MASOHI, SENTRALTIMUR.COM – Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah menjalin kerjasama dengan Soegijapranata Catholic University (SCU). Kerjasama ini fokus pada program pengembangan sistem peringatan dan tanggal dini untuk penanganan konflik wilayah kepulauan berbasis budaya dan kearifan lokal.
”Kerjasama ini merupakan salah satu bentuk pengabdian yang dilakukan oleh SCU ke wilayah timur Indonesia,” kata Dr. Trihoni Nalesti Dewi SH, Ketua LPM Universitas Katolik Soegijapranata saat diskusi kelompok terarah di Hotel Amaris Ambon, Selasa (10/10/2023).
Kedekatan SCU dengan Maluku sudah menjadi harmoni sejak 2012. Banyak kegiatan SCU yang sudah dilakukan di kota Ambon dan sekarang bergerak ke Maluku Tengah yang berjarak lebih dari 2000 kilometer dengan keyakinan SCU mengembangkan talentanya untuk membantu masyarakat di wilayah kepulauan Maluku dalam penanganan konflik.
“Pembangunan di Maluku Tengah harus didorong untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Untuk itu setiap potensi konflik yang ada harus segera mungkin ditangani,” harap Nalesti.
Malteng mengelola 49 pulau dan kendala koneksi intra dan antar-pulau dapat menghambat penanganan konflik. Karena itu perlu penguatan desa sebagai sub-sistem pemerintahan terkecil yang sangat dekat dengan masyarakat dalam pencegahan konflik sebaiknya dilakukan secara maksimal. “Regulasi sebagai pedoman aturan tindakan penanganan konflik di tingkat desa juga perlu diperjelas,” tegasnya.
Program penanganan konflik berbasis desa ini bertujuan untuk membantu pemerintah daerah mengatasi potensi konflik terutama karena kendala jangkauan geografis. ”Pengalaman negara-negara lain membuktikan bahwa sistem peringatan dan tanggap dini akurasinya mencapai 80 persen dalam pencegahan konflik,” ujar Nalesti.
Dia berharap melalui program ini kebijakan dalam pengembangan sistem peringatan dan tanggap dini dengan menekankan basis kelembagaan desa dengan menggunakan teknologi informasi dibuat oleh Universitas Katolik Soegijapranata.
Program ini akan dibahas bersama Pemkab Malteng dengan mendengarkan aspirasi masyarakat di tingkat desa/negeri/kelurahan. “Basis desa menjadi pilihan, karena desa yang merupakan kesatuan wilayah terkecil dalam sistem pemerintahan menyimpan potensi damai dengan membangun harmoni memanfaatkan komunikasi dan relasi kemasyarakatan melalui kearifan lokal sebagai modal utama,” jelasnya.
Tradisi Kultural
Menurutnya tradisi kultural masyarakat yang berbasis sistem kekeluargaan dan kekerabatan menjadi pilar hubungan persaudaraan pela gandong. ”Konflik Maluku mengajarkan bahwa pendekatan keamanan tidak cukup, perlu pendekatan kultural dengan penguatan desa,” kata Nalesti.
Program ini juga akan mengembangkan sistem peringatan dini dengan memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial yang memungkinkan kecepatan dalam pengumpulan dan berbagi informasi. “Teknik analisis menggunakan metode machine learning yang bersifat realtime dan otomatis untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi konflik di tingkat lokal,” jelasnya.