AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa diminta menonaktifkan pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku yang diduga terlibat hilangnya dokumen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Permintaan ini disampaikan Ketua DPRD Provinsi Maluku Benhur George Watubun kepada awak media, Kamis (3/7/2025).
Ketua DPD PDIP Maluku ini menegaskan, pentingnya penegakan disiplin terhadap ASN yang diduga terlibat dalam hilangnya dokumen BOS dan DAK di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan Kota Tual, Maluku Tenggara, dan Kepulauan Aru itu menyatakan ika ada indikasi keterlibatan, maka pejabat terkait harus dinonaktifkan untuk mempermudah proses hukum.
“Kalau memang ada indikasi keterlibatan, kita dorong agar gubernur segera menonaktifkan staf maupun pejabat yang diduga terlibat. Tujuannya agar proses hukum berjalan fokus dan tuntas. Ini menyangkut periode 2019 hingga 2024,” tegasnya.
Dia menegaskan pihaknya tidak ingin berspekulasi mengenai keterlibatan pihak mana pun, termasuk mantan Gubernur Maluku Murad Ismail. Hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan penegak hukum. “Apakah mantan gubernur terlibat atau tidak, itu urusan hukum. Kita tidak boleh berandai-andai. Saya tidak bertindak sebagai polisi, saya bertindak sebagai politisi yang ingin agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali,” ujarnya.
Benhur mendorong pemerintah provinsi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan arsip. Dia mengingatkan bahwa DPRD telah menginisiasi dua peraturan daerah penting yang perlu segera diimplementasikan.
“Yang pertama adalah Perda tentang Kearsipan, dan yang kedua adalah Perda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Keduanya penting untuk memastikan pengelolaan dokumen dilakukan secara digital dan terdokumentasi dengan baik. Harus ada arsiparis yang profesional, dan sistem pengendalian arsip yang jelas,” jelas Benhur.
Menurutnya, hilangnya dokumen penting ini menjadi tamparan keras bagi kredibilitas pemerintah daerah. Dia menyebut kasus tersebut sebagai insiden serius yang mencoreng wibawa birokrasi. “Terus terang, ini mencoreng wajah pemerintah daerah. Sepanjang yang saya tahu, ini baru pertama kali terjadi dan sangat memalukan. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang kembali,” katanya.