Penandatanganan Nota Kesepahaman ini untuk memberikan kemudahan akses hukum kepada masyarakat terkait kepemilikan status hukum perkawinan dan dokumen kependudukan.

Penandatanganan MoU berlangsung di sela-sela Apel pagi pegawai Pemkot Ambon di ruang Unit Layanan Administrasi (ULA) Balai Kota Ambon, Senin (4/8/2025).

Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena mengatakan kerja sama ini merupakan kolaborasi untuk memberikan kemudahan akses kepemilikan status hukum perkawinan dan dokumen kependudukan, mengingat selama ini sebagian warga kota Ambon yang tergolong keluarga kurang mampu, tidak memiliki buku nikah/akta nikah sehingga kesulitan mengurus administarsi kependudukan lainnya seperti kartu keluarga, KTP dan akta kelahiran.

“Dengan adanya MoU ini masyarakat dapat lebih cepat mendapatkan hak mereka seperti akta nikah dan buku nikah,” kata Wattimena.

Melalui kerja sama ini akan dilaksanakan sidang isbat nikah bagi pasangan suami istri muslim yang belum memiliki legalitas pernikahan, agar mendapatkan buku nikah, kemudian kartu keluarga dan akta kelahiran.

“Kerja sama ini untuk kepemilikan status suku perkawinan umat islam lewat sidang isbat nikah, pasangan suami istri yang belum sah status hukumnya kita fasilitasi gratis. Mereka dinikahkan agar diakui oleh Pengadilan Agama, diberikan buku nikah, KK dan kalau sudah punya anak akan diberikan akta kelahiran,” kata Wattimena.

Pemkot Ambon juga akan melaksanakan program nikah massal bagi umat Kristiani di kota ini, sebagai bagian dari upaya membantu warga yang mengalami kesulitan administratif dan ekonomi. “Ini upaya kita untuk membantu, karena ada pasangan yang mereka sudah hidup bersama tapi tidak punya uang untuk mengurus pernikahan. Nah, pemerintah hadir, untuk memastikan kita membantu mereka untuk mengurusnya,” jelasnya.

Dia berharap dengan adanya kerjasama ini dapat meningkatkan kenyamanan dan kepastian hukum bagi masyarakat di wilayah Kota Ambon. (RED)

<p>The post Pemkot Ambon, Pengadilan Agama-Kementerian Agama Teken MoU first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Secara nasional, layanan IKD telah diintegrasi dengan inovasi pelayanan yang selama ini diselenggarakan Disdukcapil SBT.

Disdukcapil sebagai instansi pelaksana di bidang administrasi kependudukan memiliki kesiapan yang mencukupi untuk implementasi kebijakan dimaksud.

“Untuk implementasi IKD, syaratnya sudah melakukan perekaman e-KTP, memiliki smart phone android dan jaringan internet. Selanjutnya tinggal menginstal aplikasi melalu play store dan daftar,” jelas Kepala Disdukcapil SBT, Sidik Rumalowak di Bula, Sabtu (30/3/2024).

Mengingat tingkat penguasaan dan pemahaman masyarakat tentang penggunaan aplikasi smart phone android di kabupaten bertajuk Ita Wotu Nusa ini sangat beragam, Disdukcapil perlu melaksanakan sosialisasi dan edukasi secara masif.

Melalui sosialisasi dan edukasi yang dilakukan diharapkan implementasi IKD dapat berlangsung secara efektif. Selain itu hasil yang ingin dicapai menjadi lebih maksimal sebagaimana diharapkan pemerintah.

IKD merupakan jenis penggunaan data dan inovasi korespondensi, sekaligus sebagai salah satu langkah untuk mengatasi hambatan blanko KTP elektronik. Melalui implementasi kebijakan ini diharapkan dapat tercipta ketertiban administrasi kependudukan.

Melalui implementasi kebijakan ini diharapkan terjaminnya hak-hak warga negara atas pelayanan publik yang berkaitan dengan identitas kependudukan. (ADI)

Ikuti berita sentraltimur.com di Google News

<p>The post Disdukcapil SBT Pastikan Warga Miliki Identitas Kependudukan Digital first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Aplikasi Identitas Kependudukan Digital menjawab kemajuan teknologi dan tantangan teknologi guna memudahkan pelayanan kependudukan bagi masyarakat.

Peluncuran aplikasi ini merespon kebijakan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menetapkan pemberlakuan identitas kependudukan digital dan pemerintah daerah diwajibkan untuk diimplementasikan pada daerah masing-masing.

Menindaklanjuti arahan dan amanat penerapan identitas kependudukan digital tertuang dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 72 Tahun 2022, Pemkab MBD meluncurkan aplikasi identitas kependudukan digital di aula Bappeda Litbang, Senin (20/02/2023)

Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil MBD, Joana F.M Norimarna menyampaikan peluncuran penerapan aplikasi identitas kependudukan digital berbasis android oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri bertujuan untuk meningkatan komando digitaliasi atas dokumen kependudukan mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi kebutuhan serta mempermudah pelayanan kepada masyarakat.

“Aplikasi identitas kependudukan digital dapat digunakan satu penduduk pada satu perangkat untuk diinstalasi, sehingga dapat memberikan kepastian dan keamanan bagi penduduk,” jelasnya.

