MASOHI, SENTRALTIMUR.COM – Ketua DPRD Maluku Tengah, Herry Men Carl Haurissa menyoroti tingginya angka inflasi pada Maret 2025 yang mencapai 5,07 persen secara tahunan (year-on-year), tertinggi di Provinsi Maluku dan menempati urutan ketiga nasional.
Tingginya inflasi disebabkan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap mekanisme pasar. Haurissa menilai pengelolaan pasar yang tidak optimal ikut memperburuk laju inflasi di Malteng.
Haurissa memberi apresiasi pemerintah rutin melakukan pengawasan, namun dia menilai pengelolaan pasar belum berjalan maksimal. “DPRD dalam waktu dekat akan menggelar rapat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah guna mencari solusi untuk menekan inflasi,” kata politisi Partai Gerindra pada 17 April 2025.
Dia menegaskan DPRD tetap peduli terhadap isu inflasi, apalagi Malteng disebut sebagai salah satu penyumbang inflasi terbesar di Indonesia. Haurissa meminta pemerintah daerah bertindak tegas terhadap pedagang yang tidak mematuhi sistem mekanisme pasar.
Dia meminta sanksi bagi pedagang yang tidak mengikuti aturan, berupa penutupan tempat usaha atau mencabut izin usaha. Haurissa menegaskan tidak ada pilihan lain bagi DPRD dan pemerintah daerah selain bekerja sama merumuskan mekanisme pasar yang strategis agar inflasi bisa ditekan. (RED)