MASOHI, SENTRALTIMUR.COM – Komisi IV DPRD Maluku Tengah menyoroti ketiadaan dokter spesialis untuk realisasi kerjasama program BPJS Kesehatan.
RSUD Banda belum memiliki dokter spesialis, sehingga program BPJS Kesehatan belum tersentuh di rumah sakit milik Pemkab Malteng itu. Melalui rapat dengar pendapat, Komisi IV memanggil Dinas Kesehatan Malteng, Senin (16/6/2025).
”Dinkes Maluku Tengah dan RSUD Banda bakal diundang. Tadi sepintas kita berdiskusi kaitannya dengan realisasi program BPJS Kesehatan dalam hubungannya dengan penyediaan dokter Spesialis,” kata Ketua Komisi IV, Musriadin Labahawa.
Komisi IV bersama OPD teknis juga bakal mencari solusi kaitan dengan proses rujukan pasien di Pulau Ai dan Pulau Rhun ke RSUD Banda karena pasien harus menyeberang ke Walang Banda Besar. ”Padahal dari sisi jangkauan tidak satu rute, untuk mempermudah akses kesehatan masyarakat di pulau-pulau kecil, kami coba atensi dibangun puskesmas di Naira, dan sudah disepakati dengan dinas akan dibangun di rumah sakit lama (Naira),” ujarnya.
Labahawa melanjutkan, kekurangan air bersih dan genset menjadi dua hal yang disampaikan RSUD Banda. Hasil rapat tersebut, Dinkes bakal agendakan dengan Dinas PUPR agar masalah air ini bisa diselesaikan.
RSUD Banda sampai saat ini belum diresmikan, tentu pihaknya mendorong agar bisa diresmikan sehingga secara otentik bisa beroperasi. ”Masalah pertama adalah setelah dibangun RSUD Banda sempat tidak beroperasi, karena ada tekanan dari BPK dan KPK saat itu tidak dioperasikan, maka dari itu cepat operasikan. Tapi secara seremonial belum diresmikan, ini aspirasi RSUD yang perlu kita tindaklanjuti. Direncanakan November Festival Banda kita minta bupati untuk resmikan,” kata Labahawa.
Sementara di puskesmas Waer, lanjut politisi PKS itu, memerlukan penambahan daya listrik. Beberapa Puskesmas Pembantu di Pulau Hatta menjadi konsen Komisi IV dengan dinas agar fasilitasnya diperhatikan dan nakes-nakes segera diisi, karena ini wilayah terpencil butuh perhatian Pemda.