Manajer Operasional PT Pelni Cabang Ambon Anto mengatakan sembilan kapal yang disiapkan untuk melayani arus mudik lebaran merupakan kapal yang siap beroperasi. “Ada sembilan kapal yang disiapkan untuk melayani arus mudik lebaran,” kata Anto di Ambon, Sabtu (23/3/2024).

Kapal yang disiapkan memiliki bobot mulai dari 500 hingga 2000 gross ton. Kapal yang disiapkan itu 4 kapal berbobot 2000 gross ton yakni KM Dorolonda, Labobar, Ngapulu, Ciremai, Tidar, Dobonsolo dan KM Gunung Dempo.

Sedangkan tiga kapal berbobot 1000 gross ton yakni KM Leuser, Tatamailau dan KM Sirimau. Selanjutnya dua kapal berbobot 500 gross ton yakni KM Sangiang dan KM Tatamailau. “Insya Allah semua armada yang disiapkan dalam posisi siap beroperasi,” ujarnya.

Semua kapal yang disiapkan akan melayari rute dari dan menuju Pelabuhan Ambon untuk mengangkut penumpang selama arus mudik lebaran.

Selain sembilan kapal tersebut, Pelni juga menyiapkan dua kapal perintis untuk melayani arus mudik antar daerah di Maluku. Kedua kapal perintis yang disiapkan yakni KM Sabuk Nusantara 106 dan Sabuk Nusantara 71. “Untuk Sabuk Nusantara 105 sedang docking di Ternate,” sebut Anto.

Anto memperkirakan puncak arus mudik di Pelabuhan Ambon pada H-8 Idul Fitri. “Sudah ada peningkatan tapi puncaknya dimulai sekitar H-8,” ujarnya. (MAN)

Ikuti berita sentraltimur.com di Google News

<p>The post Pelni Ambon Siapkan 9 Kapal Layani Arus Mudik Lebaran first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Kebijakan Menhub ini membatalkan keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Nomor KPPJPL 7320 tahun 2023 tentang penempatan kapal perintis tahun anggaran 2024, tentang trayek KM Sanus 87 R77.

“Keluhan masyarakat kami sampaikan kepada Pak Menteri Perhubungan melalui whatsapp dan sudah ditindaklanjuti. Kapal itu tidak lagi ditarik tetapi dikembalikan ke trayek awal,” kata anggota DPRD Maluku, Anos Yeremias, Selasa (12/12/2023).

Meski begitu kata Anos, disayangkan kapal yang memiliki bobot 2000 GT itu ditarik oleh Kemenhub dari trayek yang begitu panjang dan digantikan kapal 1200 GT untuk melayani rute pendek di sekitar Pulau Ambon.

“Ini kan dekat-dekat Ambon saja. Kami tidak keberatan soal trayek, tetapi kami keberatan kapal bobot 2000 GT dipindahkan ke dekat atau bisa dijangkau dengan speadboat, kapal penyeberangan. Sementara trayek begitu panjang diganti dengan kapal bobot 1200 GT. Bayangkan saja kapal itu melewati laut Banda yang ekstrem,” katanya.

Begitu juga KM Sanus 67 dari R24 di pangkalan Kupang, di tahun 2024 di pindahkan ke R79 melayani Tual – Fak Fak – Kaimana.

Trayek baru KM Sanus 67, menurut Anos merupakan rute terdekat, tidak sebanding dengan bobot KM 2000 GT. Mestinya trayek tersebut ditempatkan kapal yang memiliki bobot 1200 GT karena rute ini banyak kapal besar yang melintasi.

“Kalau 2000 GT terlalu besar. Penumpang di sini tidak sebanyak penumpang di sana. Kemudian di jalur ini juga banyak kapal, penumpang juga kurang,” kata ketua Fraksi Golkar ini.

Anos mengaku bingung atas kebijakan pemerintah mengalihkan kapal-kapal negara ke operator swasta. Kebijakan ini dianggap sangat membebani masyarakat, mengingat harga kapal akan lebih mahal jika ditangani operator swasta. “Selama ini juga banyak kapal swasta perintis. Ini hanya menguntungkan pengusaha yang menjadi operator. Dugaan kami di Kemenhub tidak bersih soal ini,” duga Anos.

<p>The post DPRD Maluku: KM Sanus 87 Kembali Lintasi Rute Awal first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Pembatasan itu berdasarkan surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan tentang kebijakan pengurangan intensitas pelayaran kapal perintis.

Pembatasan itu berpengaruh pada pelayanan transportasi bagi masyarakat yang berada di daerah terdepan, terluar, tertinggal dan perbatasan (3TP). Sebab kapal perintis merupakan salah satu transportasi laut yang sangat penting dan merupakan urat nadi perekonomian di daerah.

Menyikapi pemberlakuan skema tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya melalui Dinas Perhubungan mengambil langkah preventif. Upaya Dinas Perhubungan direspol oleh Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub melalui rapat pada 13 Juli 2022 terkait evaluasi penyelenggaraan kapal perintis mekanisme penugasan dengan skema operasi .

Memenuhi kebutuhan transportasi laut untuk mobilitas penumpang dan barang pada kawasan 3TP, Ditjen Perhubungan Laut mengisntruksikan PT Pelni mengoperasikan kapal perintis atau kembali ke skema lama.

Kepala Dinas Perhubungan MBD Herdi Ubro atas nama Pemda MBD mengucapkan terima kasih kepada Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub RI atas perhatiannya kepada masyarakat MBD. (ADI)

<p>The post Kementerian Perhubungan Setujui Pengoperasian Kapal Perintis di MBD first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Kenaikan biaya tiket kapal ini sebagai dampak dari melonjaknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang ditetapkan pemerintah pada Sabtu (3/9/2022).

Direktur PT Pelayaran Dharma Indah, Johny de Queljoe mengatakan tarif tiket baru mulai diberlakukan Senin (5/9/2022).

“Harga BBM subsidi naik, kita melakukan penyesuaian harga tiket kapal 25 persen dari harga sebelumnya,” kata Johny de Queljoe kepada sentraltimur.com melalui sambungan telepon seluler, Senin malam.

Dia mengklaim kenaikan tarif tiket sesuai Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 66 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan.

Ketua Umum Asosiasi Kapal Penumpang Indonesia (AKAPI) ini mengatakan, meningkatnya harga tiket kapal oleh pengusaha angkutan laut ini tak bisa dihindari pasca melonjaknya harga BBM.

“Kami bukan pengusaha kapal ekonomi, tapi eksekutif dan VIP,” jelas pengusaha yang akrab disapa Siong ini.

Kapal Non Ekonomi

Menurutnya kapal non ekonomi yang dikelolanya tidak disubsidi pemerintah. Seluruh biaya BBM, operasional, kerusakan dan perawatan kapal menjadi tanggung jawab penuh pemilik kapal. “Jika tidak menyesuaikan harga tiket seiring naiknya harga BBM, tentu sulit bagi kami bisa eksis melayani transportasi laut bagi masyarakat,” tandasnya.

Sebaliknya dengan kapal ekonomi seperti KM Sabuk Nusantara yang disubsidi oleh pemerintah.

“KM Sabuk Nusantara, kapal perintis yang disubsidi pemerintah dari ujung tiang sampe ujung baling-baling. Segala biaya operasional, gaji, semua itu disubsidi atau dibayar oleh negara. Berbeda dengan kami, karena itu (meningkatnya tarif tiket) kita mengacu pada PM 66 tahun 2019,” ujarnya.

<p>The post BBM Naik, Pengusaha Kapal Cepat Naikkan Harga Tiket first appeared on Sentraltimur.com.</p>