal Pilkada Serentak 2024 melalui perppu. Kesepakatan itu dibuat dalam rapat kerja Komisi II dengan pemerintah.

<p>The post Pilkada Serentak 2024 Dimajukan Bulan September first appeared on Sentraltimur.com.</p>

“Soal anggaran pemilu sebenarnya perhatian DPRD ini sudah satu tahun lalu, sehingga kami telah tugaskan Komisi I untuk melakukan konsolidasi terkait dengan pelaksanaan atau penyelenggaraan pesta demokrasi dengan pemerintah, pengawas, KPU, dan pihak keamanan,” kata Watubun, Rabu (30/8/2023).

Ketua DPD PDIP Maluku ini menyampaikan sesuai surat edaran Mendagri Nomor 900 tanggal 24 Januari 2023, menegaskan tentang dukungan dari Pemda untuk pelaksanaan pemilu.

Khusus Pilkada serentak yang digelar November 2024, jelas Watubun, wajib dibiayai oleh APBD Provinsi Maluku. “Dalam konteks itu, beberapa waktu lalu kami mencoba untuk menggali informasi. Kebetulan itu kewenangan kita. Ternyata, Pemda baru anggarkan Rp 5 miliar untuk non tahapan bagi KPU. Saya tidak tahu untuk Bawaslu itu berapa,” sebutnya

Sinergi dan konsolidasi anggaran Pemilu sesuai surat edaran Mendagri itu wajib dianggarkan di APBD 2023 maupun APBD 2024. “Sebetulnya, APBD 2023 itu dari total nilai hibah kepada KPU atau penyelenggara, pengawas dan juga pihak keamanan, wajib 40 persen dianggarkan di APBD 2023,” jelasnya.

Mestinya, sudah direleasaikan. Namun, sampai saat ini belum direalisasi. ”Sementara realisasi 60 persen akan diangggarkan di APBD 2024. Dan selambat-lambatnya 5 bulan sebelum pencoblosan sudah harus cair,” kata Watubun.

Namun, pihaknya belum melihat ada keinginan kuat dari Pemda Maluku. ”Itu yang kita lihat belum, makanya kita harus mengambil langkah melakukan pertemuan dengan KPU beberapa waktu lalu, sudah dilakukan. Mungkin besok atau lusa kita rapat lagi dengan Bawaslu,” terangnya.

Tujuannya, DPRD Maluku mendapat informasi secara langsung bahwa kesiapan dari perspektif anggaran itu seperti apa dan itu yang belum dilakukan. “Kami berharap antara pemerintah dan penyelenggara, serta dewan merupakan salah satu elemen penting strategis di daerah ini melaksanakan tugas budgeting membahas bersama pemerintah menetapkan APBD maupun APBD Perubahan,” paparnya.

<p>The post DPRD Desak Pemda Maluku Anggarkan Dana Pemilu 2024 first appeared on Sentraltimur.com.</p>