banner 728x250

Wakil Bupati Sampaikan LKPJ 2024 di DPRD MBD

DPRD MBD
banner 468x60

TIAKUR, SENTRALTIMUR.COM – Wakil Bupati Maluku Barat Daya, Agustinus Lekwarday Kilikily menyampaikan Pidato Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024.

LKPJ disampaikan dalam rapat paripurna istimewa di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Jumat (11/4/2025).

Kilikily menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD MBD yang telah mengagendakan penyampaian LKPJ sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2021. “Sebagai pemerintah daerah kami wajib menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,” katanya.

LKPJ disusun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) MBD tahun 2021–2026, dan merupakan laporan tahun ketiga dari pelaksanaan RPJMD.

Kilikily memaparkan pada tahun anggaran 2024, Pemda MBD mengalokasikan belanja untuk 109 program dengan total anggaran sebesar Rp1,054 triliun. Dari jumlah tersebut, realisasi keuangan mencapai Rp903,9 miliar atau sebesar 85,70%, sementara realisasi fisik mencapai 95,89%. “Hal ini menunjukkan bahwa setiap perangkat daerah telah memanfaatkan anggaran secara efektif untuk menghasilkan capaian fisik yang maksimal,” ujar Kilikily.

Indikator makro pembangunan, kinerja pemerintah daerah menunjukkan tren positif, yaitu pertumbuhan ekonomi naik dari 4,43% pada 2023 menjadi 5,91% di tahun 2024, angka kemiskinan turun dari 28,78% menjadi 27,96%.

Berikut, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 66,71 menjadi 67,68 poin, dengan peningkatan angka harapan hidup menjadi 69,65 tahun dan rata-rata lama sekolah menjadi 9,13 tahun. Selanjutnya, tingkat pengangguran terbuka menurun dari 2,43% menjadi 2,36%.

Keberhasilan ini merupakan hasil dari kolaborasi semua pihak, termasuk pemerintah daerah, DPRD, instansi vertikal, dunia usaha, dan masyarakat.

Kilikily memaparkan salah satu program strategis yakni program perlindungan tenaga kerja melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan asuransi kepada 7.008 pekerja dari berbagai sektor seperti nelayan, tukang tipar, dan tenaga non-ASN.

Ikuti berita sentraltimur.com di Channel Telegram