AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Kantor Staf Presiden (KSP) memantau proses distribusi merespon kelangkaan minyak tanah di wilayah Maluku Tenggara dan Maluku Tengah.
Menyikapi kelangkaan BBM itu, PT Pertamina (Persero) telah melakukan pertemuan dengan dengan pimpinan dan anggota Komisi II DPRD Maluku.
BACA JUGA:
Oknum Brimob Tembak Mati Warga di Gunung Botak Jadi Tersangka – sentraltimur.com
Ini Inovasi WhatsApp untuk Voice Note – kliktimes.com
Pada pertemuan tersebut, BUMN itu menyampaikan tiga hal terkait hasil analisis penyebab kelangkaan minyak tanah (Mitan).
Pertama, isu konversi Mitan ke elpiji; kedua, terjadinya panic buying karena isu penimbunan. Dan Ketiga, dugaan adanya sejumlah pangkalan Mitan yang tidak beroperasi karena libur panjang.
Pertamina juga telah melakukan pertemuan dengan DPRD kabupaten Maluku Tenggara. Parlemen meminta Pertamina menambah titik pangkalan baru untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas.
Terhadap kelangkaan Mitan, KSP melakukan monitoring evaluasi agar kelangkaan di Maluku Tengah dan Maluku Tenggara tidak sampai menyusahkan rakyat kecil.
Deputi I KSP, Febry Calvin Tetelepta menjelaskan sesuai Peraturan Presiden No. 191 tahun 2014 Mitan ditetapkan oleh Pemerintah sebagai Jenis BBM Tertentu (JTB).
Berdasarkan pantauan KSP, stok pasokan Mitan kerosen di Depot BBM Pertamina Wayame, Ambon per 1 Februari 2022 sebesar 2.500 kilo liter (KL) atau setara dengan kebutuhan 12 hari ke depan.