Selain itu dilengkapi dengan fitur pencegah tangkap layar sehingga meminimalkan penyalahgunaan informasi pemilik data serta memiliki fungsi otentikasi yang berfungsi untuk mengverifikasi dan membandingkan data yang berada dalam database dengan data penduduk melalui verifikasi wajah dan sidik jari guna mencegah pemalsuan dan kebocoran data kependudukan.

Disdukcapil Tetap Layani Pencetakan e-KTP

Dokumen yang dapat diakses dalam aplikasi ini antara lain KTP digital, kartu keluarga, sertifikat Covid-19, kartu NPWP, kartu Indonesia Sehat, kartu ASN dan kartu Pemilihan Umum.

Dalam penerapan umum aplikasi identitas kependudukan digital kepada masyarakat, Dinas Dukcapil tidak serta merta menghilangkan pencetakan e-KTP secara fisik karena mempertimbangkan masyarakat MBD yang memiliki keterbatasan perangkat untuk mengakses aplikasi, ketersediaan jaringan internet dan tidak semua masyarakat melek teknologi.

Dinas Dukcapil MBD akan menjalankan double tracking service yaitu pelayanan secara digital dan layanan secara fisik atau manual. “Berdasarkan data untuk penerapan kepada masyarakat umum, terdapat 59.897 jiwa yang merupakan penduduk wajib memiliki e-KTP. Namum penerapan saat ini yang dapat dilayani 57.998 jiwa yang telah melakukan perekaman e-KTP serta dari jumlah yang melakukan perekaman yang telah mengaktivasi identitas kependudukan digital berjumlah 108 jiwa,” ujar Joana.

<p>The post Pemkab MBD Luncurkan Aplikasi Kependudukan Digital first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Mengawali tahun 2022, Dinas Dukcapil Kota Ambon melakukan terobosan dengan melaksanakan pelayanan terintegrasi kepada masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan.

Pelayanan terintegrasi itu mulai laksanakan dalam pencatatan sipil pernikahan massal di Gereja Elim Tabernakel, Wayori, Passo, Selasa (4/1/2022).

Setiap pasangan suami istri yang mencatatkan pernikahannya akan mendapatkan seluruh dokumen administrasi kependudukan.

“Dalam pelayanan terintegrasi, setiap orang yang mencatatkan perkawinan akan mendapatkan seluruh dokumen yang dibutuhkan. Yaitu akta nikah, tiga kartu keluarga (KK). Meliputi dua KK awal yang mengalami perubahan, satu KK baru pasangan suami istri beserta KTP dengan status menikah,” kata kata Kepala Dinas Dukcapil Kota Ambon, Selly Haurissa.

Dinas Dukcapil juga akan memberikan akta kelahiran dan kartu identitas anak (KIA) bagi pasangan suami istri apabila sudah memiliki anak.

Selly mengakui, pelayanan terintegrasi administrasi kependudukan yang mulai awal tahun 2022 atas gagasan cemerlang Sekretaris Kota Ambon Agus Ririmasse. Tujuannya untuk membenahi pelayanan Dinas Dukcapil.

“Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Sekot dengan adanya gebrakan untuk membenahi pelayanan administrasi kependudukan. Ini menjadi entry point bagi kami untuk melaksanakan pelayanan jemput bola di masyarakat,” ujar dia.

Pelayanan Terintegrasi

Selly menyampaikan, Dinas Dukcapil Ambon sejatinya sudah memiliki program untuk inovasi dalam rangka mendorong masyarakat agar tertib administrasi kependudukan. Program itu menerapkan sistem jemput bola, namun dalam realisasinya belum berjalan secara terintegrasi.

<p>The post Ini Terobosan Dinas Dukcapil Ambon di Awal Tahun 2022 first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Penerbitan ribuan akta kematian di tahun 2021 kepada ahli waris tersebut mendapatkan santunan kematian Rp 2 juta.

BACA JUGA:

Wacana DOB Pulau Ambon Menguat, Begini Kata Saulatu – sentraltimur.com

Wakil Presiden Ma’ruf Amin Resmikan Pusat Halal Universitas Indonesia – kliktimes.com

“Mungkin ada ahli waris atau keluarga yang belum mengurus akta kematian,” kata Kepala Disdukcapil Kota Ambon, Selly Haurissa, Kamis (26/8/2021).

Selly katakan, selama pandemi Covid-19, angka kematian di Kota Ambon sangat tinggi. “Ada yang meninggal karena terpapar Covid-19 juga akibat terserang penyakit biasa,” ujarnya

Dia menyebutkan, pada Januari 2021 menerbitkan akta kematian sebanyak 227 lembar, Februari 185, Maret 214, April 168, Mei 170, Juni 220, Juli 266 dan Agustus 304.

“Data meninggal ini campuran, ada yang Covid-19 dan non Covid-19. Tapi sesungguhnya angka kematian sepanjang pandemi Covid-19 cukup tinggi,” kata Selly.

Dia meminta masyarakat mengajukan permohonan pembuatan akta kematian apabila ada anggota keluarga yang meninggal dunia.

<p>The post Disdukcapil Ambon Terbitkan 1.754 Akta Kematian first appeared on Sentraltimur.com.</p>