Penetapan ini dilakukan dalam sidang penetapan WBTB di Jakarta, Jumat (10/10/2025). Penetapan ini sekaligus menjadi pengakuan tertinggi negara terhadap eksistensi Papalele sebagai cerminan tradisi perdagangan rakyat yang tangguh, unik, dan kaya nilai sejarah.

Papalele, sebuah istilah lokal yang berasal dari kata Portugis kuno, “Papalvo”, menggambarkan aktivitas usaha kecil dan perdagangan sederhana, di mana penjual bertemu langsung dengan pembeli.

Dalam potret otentik yang sering dijumpai di sudut kota, seperti yang digambarkan dalam foto-foto terkait Kota Ambon, terlihat seorang Mama Papalele yang gigih menjajakan hasil bumi dan dagangan lokal seperti pala, telur, dan buah-buahan segar.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Ambon Christian Tukloy menyampaikan rasa bangga yang mendalam atas pengakuan ini. “Penetapan ini bukan sekadar pengakuan formal semata, melainkan sebuah bentuk penghormatan negara terhadap spirit dan ketangguhan Mama-mama Papalele,” ujarnya.

Dia menegaskan para Papalele adalah pahlawan ekonomi keluarga yang telah menjaga rantai pasok pangan lokal Ambon sejak zaman kolonial hingga hari ini.

Lebih dari sekadar aktivitas jual beli, Papalele sesungguhnya adalah warisan budaya tak benda yang mengandung nilai-nilai luhur seperti kejujuran, kegigihan, kemandirian, serta kemampuan menjalin koneksi personal dan kepercayaan yang kuat antara penjual dan pembeli. Nilai-nilai kemanusiaan ini bahkan terbukti vital dalam menjaga solidaritas sosial Kota Ambon.

Disparbud Kota Ambon berkomitmen untuk menjadikan status WBTB Nasional ini sebagai momentum untuk melestarikan dan mengembangkan Papalele.

Upaya yang akan dilakukan mencakup pengangkatan Papalele sebagai ikon wisata budaya dan ekonomi lokal, perancangan dukungan infrastruktur seperti sentra Papalele yang representatif dan layak, serta mendorong regenerasi nilai dengan mengajak generasi muda Ambon untuk memahami dan menghargai nilai-nilai ketekunan yang diwariskan oleh para Papalele.

<p>The post Kementerian Kebudayaan Tetapkan Papalele Warisan Budaya Tak Benda Nasional first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Hendrik menyampaikan pelestarian budaya lokal adalah tanggung jawab bersama. Budaya membentuk karakter masyarakat dan harus dijaga sebagai warisan untuk generasi mendatang.

“Maluku memiliki kekayaan adat dan budaya yang telah lama mengakar. Pemerintah mendukung keberadaan lembaga dan pranata adat sebagai bagian dari sistem pemerintahan,” kata Hendrik dalam sambutannya.

Menurut Hendrik peresmian gedung baileo merupakan bagian dari upaya pelestarian budaya dan penguatan kelembagaan adat di Maluku. “Baileo bukan hanya bangunan, tetapi simbol jati diri dan pusat aktivitas adat masyarakat,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Maluku telah menetapkan Perda Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Negeri sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Aturan ini menjadi dasar hukum dalam mendukung pemerintahan berbasis adat di wilayah Maluku.

“Pembangunan yang mengabaikan budaya lokal akan kehilangan makna. Budaya adalah identitas dan arah hidup masyarakat kita,” ujarnya.

Hendrik menyoroti berbagai tantangan sosial yang muncul akibat melemahnya nilai-nilai budaya, seperti meningkatnya konflik antar remaja, individualisme, dan politik identitas.

Menurutnya untuk mengatasi berbagai masalah tersebut diperlukan revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal seperti Pela Gandong, Siwalima, dan falsafah “Potong di kuku rasa di daging” untuk memperkuat persaudaraan antara masyarakat negeri. “Saya berharap baileo ini menjadi tempat musyawarah, ruang pemersatu, dan simbol kedamaian untuk masyarakat Negeri Piru dan sekitarnya,” tutupnya.

Peresmian ditandai penandatanganan prasasti dan penekanan sirine dilanjutkan peninjauan Baileo oleh gubernur. Peresmian gedung baileo dihadiri Bupati SBB Asri Arman, Wakil Bupati Selfinus Kainama, Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD SBB, raja se-kecamatan Seram Barat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan undangan lainnya. (MAN)

<p>The post Resmikan Baileo Desa Piru, Gubernur Maluku: Pembangunan Abaikan Budaya Lokal akan Kehilangan Makna first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Hukum adat pidana ini terdiri dari tujuh pasal yang mengatur tata kehidupan sosial. “Larvul Ngabal adalah falsafah hidup. Harta benda bisa datang dan pergi, tetapi nilai ini lahir dari ilahi dan harus dipegang teguh,” kata bupati pada perayaan Nen Dit Sakmas ke-7 di Ohoi Danar, Senin (8/9/2025).

