Peresmian ditandai pembacaan Peraturan Daerah pembentukan kecamatan Kepulauan Banda oleh Ketua Pansus Sahabudin Hayoto. Dilanjutkan penandatanganan prasasti oleh Pj Bupati dan pemukulan gong oleh Ketua DPRD Malteng Fatzah Tuankota.

Sahubawa juga mengangkat Rusdi Saiman sebagai Plt Camat dan Waniati La Saiman sebagai Sekretaris Kecamatan Kepulauan Banda.

Wilayah Kecamatan Kepulauan Banda berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Banda yang meliputi Pulau Hatta, Pulau Syahrir dan Pulau Manuk. Ibu kota kecamatan berada di Negeri Administratif Wailing Spanciby.

Sahubawa mengatakan peresmian Kecamatan Kepulauan Banda ini menjadi tonggak sejarah baru. Dengan berdirinya kecamatan ini dia berharap akan tercipta sinergi yang lebih baik dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Sahubawa juga bersyukur atas pembentukan Dinas Pemuda dan Olahraga Malteng yang kini berdiri tegak sebagai entitas yang mandiri, terpisah dari Dinas Pariwisata. Keputusan ini merupakan langkah strategis dan komitmen Pemda dalam meningkatkan dukungan serta fasilitasi terhadap prestasi olahraga di Malteng.

“Pembentukan Dinas Pemuda dan Olahraga ini sejalan dengan tekad kita untuk memberikan perhatian khusus terhadap dunia olahraga di daerah ini. Melalui langkah ini, kami ingin memberikan ruang yang lebih luas bagi para pemuda dan atlet berbakat untuk berkembang dan mengukir prestasi. Dengan dukungan yang lebih terfokus, kami yakin potensi-potensi unggul di bidang olahraga akan muncul dan berkembang dengan optimal,” kata Sahubawa.

Dia melanjutkan, pembentukan dinas ini juga memiliki tujuan strategis lainnya, yaitu untuk memperkuat peran kepemudaan dalam pembangunan daerah. “Pemuda merupakan tulang punggung masa depan, dan dengan adanya Dinas Pemuda dan Olahraga kami ingin memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pembinaan dan pengembangan potensi serta kreativitas pemuda di berbagai bidang,” kata Sahubawa. (ANO

<p>The post Pj Bupati Malteng Resmikan Kecamatan Kepulauan Banda first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Penetapan itu disahkan dalam rapat paripurna ke-12 di ruang sidang utama DPRD Malteng dipimpin wakil Ketua DPRD Malteng Herry Men Carl Haurissa, Jumat (1/12/2023). 

Sebelum Haurissa mengetuk palu penetapan Perda, Ketua Pansus pemekaran kecamatan kepulauan Banda Sahbudin Hayoto membacakan hasil pembahasan Pansus pembentukan kecamatan kepulauan Banda.

Hayoto menjelaskan pemekaran kecamatan kepulauan Banda yang merupakan pecahan dari Kecamatan Banda menjadi momentum yang diharapkan masyarakat. “Berbagai dinamika dalam kerja-kerja Pansus telah kita lewati dan kini sudah berada di puncak penetapan di paripurna ini,” kata Sahbudin. 

Penduduk di kecamatan kepulauan Banda berjumlah 10.949 jiwa dengan luas wilayah 11.466 km. “Ibu kota kecamatan kepulauan Banda di Negeri Administratif Wailing Spanciby,” ujar politisi Partai Gerindra.

Setelah mendengar laporan kerja Pansus, Haurissa meminta persetujuan forum paripurna tentang penetapan Perda pembentukan Kecamatan Kepulauan Banda dan disetujui. “Kami menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Kecamatan Kepulauan Banda menjadi peraturan daerah,” tegas Haurissa. 

Sementara itu, Penjabat Bupati Malteng Rakib Sahubawa mengapresiasi kerja keras dan dedikasi DPRD yang sudah bersungguh-sungguh menyelesaikan pembahasan hingga penetapan Perda pembentukan Kecamatan Kepulauan Banda. 

Dengan Perda tersebut, pemerintah dalam waktu dekat akan meresmikan kecamatan Baru di Banda yakni kecamatan Kepulauan Banda. Dia mengatakan pembentukan kecamatan kepulauan Banda merupakan langkah strategis memastikan setiap wilayah daerah mendapat perhatian yang layak.

“Perda ini menegaskan agar lebih fokus untuk menyelesaikan tantangan unik yang dimiliki Kepulauan Banda yang miliki sejarah panjang,” kata Sahubawa dalam sambutan dibacakan Pj Sekda Malteng Jauhari Tuarita.

