AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku meminta warga adat untuk membuka kembali kantor Bawaslu Aru yang disegel.
Sebab, penyegelan secara adat atau sasi kantor Bawaslu Aru berpotensi memengaruhi pelaksanaan tahapan Pilkada di wilayah itu. “Kami berharap kepada warga adat di Aru untuk membuka sasi adat di kantor Bawaslu Aru. Karena ini berpotensi memengaruhi tahapan Pilkada,” kata Anggota Bawaslu Maluku Daim Baco Rahawarin kepada awak media, Selasa (10/9/2024).
Penyegelan oleh masyarakat adat kantor Bawaslu Kepulauan Aru telah berlangsung sejak Minggu (8/9/2024).
Menurut Daim pelaksanaan Pilkada 2024 di Kepulauan Aru harus dapat didukung oleh semua lapisan masyarakat. Sehingga aktivitas yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan Pilkada harus dapat dihindari. “Sekali lagi kami minta agar kiranya penyegelan dapat segera dibuka,” pintanya.
Akibat penyegelan itu, aktivitas kesekretariatan maupun administrasi di kantor Bawaslu Aru tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Mengingat saat ini Pilkada telah memasuki tahapan krusial, dia berharap penyegelan kantor Bawaslu Aru segera dibuka. “Ini sudah masuk tahapan krusial ya. Penyegelan kantor tentu sangat menganggu sekali,” kata Daim.
Sebelumnya diberitakan ratusan warga di Dobo, Kepulauan Aru menyegel secara adat kantor Bawaslu Aru, Minggu (8/2/2024).
Warga kecewa karena penunjukkan Kepala Sekretariat Bawaslu Aru diwarnai kecurangan. Akibatnya Fredek Sogarley, putra daerah Aru yang harusnya dilantik sebagai kepala sekretariat batal dilakukan. (MAN)
Ikuti berita sentraltimur.com di Google News