Bupati menyebut beberapa isi pasal Larvul Ngabal, termasuk yang menekankan penghargaan terhadap kehidupan manusia dan prinsip kepemilikan: “Hira ini en tub fo ini, hakmu adalah hakmu, hakku adalah hakku,”.

Bupati menilai, generasi muda Kei berisiko kehilangan jati diri bila tidak mempelajari hukum adat tersebut. Karena itu, dia meminta Dinas Pendidikan bersama para raja memastikan Larvul Ngabal dan sejarah Kepulauan Kei masuk dalam kurikulum SD, SMP, hingga SMA.

“Kekayaan leluhur akan hilang jika tidak dipelajari. Karena itu penting agar Larvul ngabal diajarkan di sekolah,” usulnya.

Bupati menekankan nilai kasih sayang (fanganan) dalam Larvul Ngabal, serta berharap siapapun pemimpin Malra di masa depan tetap menjaga perayaan Nen Dit Sakmas dan menjadikan hukum adat itu sebagai pedoman hidup masyarakat Kei. (RED)

<p>The post Bupati Malra Usul Hukum Adat Larvul Ngabal Masuk Kurikulum Sekolah first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Bupati Maluku Tenggara, M. Thaher Hanubun mengatakan Hari Nen Dit Sakmas adalah momentum penting bagi masyarakat Kei untuk terus menjunjung tinggi nilai hukum adat Larvul Ngabal.

“Nen Dit Sakmas merupakan tokoh perempuan luar biasa yang oleh Ilahi dan para pembesar Kei ditetapkan sebagai penggerak lahirnya hukum Larvul Ngabal. Inilah warisan luhur yang menjadi pedoman hidup masyarakat Kei,” katanya.

Hukum Lavwul Ngabal memuat tiga makna besar, yaitu Adat, Agama, dan Kubni (pemerintah). “Jauh sebelum pemerintahan formal hadir, adat telah menyatukan masyarakat Kei yang beragam,” ujarnya.

Dia menekankan pentingnya memegang teguh tujuh pasal (sarsorvit) hukum adat yang menjadi simbol kehidupan orang Kei. “Tujuh pasal itu harus kita jaga dan jalankan bersama,” tegasnya.

Bupati juga mengajak para raja untuk menata ulang pemahaman Larvul Ngabal agar tetap relevan di tengah tantangan zaman sekaligus menjaga martabat perempuan Kei.

Bupati Hanubun berharap peringatan Hari Nen Dit Sakmas tahun depan dapat diselenggarakan lebih baik, sehingga semakin mempertegas makna dan peran tokoh penggerak hukum Larwul Ngabal bagi masyarakat Kei. (RED)

<p>The post Hari Nen Dit Sakmas ke-7, Ini Pesan Bupati Malra first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Masyarakat Maluku dikenal dengan kegigihannya memperjuangkan dan mempertahankan sumber daya alam. “Selain menjadi bagian dari warisan budaya, juga menjadi simbol kebersamaan dan kegigihan masyarakat Maluku. Untuk itu, kita berharap terus lestarikan budaya lokal,” kata Penjabat Bupati Maluku Tengah Rakib Sahubawa membuka lomba perahu belang di Pantai Hukehare, Negeri Tengah-Tengah, Kecamatan Salahutu, Senin (15/4/2024).

Lomba perahu belang digelar Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) IX Ambon. Danlantamal IX Ambon Brigjen TNI (Mar) Said Latuconsina mengatakan melalui lomba perahu belang dapat melestarikan budaya dan tradisi asli Maluku. “Kegiatan ini merupakan budaya dan tradisi yang harus terus dilestarikan para generasi muda saat ini,” kata Latuconsina.

Untuk itu tradisi tersebut perlu dikemas secara profesional sebagai salah satu upaya mengembangkan pariwisata bahari. “Sehingga membuka peluang untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekaligus mengenalkan budaya Negeri Tengah-Tengah melalui kegiatan tahunan. TNI Angkatan Laut melalui Lantamal IX siap mendukung kegiatan yang bernuasa bahari tersebut,” ujarnya.

Lomba ini baru digelar kembali setelah lebih 30 tahun dan baru dilaksanakan dua tahun terakhir yang diikuti 16 tim antarmarga dan antardusun di Negeri Tengah-Tengah.

Umumnya dalam lomba perahu belang, setiap perahu belang memiliki panjang 40 meter, dan berkapasitas 36 orang. Terdiri atas satu pemuka belang, satu juru mudi, dua juru kabata atau bahasa adat, dua orang penimba ruang air, dan 30 penumpang.

Latuconsina berharap ke depan lomba panggayong perahu belang itu terus berkembang dan diperluas, sehingga dapat diikuti juga oleh peserta dari desa lain. (ANO)

Ikuti berita sentraltimur.com di Google News

<p>The post Hadiri Lomba Perahu Belang, Pj Bupati Malteng: Lestarikan Budaya Lokal first appeared on Sentraltimur.com.</p>