<p>The post DPRD Malteng Tetapkan Perda Pembentukan Kecamatan Kepulauan Banda first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Kepastian ini terungkap saat tim pansus bentukan DPRD Maluku Tengah mengadakan rapat guna mematangkan persiapan kunjungan Pansus ke pulau Banda.

Rapat Pansus digelar di gedung DPRD Malteng dipimpin Sahbudin Hayoto ketua Komisi III yang juga ketua Pansus didampingi sekretaris Pansus Andang Tejaningsi beserta anggota Pansus.

Hayoto mengatakan rapat ini guna mendengarkan seluruh masukan dari masing-masing anggota Pansus sekaligus mematangkan rencana Pansus saat kunjungan ke pulau Banda untuk bertemu tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama dan raja-raja atas rencana pemekaran kecamatan Kepulauan Banda.

Hayoto tegaskan, pemekaran Kecamatan Kepulauan Banda mendapat dukungan mayoritas dari anggota Pansus, termasuk mitra OPD Pemda Maluku yang saat rapat berlangsung juga ikut hadir bersama dan secara aklamasi menyetujui pemekaran kecamatan tersebut.

Pansus akan memaksimalkan tugas sesuai target yang diberikan. Dia memastikan akan dipercepat dari waktu enam bulan yang diberikan untuk merampungkan pembahasan pemekaran kecamatan kepulauan Banda.

Dia berharap kembali dari kunjungan tim Pansus di pulau Banda, ditetapkan sebagai Peraturan Daerah kecamatan Kepulauan Banda. Sebab seluruh persyaratan telah terpenuhi, meliputi kajian naskah akademik, pemetaan rentang geografis termasuk penelitian secara geologis dan dukungan infrastruktur.

Soal perubahan nama yang sebelumnya diusulkan nama kecamatan Banda Besar menjadi kecamatan Kepulauan Banda pada rancangan peraturan daerah kecamatan baru kata Hayoto, dilihat dari letak geografis yang ada.

“Pergantian nama ini karena kecamatan yang sementara diusulkan terdiri dari beberapa pulau diantaranya pulau Hatta, pulau Sahryl, dan pulau Manuk,” kata politisi Partai Gerindra, Kamis (12/10/2023).

Diberitakan sebelumnya, Pansus memastikan tahun ini seluruh aspek persyaratan yang dibutuhkan untuk pemekaran dapat segera terpenuhi. DPRD Malteng telah membentuk dua Pansus, yaitu Pansus pemekaran kecamatan Kepulauan Banda dan pemekaran kecamatan Teluk Dalam Seram Utara.

<p>The post DPRD Malteng: Pemekaran Kecamatan Kepulauan Banda Segera Ditetapkan first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Rencana penambahan provinsi ini tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.

RUU tersebut disahkan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dalam rapat pleno Rabu (6/4/2022). Dalam rapat pleno, semua fraksi di Baleg menyatakan setuju terhadap RUU tentang tiga provinsi tersebut.

BACA JUGA:

JPU Tuntut Mantan Sekda SBB 2,6 Tahun Penjara – sentraltimur.com

Pemerintah Naikkan HET Minyak Goreng, Anggota DPR RI Mulyanto Sebut Kebijakan Amatiran – kliktimes.com

“Setelah kita mendengarkan pendapat semua fraksi dan menyatakan setuju. Apakah hasil harmonisasi RUU tentang Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan Tengah dapat disetujui?” tanya Wakil Ketua Baleg DPR, Achmad Baidowi, kepada seluruh anggota dewan yang hadir dalam rapat. 

“Setuju,” Jawab peserta persidangan. 

Papua Tambah 3 Provinsi Baru

Berikut tiga provinsi baru yang lahir dari hasil pemekaran:

1. Papua Selatan (Ha Anim) yang terdiri dari ibu kota Merauke

• Kabupaten Merauke

• Kabupaten Asmata 

• Kabupaten Mappi 

• Kabupaten Boven Digoel 

2. Papua Tengah (Meepago) yang terdiri dari ibu kota Timika, Kabupaten Mimika 

• Kabupaten Mimika 

• Kabupaten Paniai 

• Kabupaten Dogiyai 

• Kabupaten Deyiai 

• Kabupaten Intan Jaya 

• Kabupaten Puncak 

<p>The post Indonesia Miliki 3 Provinsi Baru, Total Jadi 37 Provinsi, Maluku Tenggara Raya Kapan? first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Dokumen usulan pemekaran itu diserahkan oleh Ketua Tim pemekaran Provinsi Malra Raya, Josep Sikteubun didamping Yunus Serang dan Melkias Frans di ruang paripurna DPRD Maluku, Selasa (1/3/2022).

Josep menyerahkan dokumen kepada Ketua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra dan Asisten Pemerintahan Setda Maluku Samuel Huwae pada rapat Komisi I dengan tim pemekaran. Rapat ini untuk memastikan kesiapan persyaratan 14 calon Daerah Otonom Baru (DOB) di Provinsi Maluku.

BACA JUGA:

BPJS Kesehatan Jadi Syarat Wajib Bikin SIM & SKCK – sentraltimur.com

Ini Inovasi WhatsApp untuk Voice Note – kliktimes.com

Calon DOB di Maluku yakni satu Provinsi: Malra Raya dan 13 kabupaten/kota. Yaitu Kota Kepulauan Lease, Kepulauan Terselatan, Wakate dan Gorom, Kota Bula, Kabupaten Kei Besar, Aru Perbatasan, Tanimbar Utara. Berikut, Seram Utara Raya, Jazirah Leihitu, Tala Batai, Buru Kayeli, Kota Kepulauan Huamual, dan Kawasan Khusus Kota Banda.

Dalam rapat itu, Josep Sikteubun menegaskan, upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di Maluku yang relatif lebih cepat hanya melalui pemekaran wilayah atau membentuk DOB.

“Pemekaran DOB bisa menjadi solusi untuk percepatan pengentasan kemiskinan penduduk di daerah ini. Karena anggaran provinsi (Maluku) yang setiap tahunnya relatif kecil dan membutuhkan waktu lama untuk meningkatkan taraf ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat,” kata Josep.

Dia mengklaim seluruh tokoh dari kabupaten Maluku Tenggara hingga Kabupaten Maluku Barat Daya telah menyatakan dukungannya untuk membentuk provinsi baru. Dan meminta DPRD dan Pemprov Maluku mengambil kebijakan mendorong pemekaran Provinsi Malra Raya.

“Persyaratannya sudah terpenuhi seperti terdapat empat kabupaten dan satu kota hingga keputusan bersama DPRD dan pemerintah kabupaten serta pemerintah kota. Ini bukan soal orang tenggara mau pisah tetapi menyangkut pengentasan kemiskinan dan memperkecil rentang kendali birokrasi pemerintahan,” tegas Josep.

Perjuangan DOB Sejak 6 Tahun Lalu

Ketua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra mengatakan perjuangan calon DOB sudah bergulir sejak 6 tahun lalu.

<p>The post Dokumen Pemekaran Provinsi Maluku Tenggara Raya Diserahkan ke DPRD-Pemprov Maluku first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Pada Desember 2020 lalu, Abua sempat mengunjungi pulau Banda dan berjanji kepada masyarakat akan memekarkan Kecamatan Banda Besar. Janji pemekaran itu guna melancarkan urusan administrasi dan mengatasi masalah rentang kendali pemerintahan di wilayah tersebut.

BACA JUGA:

PLN Kenalkan Electrifying Lifestyle di Pulau Seram – sentraltimur.com

Wakil Presiden Ma’ruf Amin Resmikan Pusat Halal Universitas Indonesia – kliktimes.com

Ketua Masyarakat Pulau Banda, Irhamdi Achmad mengatakan pemekaran Kecamatan Banda telah menjadi sebuah kebutuhan mendesak bagi warga di wilayah itu.

“Kita meminta agar Pak Bupati segera menepati janjinya. Pemekaran Kecamatan Banda Besar sangat mendesak demi mengatasi masalah rentang kendali yang masyarakat selalu keluhkan selama ini,” kata Irhamdi kepada sentraltimur.com, Senin (15/11/2021). 

Irhamdi katakan, sebulan lalu, sejumlah kepala pemerintah negeri (kepala desa) dan perwakilan masyarakat Banda telah menemui DPRD Maluku Tengah untuk membahas masalah tersebut. Namun pertemuan itu batal lantaran terhalang oknum anggota DPRD yang tidak menginginkan pemekaran kecamatan Banda Besar.

Kepala Pemerintah Negeri dan perwakilan masyarakat Banda kemudian menemui Bupati Tuasikal Abua.

Saat itu, kata Irhamdi, Abua kembali berjanji akan membicarakan masalah itu dengan DPRD untuk secepatnya membahas Ranperda Pemekaran Banda Besar. Namun faktanya hingga kini DPRD Maluku Tengah belum juga membahasnya.

“Karena tidak DPRD tidak menerima, kita temui Pak Bupati. Dan saat itu beliau berjanji akan membantu masalah tersebut, tapi sampai sekarang tidak jalan,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah telah menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pemekaran Kecamatan Banda Besar sejak Juli 2021 ke DPRD setempat. Namun hingga kini Ranperda tersebut belum juga dibahas.

<p>The post Warga Tagih Janji Bupati Maluku Tengah Mekarkan Kecamatan Banda Besar first appeared on Sentraltimur.com.</p>